Probolinggo – Aliansi Pelopor Keadilan yang terdiri atas LSM Penjara Probolinggo Raya, LSM Macan Kumbang, LSM Lihat, menyuarakan rencana aksi demonstrasi pada 14 Oktober 2026. Aliansi tersebut membawa tuntutan agar Kepala Inspektorat Kota segera dicopot dari jabatannya serta Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irban IV) dirotasi.
Seruan aksi tersebut mengangkat isu pengawasan internal pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Aliansi menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret, transparansi, dan pertanggungjawaban pejabat publik.
“Jangan biarkan keadilan hanya menjadi wacana. Bersama rakyat, kita melawan korupsi,” menjadi semangat yang digaungkan dalam seruan perjuangan tersebut.
Tuntutan pencopotan Kepala Inspektorat Kota dan rotasi Irban IV diharapkan mendapat perhatian dari pihak berwenang. Namun, tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang objektif dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah seruan pemberantasan korupsi tersebut, Ketua LSM PASKAL, Sulaiman, menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum yang mengatasnamakan Pelopor Keadilan, tetapi dinilai gagal merealisasikan rencana demonstrasi.
Sulaiman menilai, tindakan tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat apabila seruan aksi yang telah disampaikan tidak disertai realisasi yang jelas. Menurutnya, perjuangan yang membawa nama keadilan harus dibuktikan melalui konsistensi sikap dan keberanian mengambil langkah sesuai aturan.
Ia melontarkan kritik keras terhadap pihak yang dianggap hanya menyampaikan ancaman demonstrasi tanpa pelaksanaan. Sulaiman bahkan menduga ada motif tertentu di balik kegagalan aksi tersebut, meskipun dugaan itu masih memerlukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
“Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan Pelopor Keadilan, tetapi hanya gertak sambal. Kalau memang membawa nama keadilan, tunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Sulaiman.
Ia juga mengingatkan agar organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak merusak marwah organisasinya sendiri akibat tindakan oknum yang tidak konsisten dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Menurut Sulaiman, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi organisasi masyarakat sipil. Sekali kepercayaan itu dipertanyakan, perjuangan yang membawa nama rakyat pun berisiko kehilangan legitimasi.
Sulaiman menyoroti kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan suatu aksi tidak jadi dilaksanakan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya karena adanya keuntungan atau kepentingan pribadi.
“Jangan sampai karena kita mendapatkan sesuatu, akhirnya tidak jadi melakukan aksi. Kalau sejak awal sudah menyuarakan keadilan, maka harus ada konsistensi. Jangan sampai marwah organisasi dipertaruhkan hanya karena kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan kepada oknum yang dimaksud, bukan untuk menyamaratakan seluruh organisasi kemasyarakatan atau semua pihak yang tergabung dalam Aliansi Pelopor Keadilan.
Bagi Sulaiman, LSM seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap pernyataan mengenai pemberantasan korupsi harus disertai tanggung jawab moral dan keberanian untuk mengawal persoalan hingga memperoleh kejelasan.
“Korupsi harus dilawan. Negara kita adalah negara hukum. Jangan jadikan perjuangan keadilan sekadar slogan. Jika ada dugaan penyimpangan, kawal melalui jalur yang benar dan jangan sampai perjuangan itu dikalahkan oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Rencana aksi pada 14 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Aliansi Pelopor Keadilan untuk menyampaikan tuntutan terkait pengawasan pemerintahan. Pada saat yang sama, kritik Sulaiman memperlihatkan pentingnya menjaga konsistensi dalam gerakan masyarakat sipil yang membawa isu antikorupsi.
Pada akhirnya, perjuangan menegakkan keadilan bukan semata-mata soal seberapa keras sebuah organisasi menyampaikan tuntutan. Yang lebih penting adalah konsistensi antara pernyataan dan tindakan, keberanian mengawal persoalan berdasarkan fakta, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. (Redaksi)
