Jakarta | Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan relawan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut berkaitan dengan kelanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek layanan daring pembuatan paspor melalui sistem payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Denny menyampaikan sikap itu saat dikonfirmasi pada Senin malam, 26 Oktober.
Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur menghadapi proses tersebut. “Perjuangan melawan kezaliman itu tidak mengenal kata mundur, yang ada hanya maju,” ujarnya. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa ia siap menempuh langkah hukum yang diperlukan dalam menghadapi permohonan praperadilan tersebut. Namun, substansi gugatan dan perkembangan pemeriksaannya tetap akan ditentukan melalui proses di pengadilan.
Permohonan praperadilan itu menyangkut penyidikan kasus yang berhubungan dengan proyek penerapan payment gateway untuk layanan pembuatan paspor. Perkara tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena berkaitan dengan pengelolaan layanan publik berbasis daring di lingkungan kementerian. Dalam konteks gugatan ini, persoalan yang dipersoalkan adalah kelanjutan penyidikan, bukan sekadar keberadaan layanan digital itu sendiri. Karena itu, proses di PN Jakarta Selatan akan menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi mengenai langkah penyidikan yang menjadi objek permohonan.
Denny menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan ketika dimintai konfirmasi, sementara rincian mengenai strategi hukum maupun susunan tim yang akan mendampinginya tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut. Sikap terbuka untuk menghadapi proses hukum ini menempatkan pengadilan sebagai forum untuk menguji permohonan dan tanggapan para pihak berdasarkan aturan yang berlaku. Publik dapat mengikuti perkembangan perkara melalui agenda persidangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Sampai proses itu berjalan, pokok gugatan dan respons hukum masing-masing pihak perlu dipahami sebagai bagian dari tahapan praperadilan, bukan sebagai putusan akhir mengenai dugaan korupsi dalam proyek payment gateway tersebut.
Denny Indrayana menyebut telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan terkait kasus Payment Gateway. Tim tersebut, menurut Denny, akan berhadapan dengan gugatan yang diajukan relawan Gibran. Dalam keterangannya, ia menyebut sejumlah nama yang akan bergabung dalam tim, termasuk beberapa mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah tokoh lain.
Nama yang disebut meliputi mantan Ketua KPK Abraham Samad, serta mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Mereka akan bergabung bersama Adnan Topan Husodo, Asfinawati, Bivitri Susanti, Emerson Yuntho, Feri Amsari, dan Gufroni. Denny juga menyebut Lakso Anindito, Muhammad Isnur, Usman Hamid, Zaenur Rohman, serta Zainal Arifin Mochtar sebagai bagian dari susunan tim hukum tersebut.
Denny menyebut para anggota itu sebagai bagian dari tim hukum INSIGHT, singkatan dari Indrayana’s Fight. Nama tersebut digunakan untuk menyebut tim yang disiapkan dalam menghadapi gugatan dari relawan Gibran. Dengan demikian, daftar yang disampaikan mencakup para mantan pimpinan KPK maupun nama-nama lain yang disebut Denny sebagai anggota tim, tanpa penjelasan mengenai pembagian tugas atau posisi khusus masing-masing orang.
Komposisi tersebut menjadi bagian dari langkah Denny dalam menghadapi proses praperadilan kasus Payment Gateway. Ia menyampaikan nama-nama itu sebagai anggota tim hukum yang akan menangani gugatan tersebut. Penyebutan mantan pimpinan KPK dalam daftar turut menandai latar belakang sebagian anggota, sementara nama-nama lainnya melengkapi susunan yang diumumkan. Informasi yang disampaikan berfokus pada identitas anggota dan nama tim, yakni INSIGHT (Indrayana’s Fight), serta pihak yang mengajukan gugatan. Rincian lebih lanjut tentang strategi hukum maupun peran setiap anggota tidak disebutkan dalam keterangan tersebut.
Garuda 08, yang disebut sebagai relawan Prabowo-Gibran, bersama Tim Hukum Merah Putih mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara proyek payment gateway yang menjerat Denny Indrayana. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini menempatkan perkara tersebut dalam perhatian publik, terutama karena berkaitan dengan proses penyidikan yang telah berjalan terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu.
Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk meminta pengadilan memeriksa aspek tertentu dari proses penegakan hukum. Dalam perkara ini, pengajuan gugatan oleh Garuda 08 dan Tim Hukum Merah Putih berkaitan dengan kelanjutan penyidikan kasus payment gateway. Keberadaan gugatan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana penyidikan akan berlanjut, ataupun menetapkan hasil yang akan diputuskan pengadilan. Perkembangan proses hukum selanjutnya tetap bergantung pada penanganan perkara dan putusan yang berwenang.
Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2015 dalam perkara dugaan korupsi proyek payment gateway. Penetapan tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan tindak pidana yang terkait proyek itu, dan tidak boleh disamakan dengan putusan bersalah. Gugatan praperadilan yang diajukan kemudian menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Karena itu, informasi mengenai permohonan para pihak perlu dibedakan dari keputusan akhir mengenai pokok perkara maupun kelanjutan penyidikan.
Pengajuan oleh Garuda 08 dan Tim Hukum Merah Putih juga menunjukkan keterlibatan pihak yang disebut sebagai relawan politik dalam langkah hukum terkait kasus tersebut. Namun, rincian mengenai dasar gugatan, materi yang dimohonkan untuk diperiksa, serta keputusan atas permohonan itu tidak dapat diasumsikan tanpa keterangan yang terverifikasi. Pada tahap ini, pokok informasi yang dapat ditegaskan adalah bahwa gugatan praperadilan telah diajukan ke PN Jakarta Selatan dan berkaitan dengan penyidikan perkara payment gateway. Proses tersebut berlangsung dalam kerangka hukum yang harus dinilai berdasarkan dokumen dan perkembangan resmi, bukan dugaan mengenai hasilnya.
Perkara payment gateway berawal dari proyek layanan daring untuk pembuatan paspor yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui layanan tersebut, pemohon paspor dapat melakukan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan fasilitas payment gateway. Proyek itu kemudian menjadi sorotan dalam proses hukum yang melibatkan Denny Indrayana, yang ketika itu pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah biaya transaksi sebesar Rp5.000 yang dikenakan kepada wajib bayar. Kuasa hukum Denny pada saat itu, Heru Widodo, membantah bahwa proyek tersebut menimbulkan kerugian negara. Ia menyatakan bahwa biaya transaksi tersebut merupakan biaya resmi dan memiliki dasar hukum. Dengan demikian, menurut penjelasan pihak Denny, pungutan itu bukan pembayaran tanpa landasan atau kerugian yang dibebankan kepada negara, melainkan bagian dari mekanisme layanan pembayaran yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut merupakan posisi pihak kuasa hukum dalam menanggapi dugaan yang muncul, bukan kesimpulan hukum yang dengan sendirinya mengakhiri perkara. Pokok yang diperdebatkan mencakup dasar pengenaan biaya, penyelenggaraan layanan pembayaran, serta apakah proyek itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan. Perbedaan pandangan mengenai aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari konteks penting ketika perkara payment gateway dibahas, terutama dalam menghadapi proses praperadilan.
Denny dilaporkan oleh Andi Syamsul Bahri pada 10 Januari. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/166/2015/Bareskrim dan menuduh Denny melakukan korupsi dalam proyek payment gateway tersebut. Informasi mengenai laporan ini menempatkan dugaan korupsi sebagai pangkal proses hukum yang kemudian menjadi perhatian publik. Namun, pencantuman nomor laporan dan isi tuduhan perlu dibedakan dari pembuktian perkara: laporan memuat dugaan pelapor, sedangkan bantahan Heru menyampaikan sikap pihak Denny terkait kerugian negara dan biaya transaksi.
Baca juga: Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
