Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengingatkan bahwa prospek ekonomi dunia yang membaik tidak serta-merta menghapus tantangan bagi Indonesia pada 2027. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1%, sementara perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sekitar 3,3%. Inflasi global juga diperkirakan melandai menjadi 3,7%, memberikan ruang bagi kondisi ekonomi internasional yang lebih stabil. Namun, angka-angka tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Perbaikan proyeksi merupakan gambaran umum, bukan jaminan bahwa seluruh negara akan menghadapi lingkungan ekonomi yang ringan atau bahwa risiko dapat diabaikan.
Sejumlah ketidakpastian tetap membayangi pemulihan, termasuk ketegangan geopolitik, meningkatnya kecenderungan proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan. Perubahan kebijakan perdagangan maupun gejolak arus modal dapat memengaruhi rantai pasok, investasi, serta permintaan terhadap produk Indonesia. Karena itu, perekonomian nasional perlu memiliki daya tahan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan perubahan kondisi eksternal. Pada saat yang sama, Indonesia tidak cukup hanya bertahan. Pesan Dradjad menekankan pentingnya menjaga ketahanan sekaligus menangkap peluang yang muncul ketika lanskap global berubah, sehingga kebijakan ekonomi dapat merespons risiko tanpa menutup ruang bagi pertumbuhan.
Sinyal positif terlihat pada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia, yang meningkat menjadi 52,4 setelah sebelumnya berada di bawah 50. Angka PMI di atas 50 menandakan kegiatan manufaktur berada dalam fase ekspansi, sementara posisi di bawah ambang tersebut menunjukkan kontraksi. Kenaikan ini memberi indikasi bahwa aktivitas industri mulai menguat dan dapat mendukung prospek ekonomi domestik. Manufaktur juga disebut sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan, melalui produksi, investasi, lapangan kerja, dan keterkaitan dengan sektor lain. Meski demikian, satu indikator tidak menggambarkan seluruh keadaan ekonomi. Pemerintah dan pelaku usaha tetap perlu mencermati permintaan, biaya produksi, serta perkembangan pasar global. Dengan mengelola risiko dan memanfaatkan momentum ekspansi industri, Indonesia berpeluang memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah prospek dunia yang lebih cerah, tetapi belum sepenuhnya bebas dari tekanan.
Sejumlah indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang relatif terjaga di tengah dinamika global. Dradjad menyampaikan, ekonomi nasional tumbuh 5,45% pada semester I-2026. Angka tersebut mencerminkan aktivitas domestik yang tetap berjalan dan menjadi pijakan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28%, sementara realisasi investasi sepanjang Januari hingga September mencapai Rp1.539,2 triliun, meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini memberi sinyal bahwa daya tarik investasi masih bertahan, meski upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat produktivitas perlu terus dilakukan.
Gambaran ekonomi juga perlu dibaca bersama indikator sosial. Tingkat kemiskinan dilaporkan menurun, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,65%. Rasio Gini tercatat 0,368 dan memberikan ukuran mengenai ketimpangan pendapatan. Perbaikan pada sebagian indikator tersebut penting, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan secara merata. Karena itu, kebijakan perlu mendorong penciptaan pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi. Menjaga pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan akan membantu memperkuat daya beli dan ketahanan masyarakat.
Stabilitas makroekonomi dan sosial dapat menjadi modal untuk memperluas pembiayaan produktif serta mempertahankan kepercayaan investor. Data perbankan Agustus 2026 menunjukkan kredit tumbuh 13,65% secara tahunan, sementara dana pihak ketiga meningkat 10,94%. Permodalan perbankan tetap kuat, dengan rasio kecukupan modal atau CAR sebesar 24,10%, dan kualitas kredit terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau NPL sebesar 2,11%. Kondisi ini menyediakan ruang bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah, termasuk sektor produktif dan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja. Penyaluran perlu tetap memperhatikan risiko, kelayakan usaha, dan akses bagi pelaku yang belum terlayani optimal. Konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, serta pengelolaan risiko yang prudent juga penting agar investor domestik dan asing melihat prospek yang dapat diandalkan. Dengan memanfaatkan fondasi tersebut secara terarah, Indonesia dapat mengubah stabilitas menjadi dukungan nyata bagi investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan yang lebih inklusif.
Menurut Dradjad, stabilitas ekonomi yang terjaga memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program yang menopang daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika kondisi makroekonomi relatif stabil, kebijakan fiskal dapat diarahkan bukan hanya untuk menjaga keseimbangan anggaran, melainkan juga untuk memastikan rumah tangga dan pelaku usaha tetap memiliki kemampuan berbelanja, berproduksi, serta mempertahankan kegiatan sehari-hari. Dukungan semacam ini penting karena konsumsi rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian penting dari perputaran ekonomi domestik. Ruang fiskal yang tersedia memungkinkan negara merespons kebutuhan masyarakat sambil menjaga agenda pertumbuhan. Dengan demikian, kestabilan bukan semata-mata indikator ketahanan, tetapi juga landasan bagi intervensi yang menjaga permintaan dan kesempatan ekonomi.
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp250,43 triliun, sementara bantuan sosial tercatat sebesar Rp115,8 triliun. Besarnya dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan pembiayaan bagi kegiatan usaha produktif sekaligus perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. KUR dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal untuk menjaga operasional, memperluas kapasitas, atau memenuhi permintaan. Bantuan sosial, di sisi lain, membantu menjaga kemampuan penerima memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan konsumsi. Dradjad menilai penyediaan dana dalam jumlah besar untuk program sosial dan stimulus mencerminkan kemampuan negara untuk tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan dukungan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa stabilitas memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menggerakkan berbagai instrumen, bukan sekadar menahan tekanan ekonomi.
Selain dukungan langsung terhadap daya beli dan usaha, pengembangan industri hilir menjadi bagian penting dari strategi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Hilirisasi mengolah sumber daya di dalam negeri menjadi produk dengan nilai tambah lebih besar, sehingga berpotensi memperkuat rantai pasok dan membuka kegiatan ekonomi baru. Sebanyak 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp225 triliun diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja pada masa mendatang. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan jumlah pekerjaan yang telah terealisasi. Jika proyek-proyek itu berjalan sesuai rencana, kebutuhan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas pendukung dapat memberi manfaat lebih luas bagi daerah. Karena itu, kesinambungan pelaksanaan investasi, kesiapan keterampilan pekerja, serta keterlibatan pelaku usaha lokal akan menjadi faktor penting untuk mengubah potensi hilirisasi menjadi kontribusi nyata bagi perekonomian.
Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027, serta menuju 8% dalam jangka menengah. Target tersebut menuntut perubahan pada sumber dan mutu pertumbuhan, bukan sekadar mempertahankan laju yang telah terbentuk. Dradjad menilai investasi perlu tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto, agar kapasitas produksi dan penciptaan nilai ekonomi meningkat. Produktivitas juga perlu diperkuat, sehingga tambahan modal menghasilkan output yang lebih besar dan efisien. Pada saat yang sama, ekspor diharapkan makin bertumpu pada produk bernilai tambah, didukung logistik yang efisien, yang menghubungkan sentra produksi, pelabuhan, dan pasar secara andal, dengan biaya serta waktu pengiriman yang kompetitif bagi pelaku usaha domestik.
Untuk menopang sasaran itu, pemerintah perlu memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mempercepat investasi dan ekspor. Konsumsi tetap penting sebagai penopang permintaan, tetapi mutu belanja pemerintah turut menentukan seberapa besar anggaran mendorong produktivitas, layanan, dan kegiatan ekonomi.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun | Kondisi finansial yang sempat mengalami tekanan juga diyakini berangsur membaik
