Jakarta | Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi pedoman terbaru dalam pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Kehadirannya memperbarui ketentuan yang sebelumnya digunakan, sehingga pekerja, pemberi kerja, dan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan perlu memperhatikan aturan yang berlaku pada 2026.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Sesuai ketentuan berlakunya, peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 28 Oktober 2026. Dengan demikian, tanggal pengundangan menjadi penanda dimulainya penerapan pedoman baru. Informasi mengenai tanggal ini penting untuk membedakan aturan yang berlaku pada periode sebelumnya dari ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan BSU 2026.
Secara umum, peraturan tersebut mengatur sejumlah aspek pokok penyelenggaraan bantuan. Di antaranya adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar pekerja atau buruh dapat ditetapkan sebagai penerima, ketentuan mengenai batas gaji atau upah, serta besaran BSU yang diberikan. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam menentukan kelayakan penerima dan pelaksanaan penyaluran. Karena itu, calon penerima sebaiknya tidak hanya melihat status sebagai pekerja, tetapi juga mencermati seluruh persyaratan dan batasan yang ditetapkan dalam peraturan.
Perubahan melalui Permenaker 16/2026 juga memberi landasan hukum yang lebih mutakhir bagi pelaksanaan program BSU. Rincian mengenai kriteria penerima, batas upah, dan nominal bantuan perlu dirujuk pada naskah peraturan serta petunjuk resmi pelaksanaannya. Mengandalkan informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber resmi dapat menimbulkan kekeliruan, terutama jika rincian yang dikutip masih merujuk pada aturan lama. Pekerja dapat memantau pengumuman Kementerian Ketenagakerjaan dan kanal resmi terkait untuk memperoleh informasi yang konsisten. Memahami dasar aturan ini membantu masyarakat membaca ketentuan BSU 2026 secara tepat dan mengetahui bahwa kepastian penerimaan tetap bergantung pada pemenuhan syarat yang berlaku.
Calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan program. Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang masuk dalam sasaran. Persyaratan berlaku secara kumulatif, sehingga memenuhi satu kriteria saja belum cukup untuk dinyatakan sebagai penerima. Karena itu, pekerja sebaiknya memeriksa kembali data identitas, status kepesertaan, serta informasi upah yang tercatat pada pihak terkait.
Pertama, penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK menjadi identitas penting dalam proses pencocokan dan verifikasi data. Pastikan informasi kependudukan yang digunakan sesuai dengan dokumen resmi dan tidak terdapat kesalahan penulisan. Ketidaksesuaian data dapat menghambat pemeriksaan kelayakan, sehingga pembaruan atau koreksi data melalui saluran resmi mungkin diperlukan sebelum proses penyaluran bantuan.
Kedua, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Status kepesertaan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah pekerja memenuhi ketentuan penerima. Pekerja dapat memastikan statusnya melalui kanal layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan atau menanyakan informasi kepada pemberi kerja. Data kepesertaan yang aktif dan sesuai identitas membantu proses verifikasi berjalan lebih lancar, meskipun keputusan akhir tetap mengikuti pemeriksaan berdasarkan ketentuan program.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan penghasilan. Gaji atau upah pekerja paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK), sesuai ketentuan yang berlaku. Batas yang digunakan perlu dibaca secara cermat berdasarkan aturan program dan wilayah pekerja, bukan ditafsirkan hanya dari angka nominal tanpa memperhatikan ketentuan upah minimum. Selain itu, BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri. Dengan demikian, pekerja yang ingin mengetahui kelayakannya perlu memastikan seluruh kriteria identitas, kepesertaan, penghasilan, dan kategori pekerjaan telah diperiksa melalui informasi resmi pemerintah. Pemenuhan syarat merupakan dasar penilaian, tetapi penetapan penerima tetap bergantung pada hasil verifikasi data yang dilakukan sesuai prosedur.Penentuan batas gaji atau upah untuk BSU perlu merujuk pada data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Acuan yang digunakan bukan perkiraan penghasilan saat ini atau angka yang disampaikan secara lisan, melainkan nilai upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada badan tersebut. Karena itu, kesesuaian data perusahaan dengan kondisi penghasilan pekerja menjadi penting dalam proses pemeriksaan.
Nilai yang dilaporkan itu dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang diterima pekerja, sedangkan tunjangan tetap adalah pembayaran tambahan yang diberikan secara teratur dan tidak bergantung pada kehadiran atau pencapaian tertentu. Komponen yang sifatnya tidak tetap, seperti uang lembur atau insentif yang berubah-ubah, tidak menjadi bagian dari acuan tersebut. Pekerja dapat memeriksa slip gaji dan memastikan pemberi kerja melaporkan komponen upah secara tepat.
Untuk wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK yang berlaku di daerah tempat pekerja bekerja. Angka UMK itu kemudian dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai contoh, jika UMK setempat sebesar Rp4.275.000, batas yang digunakan setelah pembulatan menjadi Rp4.300.000. Pembulatan tidak dilakukan ke angka terdekat apabila hasilnya lebih rendah; acuannya tetap diarahkan ke nominal ratusan ribu berikutnya.
Apabila suatu kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK, dasar perhitungannya beralih ke upah minimum provinsi (UMP). Mekanisme pembulatan tetap sama, yakni menaikkan nilai UMP ke ratusan ribu rupiah penuh berikutnya. Dengan demikian, batas yang berlaku dapat berbeda antarwilayah, bergantung pada UMK atau UMP yang menjadi acuan. Pekerja sebaiknya memperhatikan lokasi kerja serta nilai upah yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebab kedua informasi tersebut membantu menjelaskan batas yang digunakan dalam penilaian. Jika ditemukan perbedaan, klarifikasi kepada bagian kepegawaian atau pemberi kerja dapat membantu memastikan laporan diperbarui sesuai ketentuan.
Besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan skema tersebut, nilai bantuan yang diterima pekerja atau buruh mencapai Rp900 ribu dan dibayarkan sekaligus, bukan dalam tiga pencairan bulanan. Penetapan nominal serta cara penyaluran ini menjadi informasi penting bagi calon penerima agar dapat memahami jumlah bantuan yang mungkin diterima dan merencanakan penggunaannya. Meski nilai bantuan telah ditentukan, penyaluran tetap mengikuti mekanisme resmi yang berlaku. Karena itu, pekerja sebaiknya merujuk pada pengumuman pemerintah, bukan hanya informasi yang beredar melalui pesan berantai atau sumber yang tidak dapat dipastikan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan BSU diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh. Bantuan tunai tersebut diharapkan dapat membantu penerima memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pengeluaran rumah tangga, sekaligus memberi dukungan ekonomi secara langsung. Di samping itu, kebijakan ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan aktivitas ekonomi. Daya beli masyarakat yang terjaga dapat mendukung kegiatan konsumsi, sementara aktivitas ekonomi yang terus berjalan penting bagi keberlangsungan usaha dan pekerjaan. Tujuan tersebut menjadikan BSU sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada pekerja, dengan pelaksanaan yang tetap mengacu pada sasaran dan ketentuan program.
Nominal Rp900 ribu tidak berarti bantuan otomatis diterima oleh setiap pekerja. BSU diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Calon penerima perlu menunggu proses verifikasi dan memperhatikan informasi mengenai kriteria maupun tahapan penyaluran.
Baca juga: Kodim 0906/Kkr Salurkan Bantuan Air Bersih kepada Warga Bendang Raya | TNI Tegaskan Pengamanan BMN di Jl. Teuku Umar Sesuai Ketentuan | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras
