JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyiapkan langkah lanjutan setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Denny menyampaikan rencana tersebut pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia berencana membuka komunikasi melalui audiensi dengan lembaga perwakilan serta partai politik.
Untuk merealisasikan agenda itu, Denny sedang menyiapkan surat permohonan audiensi yang akan disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR. Surat tersebut menjadi langkah awal untuk meminta kesempatan bertemu dan menyampaikan pandangan secara langsung kepada para anggota fraksi. Rencana audiensi ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pembahasan kelembagaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain ditujukan kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR, agenda pertemuan yang disiapkan Denny juga mencakup audiensi dengan DPD serta partai politik. Ia ingin membuka ruang dialog dengan berbagai unsur yang memiliki peran dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik nasional. Pernyataan itu menandai rencana Denny untuk membawa pembahasan pascaputusan MK ke ranah komunikasi langsung dengan institusi serta kekuatan politik terkait.
Denny belum menyampaikan rincian lain mengenai materi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pernyataan tersebut. Fokus langkah yang diumumkan saat ini adalah penyusunan surat dan persiapan permohonan pertemuan. Dengan demikian, audiensi kepada fraksi-fraksi DPR dan MPR, DPD, serta partai politik masih berada pada tahap persiapan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penyampaian surat permohonan dan tanggapan dari pihak-pihak yang dituju.
Denny Indrayana menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait rencana audiensi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menyampaikan pandangan dan membahas perkembangan isu yang sedang mereka soroti kepada lembaga-lembaga negara serta unsur politik terkait.
DPD turut menjadi sasaran audiensi karena dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam penjelasannya, Denny merujuk pada ketentuan kelembagaan yang menempatkan MPR sebagai lembaga yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Karena itu, menurutnya, komunikasi mengenai isu pemakzulan tidak hanya relevan diarahkan kepada DPR, tetapi juga perlu melibatkan DPD sebagai bagian dari komposisi MPR.
Denny menggambarkan alur kelembagaan yang menjadi dasar perhatian tersebut secara bertahap. Isu pemakzulan, sebagaimana ia soroti, berada di ranah DPR terlebih dahulu. Apabila proses itu berlanjut, pembahasannya kemudian berkaitan dengan MPR, yang memiliki dua unsur keanggotaan, yakni DPR dan DPD. Kerangka ini menjadi alasan bagi pihaknya untuk membuka komunikasi dengan pimpinan kedua lembaga, sehingga audiensi dapat mencakup seluruh unsur yang berkaitan dengan proses tersebut.
Komunikasi dengan pimpinan DPD dilakukan ketika lembaga tersebut sedang menjalani masa reses. Kondisi itu menjadi bagian dari konteks koordinasi yang berlangsung, sekaligus memengaruhi pengaturan waktu untuk pertemuan atau audiensi secara langsung. Meski demikian, Denny menyampaikan bahwa komunikasi awal telah dilakukan. Pihaknya tetap memandang penting hubungan dengan DPD, baik untuk menjelaskan posisi yang dibawa maupun untuk memastikan isu tersebut dipahami dalam perspektif kelembagaan MPR yang melibatkan DPR dan DPD.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan, Denny Indrayana menyampaikan rencana untuk mendatangi sejumlah partai politik. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai sikap masing-masing partai terhadap putusan yang menjadi perhatian publik. Menurut Denny, posisi partai politik penting diketahui karena putusan MK berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan dan proses politik yang melibatkan sejumlah tokoh.
Salah satu partai yang menjadi sorotan Denny adalah PDI Perjuangan (PDIP). Ia ingin mengetahui bagaimana sikap partai tersebut terhadap putusan MK, mengingat PDIP dalam bahan yang disampaikan disebut pernah memberikan dukungan kepada Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, Denny memandang perlu memperoleh penjelasan mengenai posisi resmi partai, termasuk pandangan para pimpinan dan jajaran internalnya.
Perhatian Denny juga diarahkan kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Ia ingin mengetahui bagaimana Megawati memandang persoalan yang melibatkan Joko Widodo dan Gibran. Dalam konteks tersebut, keduanya disebut telah berstatus sebagai mantan kader, tetapi hubungan politik dan sejarah dukungan partai terhadap mereka tetap menjadi bagian dari pertanyaan yang hendak diajukan dalam audiensi.
Rencana pertemuan itu tidak hanya ditujukan untuk memperoleh pernyataan umum, melainkan juga untuk meminta kejelasan mengenai sikap politik dan pertanggungjawaban atas posisi yang pernah disampaikan. Denny menyatakan bahwa terdapat dugaan pembohongan publik mengenai persyaratan yang menjadi bagian dari persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai tudingan Denny dan menjadi hal yang ingin diklarifikasi melalui komunikasi dengan partai-partai politik terkait, bukan sebagai kesimpulan redaksi.
Selain partai politik, Denny juga menyiapkan audiensi dengan DPR dan DPD. Langkah tersebut menunjukkan upayanya untuk membawa pembahasan mengenai putusan MK ke berbagai lembaga dan unsur politik. Melalui rangkaian pertemuan itu, ia berharap memperoleh penjelasan terbuka mengenai sikap partai, pandangan tokoh yang terkait, serta respons kelembagaan terhadap putusan yang telah dikeluarkan.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana menyampaikan sejumlah langkah lanjutan yang akan ditempuh melalui jalur komunikasi kelembagaan dan politik. Rencana tersebut mencakup pengiriman surat permohonan audiensi kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk DPR dan MPR. Audiensi itu dimaksudkan sebagai ruang untuk menyampaikan pandangan serta mengetahui sikap lembaga negara terhadap persoalan yang menjadi perhatian setelah putusan MK.
Selain mengirimkan surat, Denny juga berencana menemui fraksi-fraksi di DPR dan MPR. Pertemuan dengan fraksi diposisikan sebagai upaya untuk membangun komunikasi secara langsung, sekaligus menjelaskan dasar dan tujuan langkah yang sedang disiapkan. Dengan demikian, agenda tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan pengajuan komunikasi, bukan laporan mengenai pertemuan yang telah terlaksana.
Rencana serupa juga diarahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Denny menyatakan akan berkomunikasi dengan lembaga tersebut untuk mengetahui pandangan dan sikapnya. Di luar lembaga parlemen, ia hendak mendatangi sejumlah partai politik. Kontak dengan partai-partai itu menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai respons politik terhadap perkembangan pasca-putusan MK.
Rangkaian agenda tersebut perlu dipahami secara proporsional. Pengiriman surat, permohonan audiensi, pertemuan dengan fraksi-fraksi, komunikasi dengan DPD, dan kunjungan kepada partai politik merupakan langkah yang hendak dilakukan, bukan tindakan yang seluruhnya telah selesai. Karena itu, pemberitaan mengenai rencana Denny sebaiknya membedakan niat untuk membuka dialog dan hasil dari dialog tersebut. Hingga tahap ini, tujuan yang disampaikan adalah mengetahui sikap masing-masing lembaga maupun partai politik, tanpa memberikan kepastian mengenai respons yang akan muncul atau tindak lanjut setelah audiensi berlangsung.
