Jakarta | Bank Mandiri menyampaikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Jhonlin Baratama. Penjelasan tersebut juga mencakup saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) yang disebut menjadi agunan dalam fasilitas kredit tersebut. Klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan keterangan kepada otoritas bursa mengenai hubungan fasilitas pembiayaan, debitur, dan aset yang dijaminkan.
Perhatian terhadap transaksi itu muncul setelah beredar informasi di masyarakat mengenai dugaan bahwa fasilitas kredit dari Bank Mandiri digunakan untuk membeli saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Informasi tersebut merupakan dugaan yang menjadi latar belakang permintaan penjelasan, bukan fakta yang telah dikonfirmasi. Karena itu, pemaparan mengenai kredit dan agunannya perlu dibedakan dari klaim mengenai penggunaan dana untuk transaksi saham BYAN.
Dalam menanggapi pertanyaan BEI, Bank Mandiri memberikan keterangan mengenai fasilitas kredit kepada PT Jhonlin Baratama serta penggunaan saham JARR dan PGUN sebagai jaminan. Penjelasan kepada bursa menjadi bagian dari proses keterbukaan informasi, terutama ketika informasi yang beredar berpotensi memengaruhi perhatian investor terhadap emiten terkait. Namun, keberadaan saham sebagai agunan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dana kredit dipakai untuk membeli saham perusahaan lain.
Publik sebaiknya merujuk pada keterangan resmi Bank Mandiri dan informasi yang disampaikan melalui BEI untuk memahami ruang lingkup fasilitas tersebut. Setiap kesimpulan mengenai tujuan penggunaan kredit maupun kaitannya dengan transaksi BYAN perlu didasarkan pada dokumen dan pernyataan yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, dugaan yang beredar tetap diperlakukan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian, sementara fakta yang tersedia terbatas pada adanya klarifikasi mengenai fasilitas kredit Jhonlin Baratama dan saham JARR–PGUN sebagai agunan.
Bank Mandiri menegaskan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada Jhonlin Baratama tidak ditujukan untuk membiayai aktivitas perdagangan saham. Penjelasan ini penting untuk membedakan tujuan pembiayaan perusahaan dari transaksi investasi di pasar modal. Menurut manajemen, kredit tersebut merupakan fasilitas usaha yang penggunaannya diarahkan pada kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis, bukan untuk membeli atau memperdagangkan saham. Dengan demikian, keberadaan saham JARR dan PGUN sebagai agunan tidak serta-merta menunjukkan bahwa dana pinjaman digunakan dalam kegiatan trading saham. Agunan berfungsi sebagai bagian dari pengamanan kredit, sedangkan tujuan penggunaan dana ditetapkan berdasarkan kebutuhan usaha peminjam dan analisis bank.
Fasilitas kepada Jhonlin Baratama, menurut Bank Mandiri, mendukung pengembangan usaha, termasuk belanja modal serta kebutuhan pembiayaan perusahaan dan grup usaha. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis di industri batu bara dan industri penunjangnya. Dalam sektor yang membutuhkan investasi dan dukungan operasional berkelanjutan, pembiayaan dapat digunakan untuk menunjang rencana usaha, kapasitas, maupun kebutuhan lain yang relevan dengan kegiatan perusahaan. Cakupan penggunaan dana juga memperhitungkan kebutuhan grup usaha, bukan semata-mata satu transaksi atau aktivitas tertentu. Bank menyampaikan tujuan fasilitas berdasarkan penilaian atas kebutuhan pembiayaan yang diajukan, serta kelayakan kegiatan usaha yang menjadi dasar permohonan kredit.
Dalam mengambil keputusan, Bank Mandiri menyatakan mempertimbangkan kemampuan pembayaran perusahaan dan grup usaha secara menyeluruh. Penilaian tersebut tidak hanya melihat kondisi pada saat kredit diberikan, tetapi juga memperhatikan rencana dan prospek dalam jangka pendek, menengah, serta panjang. Analisis kemampuan membayar menjadi bagian penting untuk menilai apakah kewajiban pinjaman dapat dipenuhi sejalan dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pembiayaan. Pertimbangan ini melengkapi evaluasi atas tujuan penggunaan dana dan agunan yang disediakan. Karena itu, penjelasan bank menempatkan fasilitas tersebut sebagai pembiayaan untuk mendukung usaha di sektor batu bara beserta industri penunjangnya, dengan keputusan kredit yang didasarkan pada kapasitas pembayaran perusahaan dan grup, bukan pada tujuan perdagangan saham.
Bank Mandiri menyatakan pertimbangan pemberian kredit kepada Jhonlin Baratama mengacu pada penilaian kualitas kredit yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, bank menelaah tiga pilar sebagaimana dikenal dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Ketiga aspek dinilai secara menyeluruh untuk memahami sumber pendapatan, keberlanjutan kegiatan usaha, serta kecukupan arus kas dalam mendukung pembayaran pinjaman. Dengan demikian, keputusan kredit tidak hanya bertumpu pada keberadaan jaminan, tetapi juga pada kondisi dan kapasitas usaha peminjam.
Dalam konteks ini, Jhonlin Baratama dipandang sebagai perusahaan operasional yang menghasilkan EBITDA. Ukuran tersebut memberi gambaran mengenai kinerja usaha sebelum memperhitungkan biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, sehingga dapat menjadi salah satu bahan penilaian terhadap kemampuan menghasilkan kas. Perseroan juga merupakan induk dari sejumlah anak usaha yang berpotensi memberikan dividen. Potensi penerimaan tersebut menjadi bagian dari konteks arus kas grup yang dapat dipertimbangkan bank, meskipun penilaian tetap bergantung pada kondisi usaha dan kemampuan pembayaran yang relevan. Prospek, kinerja, serta pembayaran dinilai sebagai unsur yang saling terkait dalam analisis kredit.
Bank Mandiri menjelaskan bahwa pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap dan aset non-tetap, termasuk saham JARR dan PGUN yang merupakan afiliasi Jhonlin Baratama, serta rekening perusahaan. Untuk saham yang ditempatkan sebagai agunan tambahan, bank merujuk Pasal 4 POJK Nomor 40 Tahun 2017 dan kebijakan internalnya. Saham tidak diposisikan sebagai sumber pelunasan utama, melainkan sebagai sumber pembayaran sekunder apabila sumber pembayaran utama tidak memadai. Karena nilai saham dapat berubah mengikuti kondisi pasar, penilaiannya dilakukan secara konservatif. Pendekatan ini menjadi bagian dari pengelolaan risiko kredit dan membantu bank mempertimbangkan nilai agunan tanpa mengabaikan prospek usaha maupun kemampuan debitur membayar kewajibannya.
Bank Mandiri menyatakan bahwa pemberian kredit kepada debitur dalam ekosistem Jhonlin Group dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Penilaian mencakup kelayakan usaha yang dibiayai, kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran, serta kecukupan agunan yang disediakan. Bank juga memperhitungkan risiko yang melekat pada fasilitas kredit dan menerapkan pengelolaan risiko sesuai kebijakan serta ketentuan yang berlaku.
Menurut bank, pertimbangan bisnis tidak hanya bertumpu pada nilai jaminan. Realisasi hubungan usaha dengan ekosistem Jhonlin Group, prospek kegiatan usaha ke depan, penetapan harga kredit, dan potensi profitabilitas turut menjadi bagian dari evaluasi. Faktor-faktor tersebut dipertimbangkan bersama informasi mengenai debitur dan kondisi usaha untuk menentukan struktur kredit yang sesuai. Bank menyebut kualitas kredit dipantau dan dievaluasi secara berkala, sehingga perkembangan kemampuan bayar maupun risiko dapat ditinjau sepanjang masa fasilitas.
Dalam konteks saham JARR dan PGUN yang digunakan sebagai agunan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2017. Aturan tersebut melarang bank memberikan kredit untuk tujuan jual beli saham kepada perseorangan maupun perusahaan yang bukan perusahaan efek. Namun, saham yang tercatat di bursa dapat diterima sebagai agunan tambahan dalam pemberian kredit. Penggunaan saham sebagai jaminan tidak menghapus kewajiban bank untuk menguji kelayakan debitur dan mengelola risiko secara memadai.
BEI juga menegaskan adanya pembatasan nilai: agunan berupa saham paling tinggi dapat diperhitungkan sebesar 50 persen dari harga pasar atau kurs saham pada saat akad kredit ditandatangani. Dengan demikian, harga saham dan waktu penandatanganan akad menjadi acuan penting dalam penghitungan nilai jaminan. Ketentuan ini membedakan penggunaan saham sebagai jaminan tambahan dari pemberian fasilitas yang secara khusus ditujukan untuk membeli atau memperdagangkan saham.
BEI turut mencatat konsentrasi kepemilikan saham PGUN sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut.
