Jakarta | Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan produksi perikanan Indonesia dinilai telah mencukupi kebutuhan konsumsi domestik. Dengan kemampuan pasokan dari dalam negeri tersebut, sebagian besar komoditas ikan tidak lagi perlu diimpor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Pernyataan itu menegaskan perubahan penting dalam pemenuhan pangan: sumber daya perikanan nasional semakin diandalkan untuk melayani pasar domestik, sementara impor tidak lagi menjadi pilihan utama bagi hampir semua jenis ikan.
Dalam Agri Food Forum 2026 pada Senin (19/10/2026), Trenggono menyebut kebutuhan ikan dalam negeri mencapai 13 juta ton. Angka tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat besarnya permintaan yang harus dipenuhi oleh sektor perikanan. Menurutnya, produksi nasional saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kecukupan pasokan domestik menunjukkan bahwa hasil tangkapan dan budidaya dalam negeri memiliki peran besar dalam menjaga ketersediaan ikan bagi konsumen.
Kondisi itu menjelaskan mengapa impor untuk hampir semua komoditas ikan telah menyusut atau tidak lagi diperlukan. Namun, pernyataan tersebut tidak berarti seluruh impor ikan otomatis berhenti. Masih terdapat pengecualian pada komoditas tertentu, termasuk salmon, yang tetap masuk melalui impor. Dengan demikian, gambaran umum mengenai kecukupan produksi perlu dibaca bersama kebutuhan dan karakter masing-masing komoditas. Ketersediaan ikan lokal yang memadai tidak selalu menghapus kebutuhan terhadap jenis ikan yang pasokannya berbeda.
Penilaian bahwa produksi domestik mencukupi juga menempatkan kapasitas sektor perikanan nasional sebagai faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Besaran kebutuhan 13 juta ton memberi konteks mengenai skala pasokan yang dibutuhkan Indonesia, sedangkan pernyataan Trenggono menyampaikan bahwa produksi dalam negeri mampu menjawabnya. Perkembangan ini menandai berkurangnya ketergantungan pada impor di banyak komoditas ikan. Pada saat yang sama, pengecualian seperti salmon memperlihatkan bahwa perdagangan tetap berlangsung untuk jenis tertentu. Secara keseluruhan, pesan pemerintah adalah bahwa pasokan perikanan nasional dinilai memadai bagi pasar domestik, dengan ruang impor yang lebih terbatas dan terkonsentrasi pada komoditas yang masih dibutuhkan.Dalam kebijakan impor ikan yang dipaparkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, salmon menjadi pengecualian. Ketika impor ikan secara umum disebut menyusut, komoditas ini tetap didatangkan dari luar negeri. Trenggono menjelaskan pengecualian tersebut dengan merujuk pada kondisi alam Indonesia dan karakteristik salmon. Ikan itu hidup di perairan dingin, sedangkan Indonesia memiliki iklim panas. Perbedaan lingkungan tersebut menjadi alasan salmon tidak dapat dibudidayakan di Indonesia menurut penjelasan yang disampaikan. Dengan demikian, keberadaan salmon dalam impor bukan dipaparkan sebagai perubahan umum terhadap kebijakan pengurangan impor ikan, melainkan sebagai kasus tersendiri yang berkaitan dengan keterbatasan kondisi untuk memproduksinya di dalam negeri.
Penjelasan Trenggono menempatkan iklim sebagai faktor utama dalam memahami mengapa salmon berbeda dari ikan lain dalam kebijakan tersebut. Salmon hidup di perairan dingin, sementara iklim Indonesia panas. Karena perbedaan itu, menurutnya, salmon tidak dapat dibudidayakan di Indonesia. Artinya, alasan impor yang dikemukakan bukan soal perubahan selera atau pertimbangan lain, melainkan kondisi alam yang tidak mendukung budidaya ikan tersebut. Keterangan ini juga menghubungkan pengecualian impor dengan kemampuan produksi dalam negeri: selama salmon tidak dapat dibudidayakan di Indonesia sebagaimana dijelaskan, pasokan ikan itu masih berasal dari impor. Tidak ada alasan lain yang perlu ditambahkan untuk menerangkan posisi salmon berdasarkan paparan tersebut.
Dengan begitu, penyusutan impor ikan yang menjadi gambaran umum kebijakan tidak berarti semua jenis ikan diperlakukan sama. Salmon tetap menjadi pengecualian karena kebutuhan terhadap ikan itu belum dapat dipenuhi melalui budidaya di Indonesia, menurut Trenggono. Dasar keterangannya terbatas pada perbedaan iklim dan habitat: salmon hidup di perairan dingin, sedangkan Indonesia beriklim panas. Kondisi itu, dalam penjelasan tersebut, membuat salmon tidak dapat dibudidayakan di dalam negeri. Maka, impor salmon masih dilakukan bukan karena kebijakan pengurangan impor dikesampingkan secara umum, tetapi karena kemampuan produksi lokal untuk komoditas ini terkendala oleh keadaan alam. Penjelasan itu menegaskan bahwa pengecualian salmon bertumpu pada kondisi lingkungan dan keterbatasan produksi.
Nilai ekspor sektor perikanan Indonesia disebut telah bergerak menuju US$6,5 miliar per tahun. Capaian tersebut memperlihatkan besarnya peran produk perikanan dalam perdagangan luar negeri sekaligus mendukung surplus pada sektor ini. Kinerja ekspor menjadi salah satu penanda bahwa komoditas laut dan budidaya Indonesia memiliki pasar yang luas. Meski demikian, nilai tersebut bukan hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh mutu, kesinambungan pasokan, pemenuhan standar negara tujuan, serta kemampuan pelaku usaha menjangkau pembeli internasional.
Udang serta tuna dan cakalang disebut sebagai penyumbang terbesar ekspor perikanan Indonesia. Kedua kelompok komoditas ini telah memiliki posisi penting di pasar global dan menjadi sumber penerimaan bagi industri pengolahan, nelayan, pembudidaya, serta rantai distribusi. Penguatan sektor tersebut membutuhkan pengelolaan yang menjaga ketersediaan bahan baku tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya. Di sisi lain, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan konsistensi kualitas dapat membantu produk Indonesia bersaing, bukan semata-mata berdasarkan volume maupun harga.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebut sejumlah komoditas unggulan lain, meliputi cumi, sotong, rajungan, kepiting, dan rumput laut. Ragam produk ini menunjukkan bahwa peluang ekspor tidak terbatas pada udang dan tuna-cakalang. Setiap komoditas memiliki karakter pasar serta kebutuhan penanganan yang berbeda, sehingga pengembangan produksi dan akses pasar perlu disesuaikan. Rumput laut, misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk, sedangkan hasil perikanan bernilai tinggi memerlukan penanganan pascapanen yang menjaga kesegaran dan mutu.
Tilapia atau ikan nila turut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Namun, produksinya saat ini masih tergolong rendah dibandingkan peluang yang tersedia. Karena itu, pengembangan budidaya tilapia memerlukan peningkatan kapasitas produksi, dukungan teknologi, serta kepastian mutu dan pasokan. Jika langkah tersebut berjalan seiring dengan akses pasar dan praktik budidaya yang baik, tilapia dapat menambah pilihan produk ekspor Indonesia dan memperluas kontribusi subsektor perikanan terhadap surplus perdagangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Indonesia tidak mengimpor tuna. Pernyataan itu disampaikan untuk menjelaskan posisi komoditas tersebut di tengah pembahasan mengenai arus impor dan ekspor hasil perikanan. Menurut Trenggono, tuna justru menjadi salah satu produk yang berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia, dengan nilai yang telah mencapai sekitar US$1 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tuna di dalam negeri memiliki peran penting dalam perdagangan perikanan, sekaligus menggambarkan kuatnya permintaan pasar internasional terhadap produk Indonesia.
Trenggono menyebut tiga jenis tuna yang menjadi bagian dari pembahasan, yakni tuna mata besar, tuna sirip kuning, dan tuna sirip biru. Ia juga menanggapi kemungkinan adanya bahan baku tuna yang diekspor, kemudian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk produk olahan untuk restoran. Pola seperti itu dapat terjadi dalam rantai perdagangan internasional, karena bahan baku bisa diproses di negara lain sebelum dipasarkan sebagai produk siap konsumsi. Namun, menurut Trenggono, kemungkinan tersebut hampir tidak ada dalam konteks yang dibicarakan. Dengan demikian, ia membedakan kemungkinan alur perdagangan secara umum dari praktik impor tuna yang berlangsung dalam jumlah berarti.
Penjelasan mengenai tuna itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku perikanan impor. Trenggono mengatakan impor bahan baku udang telah dihentikan karena produksi domestik dinilai mencukupi kebutuhan.
