Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memanggil tim ekonomi untuk menerima pembaruan mengenai kondisi perekonomian Indonesia menjelang akhir 2026. Pemanggilan tersebut berlangsung dalam rangka penyampaian informasi tentang keadaan ekonomi terkini, sekaligus bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menerima laporan dari jajaran ekonomi pemerintah mengenai situasi perekonomian nasional. Dalam agenda tersebut, kondisi ekonomi Indonesia menjadi pokok informasi yang disampaikan kepada Presiden. Pembaruan itu diberikan pada periode menjelang penghujung tahun 2026, sementara pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki dua tahun masa pemerintahan. Kedua hal tersebut menjadi konteks bagi pertemuan Presiden dengan tim ekonomi, tanpa mengubah pokok laporan mengenai keadaan ekonomi yang sedang berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan tersebut di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil. Keterangan itu menjadi inti pembaruan yang diterima Presiden dalam pertemuan bersama tim ekonomi. Laporan Airlangga disampaikan ketika Presiden meminta pembaruan kondisi perekonomian menjelang akhir tahun, sekaligus dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, informasi yang disampaikan mencakup kondisi ekonomi Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh Airlangga pada tanggal tersebut. Tempat penyampaian laporan adalah Istana Negara di Jakarta, sedangkan waktu penyampaiannya tercatat pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pernyataan mengenai stabilitas ekonomi tersebut disampaikan Airlangga dalam laporan kepada Presiden Prabowo. Isi keterangan yang disampaikan adalah bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil. Laporan itu merupakan bagian dari pembaruan yang diterima Presiden dari tim ekonomi menjelang akhir 2026. Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi bagian dari latar penyampaian informasi tersebut. Dalam pertemuan itu, Airlangga hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menyampaikan kondisi ekonomi nasional kepada Presiden. Informasi yang tersedia menegaskan pokok laporan, yakni keadaan ekonomi Indonesia masih stabil, serta waktu dan tempat penyampaiannya di Istana Negara, Jakarta, pada 19 Oktober 2026.
Dalam paparan kepada Presiden, Airlangga menyampaikan sejumlah pokok perkembangan makroekonomi yang menjadi konteks pembahasan kebijakan pemerintah. Uraian tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, sasaran inflasi, situasi makro sektor perbankan, serta investasi yang sedang berjalan. Keempat aspek itu disampaikan sebagai bagian dari gambaran kondisi ekonomi, bukan sebagai isu yang berdiri sendiri. Dengan melihatnya secara bersamaan, pemerintah dapat menempatkan agenda penguatan ekspor dalam kerangka perkembangan ekonomi yang lebih luas.
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pokok yang dibahas dalam paparan. Informasi mengenai pertumbuhan membantu menunjukkan konteks aktivitas ekonomi ketika pemerintah membahas langkah untuk mendorong ekspor. Dalam bahan yang disampaikan, tidak dicantumkan angka atau rincian khusus mengenai pertumbuhan tersebut. Karena itu, pokok yang dapat ditegaskan adalah bahwa perkembangan pertumbuhan masuk dalam perhatian Presiden dan menjadi bagian dari landasan pembahasan kebijakan ekonomi.
Airlangga juga menyampaikan target inflasi serta situasi makro sektor perbankan. Kedua hal ini melengkapi gambaran mengenai lingkungan ekonomi yang perlu diperhatikan saat merumuskan upaya peningkatan ekspor. Sasaran inflasi menunjukkan adanya perhatian terhadap perkembangan harga, sedangkan paparan sektor perbankan memasukkan kondisi makro perbankan ke dalam pembicaraan. Bahan yang tersedia tidak menyebutkan nilai target maupun uraian terperinci tentang keadaan perbankan, sehingga keduanya dipahami sebatas pokok yang disampaikan kepada Presiden.
Selain itu, paparan mencakup investasi yang sedang berjalan. Informasi tersebut ditempatkan bersama pembahasan pertumbuhan, inflasi, dan perbankan, lalu menjadi bagian dari konteks untuk membicarakan dorongan ekspor. Dengan demikian, agenda ekspor dibahas berdasarkan gambaran sejumlah unsur makro dan perkembangan investasi, bukan terpisah dari kondisi ekonomi yang dipaparkan. Pokok-pokok itu menyediakan dasar bagi pembahasan mengenai langkah pemerintah untuk meningkatkan ekspor, tanpa mengubahnya menjadi rincian kebijakan atau capaian tertentu yang tidak tercantum dalam bahan.
Upaya mendorong ekspor ditempatkan sebagai salah satu bagian dari agenda pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menyatakan akan memacu kinerja ekspor dari seluruh sektor, sehingga kontribusi terhadap kegiatan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu bidang. Dalam kerangka tersebut, manufaktur mendapat perhatian khusus karena disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Penguatan ekspor manufaktur dinilai penting untuk mendukung peran sektor ini, sekaligus memperluas keterlibatan berbagai sektor dalam aktivitas perdagangan. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa dorongan ekspor mencakup cakupan luas dan perlu dijalankan dengan memperhatikan kondisi masing-masing sektor.
Airlangga menyampaikan bahwa berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi ekspor akan dibenahi melalui pembentukan satuan tugas khusus. Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pada faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor, tanpa membatasi penanganan pada satu sektor saja. Keberadaan satuan tugas diarahkan untuk mendukung upaya perbaikan, agar potensi ekspor dari berbagai bidang dapat didorong. Pemerintah belum merinci jenis hambatan yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Karena itu, uraian mengenai langkah ini perlu dipahami sebagai komitmen untuk menelaah dan menangani kendala, bukan sebagai pengumuman mengenai daftar masalah atau solusi tertentu.
Manufaktur sebagai tulang punggung tetap menjadi bagian penting dalam agenda tersebut, tetapi rencana pemerintah juga mencakup sektor-sektor lain. Pendekatan lintas sektor ini mencerminkan upaya untuk memperkuat ekspor secara lebih menyeluruh, seraya memberi perhatian pada hambatan yang dapat menekan kinerjanya. Satuan tugas khusus menjadi instrumen yang disebut untuk membantu pembenahan, sementara sasaran, jadwal kerja, dan rincian pelaksanaan belum disampaikan. Dengan demikian, inti rencana yang telah diungkapkan adalah mendorong ekspor dari seluruh sektor, menjaga peran manufaktur, serta menindaklanjuti berbagai kendala melalui mekanisme khusus. Perkembangan berikutnya akan memperjelas bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan informasi resmi pemerintah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah gejolak global. Ketahanan tersebut tercermin dari sejumlah indikator utama, lain pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap terjaga. Kondisi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Di tengah ketidakpastian eksternal, kebijakan fiskal diarahkan agar mampu merespons risiko tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi domestik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan akan menelaah pelaksanaan anggaran dan mengupayakan efisiensi pada sisa tahun 2026. Peninjauan dilakukan agar penggunaan dana publik semakin tepat sasaran dan mendukung prioritas pemerintah. Namun, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan belanja negara. Pemerintah tetap menjalankan anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga layanan, menopang aktivitas ekonomi, serta melindungi masyarakat. Dengan demikian, pengendalian belanja dan dukungan fiskal dipandang sebagai langkah yang dapat berjalan beriringan, selama alokasi dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan.
Pada kuartal IV-2026, belanja negara dalam APBN ditargetkan sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan sekitar Rp1.200 triliun pada kuartal IV-2025. Besarnya belanja tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun. Dampaknya diharapkan terasa melalui layanan publik, perlindungan sosial, dan bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV, sekaligus mendukung konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Berbagai komponen itu berperan dalam menjaga permintaan dan aktivitas usaha. Pemerintah juga mengharapkan belanja yang terlaksana tepat waktu dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat serta membantu mempertahankan laju perekonomian. Dengan tetap menjaga disiplin fiskal, pemerintah berupaya memastikan anggaran bekerja sebagai instrumen stabilisasi dan pendorong pertumbuhan, bukan sekadar terserap secara administratif. Arah tersebut sejalan dengan upaya merawat ketahanan ekonomi nasional ketika kondisi global masih bergejolak.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
