Jakarta | James A. Robinson, peraih Nobel Ekonomi 2024, menyampaikan ketertarikannya terhadap Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa di Indonesia. Ketertarikan tersebut muncul ketika ia menelaah perjalanan politik dan ekonomi Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan negara ini mempertahankan persatuan serta mendorong pembangunan setelah merdeka.
Bagi Robinson, Pancasila tidak semata-mata dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip politik atau rumusan dasar negara. Ia juga melihat adanya filosofi yang lebih luas di balik pembentukannya, terutama gagasan untuk menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, agama, bahasa, dan sejarah yang beragam. Dalam konteks tersebut, Pancasila dipandang sebagai upaya intelektual dan politik untuk membangun identitas bersama setelah Indonesia keluar dari pengalaman panjang kolonialisme.
Perhatian Robinson terhadap gagasan itu mencerminkan minatnya pada hubungan institusi, nilai sosial, dan keberhasilan pembangunan. Menurut pandangan yang kerap dikaitkan dengan kajian ekonominya, perkembangan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya atau kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh cara masyarakat membentuk aturan dan lembaga yang inklusif. Karena itu, Pancasila menarik untuk dikaji sebagai salah satu kerangka yang mungkin memengaruhi arah pembangunan Indonesia.
Meski demikian, Robinson tidak menyatakan bahwa Pancasila merupakan penjelasan utama atas keberhasilan Indonesia. Ia mengaku belum dapat memastikan seberapa besar peran langsung ideologi tersebut dibandingkan faktor lain, seperti kebijakan pemerintah, perubahan institusi, kondisi ekonomi, dan dinamika masyarakat. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian akademis dalam menilai hubungan nilai dasar negara dan hasil pembangunan.
Robinson tetap menilai Pancasila sebagai gagasan yang penting dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Baginya, pengalaman Indonesia dapat memberikan bahan perbandingan berharga dalam memahami bagaimana sebuah negara pascakolonial membangun kesatuan politik sekaligus mengembangkan perekonomian di tengah keragaman.
James A. Robinson melihat keberagaman budaya sebagai salah satu alasan yang membuat Indonesia menarik untuk dipelajari. Indonesia tidak hanya terdiri atas wilayah yang luas, tetapi juga dihuni oleh masyarakat dengan beragam bahasa, suku, tradisi, dan identitas sosial. Keragaman tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun rasa kebersamaan, sekaligus menjadi sumber kekuatan yang membentuk karakter negara.
Dalam pandangan Robinson, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan negara pascakolonial tidak berlangsung melalui proses yang sederhana. Negara baru perlu menyatukan kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang sejarah, bahasa, dan kebudayaan berbeda. Proses itu menuntut adanya gagasan bersama yang dapat melampaui identitas kelompok tanpa menghapus keberadaannya. Karena itu, perjalanan Indonesia menjadi contoh penting untuk memahami bagaimana institusi dan nilai politik dibangun dalam masyarakat yang majemuk.
Pancasila menempati posisi penting dalam pembahasan tersebut. Sebagai dasar negara, Pancasila menyediakan kerangka yang memungkinkan perbedaan tetap berada dalam satu kesatuan politik. Nilai-nilainya tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan bahasa atau budaya, melainkan menjadi landasan bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Indonesia berkaitan pula dengan kemampuan negara mengelola kemajemukan melalui prinsip yang diterima secara luas.
Ketertarikan Robinson terhadap hubungan keberagaman, pembentukan negara, dan pembangunan itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Ekonomi Nasional bersama Prasasti Center for Policy Studies pada Senin, 12 Oktober 2026. Pembahasan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara pascakolonial yang berhasil membangun identitas nasional di tengah perbedaan yang sangat luas. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberagaman bukan sekadar latar sosial, tetapi bagian penting dari proses pembentukan negara dan pemahaman terhadap peran Pancasila dalam kehidupan nasional.
James A. Robinson menilai pengalaman Indonesia memiliki perbedaan penting dibandingkan Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara tersebut sama-sama lahir dari warisan kolonial yang membentuk institusi politik dan ekonomi untuk kepentingan penguasa asing. Dalam sistem demikian, kekuasaan dijalankan secara ekstraktif, sementara kekerasan, paksaan, serta pembatasan partisipasi masyarakat digunakan untuk mengendalikan penduduk dan mengamankan sumber daya. Setelah merdeka, masing-masing negara harus menghadapi tantangan besar untuk mengubah warisan tersebut menjadi negara yang mampu melayani kepentingan bersama.
Menurut Robinson, keberhasilan Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor ekonomi, sumber daya alam, atau keputusan elite politik. Pancasila turut berperan sebagai kerangka normatif yang membantu membangun gagasan tentang negara kebangsaan yang menaungi masyarakat yang sangat beragam. Prinsip persatuan, musyawarah, keadilan sosial, serta pengakuan terhadap dimensi keagamaan menyediakan bahasa politik untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda. Kerangka itu tidak otomatis menghapus konflik atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi dapat mendukung pembentukan legitimasi dan identitas bersama.
Perbandingan ini tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya terbebas dari korupsi, ketimpangan, konflik, atau institusi yang lemah. Namun, Robinson melihat proses pembentukan negara Indonesia sebagai keberhasilan yang sangat besar apabila dibandingkan dengan pengalaman sejumlah negara Afrika, termasuk Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Indonesia mampu mempertahankan integritas teritorial dan mengembangkan kapasitas negara dalam skala yang luas, meskipun menghadapi keragaman etnis, bahasa, agama, serta kondisi geografis yang kompleks.
Penilaian tersebut selaras dengan posisi Robinson sebagai penulis Why Nations Fail?, yang menekankan pentingnya institusi inklusif dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Dalam perspektif itu, Pancasila bukan satu-satunya penyebab keberhasilan Indonesia, melainkan salah satu unsur yang membantu mengarahkan pembentukan institusi dan kesepakatan politik ke arah yang lebih inklusif. Perannya terlihat dalam kemampuannya menyediakan dasar bersama bagi negara yang dibangun setelah pengalaman kolonial yang eksploitatif.
Menurut James A. Robinson, pembangunan negara tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, investasi, atau kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Di balik proses tersebut terdapat fondasi ideologis yang memberikan arah, tujuan, dan kerangka bersama bagi masyarakat. Ideologi yang kuat, dalam pandangannya, membantu negara menentukan prioritas pembangunan sekaligus menjaga agar perubahan tidak berlangsung tanpa orientasi yang jelas.
Robinson menjelaskan bahwa fondasi semacam itu diperlukan karena pembangunan selalu melibatkan pilihan politik dan sosial. Negara harus menentukan siapa yang memperoleh kesempatan, bagaimana sumber daya didistribusikan, serta institusi seperti apa yang dibangun untuk mengatur kehidupan bersama. Apabila tidak memiliki dasar nilai yang disepakati, kebijakan pembangunan dapat mudah berubah mengikuti kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu. Sebaliknya, ideologi dapat menjadi rujukan ketika negara menghadapi perbedaan kepentingan dan tantangan perubahan.
Dalam menjelaskan pandangannya, Robinson merujuk pada pengalaman Korea Selatan dan sejumlah negara lain. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk memahami bahwa kemajuan tidak semata-mata lahir dari strategi ekonomi, melainkan juga dari proses membangun fondasi negara yang mampu menghubungkan kebijakan, institusi, dan tujuan masyarakat. Setiap negara memiliki sejarah dan konteks yang berbeda, sehingga pengalaman negara lain tidak dapat disalin begitu saja. Namun, proses pembentukannya dapat menjadi bahan untuk melihat hubungan gagasan dasar dan arah pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, Robinson menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat memberikan fondasi bagi kehidupan bernegara dan proses pembangunan. Pancasila, sebagaimana dipaparkan dalam pandangannya, berfungsi sebagai kerangka untuk mempertemukan keberagaman masyarakat dalam tujuan bersama. Fondasi tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan persatuan, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pembahasan mengenai pembangunan Indonesia juga berkaitan dengan kemampuan negara mempertahankan serta menerjemahkan nilai-nilai dasarnya ke dalam institusi dan kebijakan publik.
Baca juga: Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda | Kodim 1714/Puncak Jaya Gelar Doa Bersama dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan di Kampung Kulonggame
