Jakarta | Industri perkapalan nasional menghadapi tekanan biaya produksi seiring meningkatnya harga bahan baku yang digunakan untuk membangun kapal dan sarana lepas pantai. Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyebut kenaikan harga bahan baku kapal telah mencapai hingga 20% sepanjang 2026. Lonjakan tersebut menambah beban galangan kapal, terutama dalam menjaga biaya proyek tetap terkendali di tengah kebutuhan pengadaan material.
Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami mengaitkan tekanan itu dengan tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Perubahan kurs berpengaruh terhadap pengadaan bahan baku, sehingga biaya yang harus ditanggung perusahaan dapat meningkat. Ketika sebagian kebutuhan material dibeli dengan mengacu pada harga dalam dolar, pelemahan rupiah dapat membuat pengeluaran lebih besar, sementara pelaku usaha tetap harus menyesuaikan diri dengan nilai kontrak dan rencana produksi yang telah disusun.
Anita menyampaikan keterangan tersebut di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pernyataan itu menggambarkan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di tengah upaya mempertahankan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan pembangunan kapal. Kenaikan bahan baku yang terjadi selama tahun berjalan juga menunjukkan bahwa perubahan kondisi pasar dan nilai tukar dapat berpengaruh langsung terhadap struktur biaya industri.
Bagi galangan kapal, tekanan biaya tersebut perlu dikelola agar tidak mengganggu kelancaran pengerjaan proyek. Perusahaan harus memperhitungkan harga material sejak tahap perencanaan, sekaligus mengatur pengadaan supaya kebutuhan produksi tetap terpenuhi. Namun, ruang untuk menekan biaya dapat terbatas apabila kenaikan harga berlangsung cepat dan kurs masih tinggi. Situasi ini menjadi perhatian penting karena industri perkapalan bergantung pada ketersediaan bahan baku dengan harga yang dapat diperkirakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu latar bagi pembahasan mengenai insentif dan penguatan pasar. Informasi dari Iperindo menegaskan besarnya pengaruh biaya material terhadap operasional industri, sekaligus perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kondisi nyata perusahaan. Dengan memahami sumber tekanan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha dapat menilai langkah yang diperlukan untuk menjaga daya saing galangan kapal serta mendukung kesinambungan produksi di tengah perubahan biaya pengadaan.
Kenaikan harga bahan baku dapat menekan perusahaan galangan kapal, terutama ketika pekerjaan yang sedang berjalan harus diselesaikan berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pada tahap penawaran, nilai pekerjaan telah ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan produksi saat itu. Namun, selama proses pembangunan kapal, biaya bahan baku dapat berubah. Perusahaan tetap berkewajiban memenuhi ruang lingkup dan ketentuan kontrak, sementara pengeluaran untuk produksi berpotensi meningkat dibandingkan perkiraan awal.
Menurut Anita, tender umumnya tidak menyediakan mekanisme eskalasi atau penyesuaian harga apabila biaya produksi naik. Artinya, perubahan harga bahan baku tidak serta-merta diikuti perubahan nilai kontrak. Ketika kesepakatan telah dibuat, galangan kapal harus menuntaskan pekerjaan sesuai nilai yang ditetapkan, meskipun biaya untuk memperoleh material yang diperlukan mengalami kenaikan. Keterbatasan penyesuaian ini membuat perusahaan menghadapi tekanan dalam menjaga keselarasan kewajiban penyelesaian proyek dan kebutuhan biaya aktual.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan satu jenis material atau satu tahapan pekerjaan. Kenaikan bahan baku dan perubahan nilai tukar dapat berpengaruh pada nilai keseluruhan produksi, sebab keduanya memengaruhi kebutuhan biaya dalam proses pembangunan kapal. Jika nilai kontrak tidak dapat disesuaikan, perubahan tersebut tercermin dalam beban yang harus ditanggung perusahaan selama pekerjaan berlangsung. Karena itu, kepastian harga pada saat tender belum tentu menggambarkan biaya yang benar-benar diperlukan sampai proyek selesai. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi galangan kapal dalam mengelola kontrak yang sudah berjalan, khususnya ketika terdapat perubahan biaya yang berada di luar perkiraan awal dan tidak tersedia ruang penyesuaian dalam ketentuan tender. Pembahasan mengenai insentif dan penguatan pasar menjadi relevan dalam konteks tersebut, karena tekanan biaya berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan produksi sekaligus memenuhi komitmen kontraktualnya. Tanpa mekanisme penyesuaian, kenaikan biaya perlu ditanggung di tengah kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan.Di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian pasar, Iperindo berharap pemerintah mempertimbangkan stimulus untuk menjaga keberlangsungan industri perkapalan nasional. Dukungan dinilai penting agar galangan dalam negeri dapat mempertahankan kegiatan produksi, kapasitas tenaga kerja, serta kemampuan memenuhi kebutuhan kapal di dalam negeri. Pelaku industri juga meminta perhatian pada pengendalian harga bahan baku, yang berpengaruh langsung terhadap biaya pembangunan kapal. Perubahan harga material dapat menyulitkan galangan menyusun anggaran dan menawarkan harga yang kompetitif, terutama ketika proyek berlangsung dalam jangka waktu panjang. Karena itu, Iperindo mendorong pemerintah menimbang langkah yang dapat membantu menstabilkan biaya tanpa mengganggu ketersediaan bahan baku bagi sektor lain.
Selain pengendalian bahan baku, Iperindo mengusulkan kebijakan fiskal untuk memperkuat daya saing galangan nasional. Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian insentif bagi perusahaan pelayaran yang memesan kapal dari galangan dalam negeri. Skema tersebut diharapkan mendorong permintaan terhadap produk nasional sekaligus memberi kepastian pasar bagi pelaku usaha. Dengan adanya insentif, perusahaan pelayaran dapat memiliki pertimbangan tambahan saat menentukan tempat pembangunan kapal, sementara galangan lokal berpeluang memperoleh pesanan yang mendukung kesinambungan produksi. Usulan ini juga dipandang dapat memperkuat keterhubungan kebutuhan armada dan kemampuan industri domestik, sepanjang dirancang dengan ketentuan yang jelas serta mempertimbangkan kondisi berbagai perusahaan.
Iperindo turut mendorong penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu opsi untuk menekan biaya produksi kapal. Menurut harapan pelaku industri, pengurangan beban pajak dapat membantu galangan menawarkan harga yang lebih bersaing dan menjaga kelayakan proyek. Namun, insentif bagi pemesan kapal maupun penghapusan PPN tersebut masih merupakan aspirasi dan usulan industri, bukan kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak fiskal, mekanisme penerapan, serta kelompok usaha yang dapat menerima manfaat. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan yang tepat sasaran, sementara industri memperoleh kejelasan mengenai peluang kebijakan yang dapat membantu menghadapi tekanan biaya dan memperkuat pasar kapal buatan nasional.
Pemerintah mengkaji insentif untuk menekan biaya produksi galangan kapal sekaligus memperkuat permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri. Dukungan tersebut dapat mencakup sisi produksi, seperti kebijakan yang membantu industri meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, serta sisi pasar melalui kepastian pemesanan. Pendekatan dua arah ini dinilai penting karena galangan membutuhkan dukungan untuk bersaing, sementara investasi dalam fasilitas dan tenaga kerja memerlukan prospek permintaan yang cukup jelas.
Menteri Perindustrian M. Sarmuji menilai insentif pasar berpotensi menarik minat pemesanan kapal dari galangan nasional. Salah satu opsi yang dibahas adalah skema tarif sewa kapal tanker buatan lokal untuk mengangkut bahan bakar minyak oleh Pertamina. Jika dirancang dengan tepat, skema tersebut dapat memberi kepastian permintaan bagi produsen dalam negeri dan membantu mereka merencanakan produksi. Kepastian pesanan juga dapat mendorong galangan meningkatkan kapasitas, memperkuat keterampilan teknis, serta mengembangkan kemampuan untuk membangun kapal dengan spesifikasi yang lebih beragam. Namun, rincian pelaksanaan dan bentuk insentif masih perlu dikaji oleh pemerintah bersama pihak terkait.
Sejalan dengan pembahasan itu, Kementerian Perindustrian sedang menyusun peta jalan industri perkapalan nasional. Untuk periode 2026–2030, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas galangan, terutama di luar Pulau Jawa dan Batam. Galangan di wilayah tersebut ditargetkan mampu membangun kapal hingga 30.000 deadweight tonnage (DWT), sedangkan kapasitas pembangunan kapal tanker ditargetkan mencapai 60.000 DWT. Angka-angka ini merupakan sasaran yang hendak dicapai, bukan kapasitas yang telah terealisasi.
Baca juga: Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | BGN Ubah Skema Insentif, Dapur SPPG Tak Lagi Dapat Rata Rp 6 Juta
