Jakarta | Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyatakan bahwa lembaganya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB kepada aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sikap itu menegaskan bahwa proses penanganan perkara berada dalam kewenangan pihak yang berwenang, bukan lembaga yang terkait. BNPB, menurut pernyataan tersebut, tidak akan mengambil langkah yang dapat mengintervensi proses hukum. Penanganan perkara harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada ketentuan dan prosedur hukum yang menjadi dasar kerja aparat penegak hukum.
Penegasan untuk menyerahkan penanganan perkara kepada aparat hukum menempatkan proses penyelidikan dan langkah lanjutan dalam ranah kewenangan penegak hukum. BNPB menyatakan tidak akan mencampuri jalannya proses tersebut. Dengan demikian, lembaga itu tidak menyatakan akan mengarahkan, membatasi, atau menentukan bagaimana perkara diproses. Prinsip yang disampaikan adalah membiarkan aparat menjalankan tugasnya sesuai aturan. Sikap ini juga memberikan batas yang jelas tanggung jawab institusi dalam menghormati proses hukum dan kewenangan aparat dalam menangani perkara. Pernyataan Kristomei berfokus pada sikap BNPB terhadap proses hukum, tanpa memaparkan rincian lain terkait perkara yang sedang ditangani.
Penanganan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan menjadi pokok pernyataan Kepala BNPB tersebut. Ia menekankan bahwa proses harus ditangani oleh aparat penegak hukum, sementara BNPB tidak melakukan intervensi. Dalam konteks pernyataan itu, lembaga menyampaikan sikapnya terhadap proses, bukan uraian mengenai materi perkara. Karena itu, informasi yang disampaikan terbatas pada penyerahan penanganan kepada aparat dan komitmen untuk menghormati proses hukum. Kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tetap berada pada pihak yang berwenang sesuai ketentuan. Sikap tersebut disampaikan Kristomei di Istana Negara sebagai pernyataan resmi mengenai posisi BNPB setelah adanya OTT KPK di lingkungan lembaga tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang peristiwa ataupun pihak yang terlibat.
Kristomei menyatakan bahwa dirinya akan mengonsolidasikan internal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditanya mengenai keseriusan pembenahan di lingkungan lembaga tersebut. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga organisasi dan membersihkannya dari praktik korupsi yang mungkin terjadi di jajaran BNPB. Sikap tersebut menjadi penekanan awal mengenai arah yang ingin ditempuh dalam merespons situasi yang sedang dihadapi.
Konsolidasi internal yang disebut Kristomei menunjukkan bahwa perhatian pimpinan tidak hanya tertuju pada perkembangan kasus, tetapi juga pada kondisi organisasi. Upaya menghimpun jajaran dan menyamakan pemahaman dipandang penting agar lembaga tetap menjalankan tugasnya, terutama dalam penanggulangan bencana. Namun, dalam pernyataannya, Kristomei menyampaikan komitmen dan rencana untuk melakukan konsolidasi; ia tidak memaparkan langkah teknis yang telah dijalankan ataupun hasil pembenahan yang sudah dicapai. Karena itu, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai tekad untuk menata internal, bukan bukti bahwa persoalan telah diselesaikan.
Ketika ditanya apakah pembenahan akan dilakukan secara serius, Kristomei menyatakan bahwa BNPB akan dikonsolidasikan dan ia berkomitmen membersihkan lembaga dari korupsi di seluruh jajaran organisasi. Pesan itu menempatkan integritas sebagai perhatian penting bagi pimpinan di tengah sorotan publik terhadap OTT KPK. Komitmen tersebut juga menjadi pernyataan bahwa perilaku koruptif tidak seharusnya mendapat tempat dalam institusi yang mengemban tugas pelayanan publik dan penanganan bencana. Meski demikian, belum ada rincian mengenai mekanisme, jadwal, atau bentuk tindakan yang akan digunakan untuk mewujudkan tekad tersebut. Konsolidasi dan pembersihan internal masih merupakan komitmen yang disampaikan Kristomei, sementara perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah yang benar-benar ditempuh oleh BNPB. Pernyataan itu memberi gambaran tentang sikap yang ingin ditunjukkan, sekaligus menegaskan bahwa pimpinan menyadari perlunya menjaga kepercayaan terhadap organisasi. Masyarakat dapat mencermati tindak lanjutnya tanpa menganggap rencana sebagai tindakan yang sudah terlaksana.
Perihal kemungkinan pergantian Sekretaris Utama BNPB, Rustian, Kristomei menyampaikan bahwa keputusan belum dapat dilepaskan dari perkembangan proses hukum. Penilaian mengenai langkah yang perlu diambil akan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan yang muncul seiring proses tersebut. Dengan demikian, nasib jabatan Sekretaris Utama belum bisa disimpulkan hanya dari kabar operasi tangkap tangan KPK.
Menurut penjelasan Kristomei, pergantian dapat dilakukan apabila proses hukum memang mengharuskannya. Pernyataan itu menempatkan keputusan kepegawaian sebagai tindak lanjut yang bergantung pada perkembangan berikutnya, bukan sebagai keputusan yang telah dipastikan. Untuk saat ini, penting membedakan kemungkinan tindakan di kemudian hari dari keputusan resmi yang sudah berlaku.
Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa BNPB akan melihat persoalan ini berdasarkan informasi dan proses yang tersedia. Kristomei tidak menyatakan bahwa Rustian telah diganti, dan tidak ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menyebut pergantian telah terjadi. Begitu pula, pernyataannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan status hukum Rustian ataupun keterlibatannya dalam OTT KPK.
Dalam situasi yang masih berkembang, kepastian mengenai jabatan itu bergantung pada proses hukum serta evaluasi internal yang relevan. Jika kemudian terdapat kebutuhan yang mengharuskan perubahan, langkah tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan dan perkembangan yang ada. Sampai ada keputusan atau keterangan resmi lebih lanjut, posisi Rustian sebaiknya dipahami secara hati-hati dan tidak diasumsikan telah berubah. Sikap menunggu perkembangan ini menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, sekaligus menghindari kesimpulan yang melampaui keterangan Kristomei. Karena itu, jawaban mengenai kemungkinan pergantian menegaskan adanya opsi bersyarat, bukan pengumuman tentang perubahan jabatan. Pembaca perlu mengikuti informasi resmi berikutnya untuk mengetahui apakah proses hukum pada akhirnya menuntut BNPB mengambil langkah tersebut.Terkait kemungkinan pendampingan hukum bagi pejabat yang terseret dalam perkara, Kristomei menyampaikan bahwa BNPB akan terlebih dahulu mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sikap tersebut menempatkan penanganan perkara pada mekanisme yang berlaku, sembari lembaga mencermati perkembangan informasi dan langkah yang ditempuh aparat penegak hukum. BNPB, menurutnya, perlu memahami situasi secara utuh sebelum menentukan tindakan kelembagaan lebih lanjut.
Pendampingan hukum menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan sejalan dengan perkembangan perkara, tetapi keputusan mengenai bentuk maupun pelaksanaannya belum dapat ditetapkan secara terburu-buru. Kristomei menekankan pentingnya melihat kebutuhan dan konteks yang muncul dalam proses hukum. Dengan demikian, BNPB tidak menyampaikan kepastian mengenai skema bantuan, melainkan akan menilai pilihan yang relevan setelah memperoleh kejelasan mengenai perkembangan yang terjadi.
Langkah berikutnya juga akan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta koordinasi di lingkungan lembaga. BNPB perlu memastikan setiap respons dilakukan secara cermat dan tidak mendahului proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa organisasi belum menetapkan tindakan akhir terkait pendampingan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan situasi yang berkembang, tanpa mengesampingkan proses yang sedang berlangsung maupun kewenangan pihak-pihak terkait.
Kristomei menyatakan BNPB akan mengikuti proses hukum dan melihat perkembangan perkara sebelum menentukan langkah selanjutnya. Mengenai pendampingan hukum, ia belum merinci bentuk dukungan yang mungkin diberikan. BNPB akan menilai kebutuhan dan pilihan yang dapat ditempuh sesuai perkembangan serta ketentuan yang berlaku. Sikap ini tidak menetapkan hasil perkara ataupun memastikan tindakan tertentu, tetapi menegaskan bahwa keputusan lanjutan akan dipertimbangkan setelah proses berjalan dan informasi yang diperlukan tersedia.
Baca juga: Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan | Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
