Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan Indonesia masih berada dalam kondisi lemah, meskipun negeri ini memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena nelayan merupakan kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga wilayah perairan Indonesia sekaligus berhadapan langsung dengan pemanfaatan kekayaan laut nasional.
Zulkifli menyebut pencurian sumber daya laut menimbulkan kerugian negara hampir Rp200 triliun setiap tahun. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Besarnya kerugian tersebut menggambarkan tekanan yang dihadapi negara dalam melindungi sumber daya laut dari pengeluaran dan pemanfaatan yang merugikan kepentingan nasional.
Dalam penyampaiannya, Zulkifli juga mengaitkan lemahnya kondisi ekonomi nelayan dengan keterbatasan mereka dalam memanfaatkan serta menjaga kekayaan laut Indonesia. Nelayan yang secara langsung bergantung pada sumber daya perairan perlu memiliki posisi ekonomi yang memadai agar dapat menjalankan perannya di wilayah laut. Ketika kesejahteraan mereka tertekan, kemampuan untuk memanfaatkan potensi laut dan turut menjaganya juga menjadi terbatas.
Situasi ini menempatkan nelayan dalam posisi yang penting sekaligus rentan. Mereka menjadi bagian terdepan dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, tetapi masih menghadapi kondisi ekonomi yang lemah di tengah besarnya kekayaan laut yang tersedia. Pernyataan tersebut menegaskan adanya kaitan perlindungan sumber daya laut, kerugian negara akibat pencurian, dan kesejahteraan nelayan sebagai kelompok yang berhadapan langsung dengan dinamika di wilayah perairan nasional.
Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk membaca perubahan daya beli dan tekanan ekonomi rumah tangga nelayan. Indeks ini membandingkan harga yang diterima nelayan dari hasil tangkapan atau usaha perikanan dengan harga yang harus dibayar untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi. Karena itu, NTN tidak semata-mata menggambarkan tingkat pendapatan, melainkan menunjukkan apakah perubahan penerimaan berjalan sebanding dengan biaya yang dihadapi nelayan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut dalam bahan sumber, NTN pada 2025 berada di level 103,9, atau tercatat 103,86. Secara teknis, angka di atas 100 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima nelayan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka bayarkan. Namun, selisih tersebut tidak otomatis berarti kesejahteraan nelayan telah memadai. Kenaikan indeks dapat tetap terasa terbatas apabila pendapatan bersih rendah, biaya operasional meningkat, dan kebutuhan rumah tangga terus bertambah.
Perkembangan NTN dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Indeks tercatat 104,69 pada 2021, kemudian meningkat menjadi 106,45 pada 2022. Setelah itu, NTN menurun menjadi 105,40 pada 2023 dan kembali melemah ke 101,76 pada 2024. Pada 2025, indeks naik kembali menjadi 103,86. Urutan tersebut menunjukkan adanya pemulihan, tetapi levelnya masih belum menyamai capaian 2021 maupun 2022.
Zulkifli menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi kesejahteraan yang memadai. Menurut penilaiannya, sebagian nelayan masih membutuhkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka juga memerlukan bantuan tunai agar mampu menyekolahkan anak. Ketergantungan terhadap bantuan dasar itu menjadi tanda bahwa perbaikan NTN belum sepenuhnya berubah menjadi peningkatan kualitas hidup. Zulkifli bahkan menilai kondisi tersebut menempatkan nelayan dalam desil 1, yakni kategori masyarakat yang sangat miskin. Dengan demikian, pembacaan NTN perlu dilengkapi dengan data kemiskinan, pengeluaran rumah tangga, akses pendidikan, serta kemampuan nelayan menghadapi kenaikan biaya produksi.
Kekhawatiran Zulkifli berangkat dari kondisi kesejahteraan nelayan yang masih rendah dan tidak dapat terus dibiarkan. Menurut pandangan tersebut, persoalan pendapatan dan kemampuan ekonomi nelayan bukan hanya menyangkut kualitas hidup rumah tangga pesisir, melainkan juga berkaitan langsung dengan daya saing Indonesia. Nelayan yang berada dalam tekanan ekonomi akan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk meningkatkan kapasitas, memperbarui peralatan, serta mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Jika keadaan ini berlangsung terlalu lama, kekuatan Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kelautannya dapat ikut melemah.
Perbandingan dengan sejumlah negara memperlihatkan kekhawatiran itu. China, Vietnam, Thailand, dan Jepang disebut memiliki kemampuan ekonomi nelayan yang lebih kuat. Perbedaan kemampuan tersebut menjadi perhatian karena negara-negara itu dinilai mempunyai posisi yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya laut. Dalam konteks tersebut, penguatan kesejahteraan nelayan Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai target sosial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mempertahankan kemampuan nasional di sektor kelautan. Nelayan yang lebih sejahtera memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan aktivitas secara produktif dan mendukung pengelolaan laut secara konsisten.
Hubungan kesejahteraan nelayan dan pengelolaan sumber daya laut terletak pada kapasitas untuk menguasai serta memanfaatkan kekayaan perairan nasional. Apabila nelayan Indonesia tidak mampu bersaing secara ekonomi, kekayaan laut yang berada di wilayah nasional berisiko lebih banyak dinikmati pihak asing. Pernyataan ini menekankan hubungan sebab-akibat, bukan kesimpulan mengenai adanya kasus tertentu atau bentuk persaingan tertentu. Karena itu, peningkatan daya beli, pendapatan, dan kemampuan usaha nelayan menjadi penting untuk memperkuat posisi Indonesia. Kesejahteraan yang membaik dapat membantu memastikan bahwa manfaat sumber daya laut lebih optimal mendukung masyarakat pesisir dan kepentingan nasional.
Perbaikan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah melalui peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melakukan terobosan besar, sehingga kondisi ekonomi nelayan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek. Kebijakan tersebut diharapkan menyentuh berbagai aspek, mulai dari produktivitas, akses terhadap sarana penangkapan, kepastian pemasaran, hingga perlindungan pendapatan ketika menghadapi perubahan cuaca dan tekanan biaya operasional.
Pemerintah membidik kenaikan NTN dari kisaran 103 menjadi sedikitnya 120 pada 2027. Target itu mencerminkan upaya untuk memperbesar kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Untuk mencapainya, penguatan rantai pasok perikanan, peningkatan kualitas pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, serta akses pembiayaan yang lebih mudah perlu berjalan secara terpadu. Nelayan juga perlu memperoleh dukungan teknologi, informasi cuaca, dan pelatihan agar hasil tangkapan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Dalam pernyataan Zulkifli, rencana pemerintah juga berkaitan dengan pengembangan kampung nelayan. Program tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki hunian dan infrastruktur dasar, tetapi turut menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung aktivitas perikanan. Kampung nelayan dapat diarahkan menjadi pusat produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran hasil laut, sehingga manfaat ekonomi tidak seluruhnya berhenti pada pelaku usaha di luar komunitas nelayan.
Peningkatan kesejahteraan perlu berjalan bersama penguatan pengawasan laut dan pemberantasan praktik ilegal. Penindakan terhadap penangkapan tanpa izin, perdagangan ilegal, serta penyelundupan benih bening lobster penting untuk menjaga sumber daya dan memastikan penerimaan negara tidak bocor. Dengan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir, pemerintah berharap potensi laut dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nelayan, masyarakat luas, dan negara.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
