JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Anggaran efektif Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di angka Rp229 triliun setelah mengalami efisiensi sekitar Rp38 triliun. Penyesuaian tersebut membuat pagu anggaran yang dapat digunakan BGN berbeda dari alokasi yang sebelumnya tercantum dalam dokumen anggaran pemerintah. Perubahan ini menjadi informasi utama dalam perkembangan anggaran BGN untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di bawah kewenangan lembaga tersebut.
Sebelumnya, alokasi anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah dilakukan efisiensi terhadap pagu anggaran pemerintah, angka tersebut disesuaikan sehingga anggaran efektif BGN menjadi Rp229 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp38 triliun dibandingkan alokasi yang tercantum sebelumnya dalam DIPA.
Penyesuaian pagu ini menunjukkan perubahan nilai anggaran BGN dari alokasi awal menuju anggaran efektif yang berlaku saat ini. Angka Rp229 triliun menjadi besaran terbaru yang perlu menjadi acuan dalam melihat kapasitas anggaran BGN, sedangkan angka Rp268 triliun merupakan alokasi yang sebelumnya ditetapkan dalam DIPA. Selisih sekitar Rp38 triliun tersebut merupakan hasil efisiensi pemerintah terhadap pagu anggaran.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, menjelaskan adanya perubahan pada pagu anggaran BGN setelah pemerintah menerapkan langkah efisiensi. Menurut keterangannya, anggaran yang semula ditetapkan dalam pagu awal mencapai Rp268 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian, jumlah yang dapat digunakan sebagai pagu efektif menjadi Rp229 triliun.
Sudarto menerangkan bahwa selisih kedua angka tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran. Nilainya sekitar Rp38 triliun dan tercatat sebagai bagian dari hasil efisiensi pemerintah. Dengan demikian, angka Rp229 triliun menggambarkan pagu yang efektif setelah proses penataan, bukan besaran awal yang sebelumnya tercantum dalam anggaran BGN.
Penjelasan tersebut disampaikan Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan perubahan tersebut untuk memberikan gambaran mengenai posisi anggaran BGN setelah kebijakan efisiensi diterapkan. Pagu awal sebesar Rp268 triliun menjadi dasar sebelum penyesuaian, sedangkan pagu efektif Rp229 triliun merupakan nilai setelah pengurangan yang tercatat dalam efisiensi sekitar Rp38 triliun. Keterangan ini memperjelas hubungan alokasi semula dan anggaran yang kemudian dapat digunakan. Penyampaian dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa perubahan angka tersebut merupakan bagian dari proses pengelolaan anggaran pemerintah, dengan tetap membedakan pagu awal, pagu efektif, dan nilai efisiensi yang dicatat. Melalui penjelasan itu, masyarakat memperoleh konteks mengenai perubahan anggaran BGN tanpa mengubah informasi pokok mengenai jumlah yang direncanakan sejak awal maupun nilai yang tersedia setelah penyesuaian.
Efisiensi anggaran tidak disebut sebagai satu-satunya tujuan pemerintah dalam menata kembali alokasi belanja bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Sudarto, pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan BGN. Penataan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dukungan pemerintah juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap program BGN mampu mencapai targetnya. Perbaikan yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari pelaksanaan kegiatan dan pencapaian outcome yang diharapkan. Karena itu, pemerintah ingin agar program-program BGN dapat dijalankan secara terukur, sehingga tujuan yang telah direncanakan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Sudarto menekankan bahwa anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberhasilan program BGN. Optimalisasi ini berarti penggunaan sumber daya perlu disesuaikan dengan kebutuhan program dan prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dukungan terhadap BGN tetap diarahkan pada pelaksanaan program yang efektif serta pencapaian hasil sesuai harapan, tanpa menempatkan efisiensi sebagai satu-satunya ukuran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pengelolaan anggaran dan keberlanjutan perbaikan program. BGN tetap memperoleh ruang untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatannya, sementara pemanfaatan anggaran diharapkan berlangsung secara optimal dan bertanggung jawab. Fokusnya adalah memastikan dukungan yang tersedia dapat membantu program mencapai target, sesuai dengan tujuan dan outcome yang telah direncanakan.
Perkembangan terakhir penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tercermin dari realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir September 2026, anggaran yang telah terealisasi untuk program tersebut mencapai Rp153,2 triliun. Data ini menjadi salah satu gambaran penting mengenai penyerapan anggaran BGN setelah pemerintah melakukan efisiensi dan menetapkan penyesuaian terhadap keseluruhan anggaran.
Realisasi sebesar Rp153,2 triliun menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG terus berjalan dalam kerangka pembiayaan yang telah disediakan pemerintah. Nilai tersebut mencatat penggunaan anggaran sampai dengan akhir September 2026, sehingga memberikan titik ukur mengenai perkembangan pelaksanaan program pada periode tersebut. Angka ini juga menjadi informasi utama dalam melihat hubungan alokasi anggaran BGN dan realisasi pembiayaan program MBG.
Selain dari sisi anggaran, MBG hingga akhir September 2026 telah menjangkau 57 juta penerima manfaat. Capaian tersebut disampaikan bersamaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp153,2 triliun dan menjadi informasi penutup mengenai pelaksanaan program. Dengan demikian, perkembangan MBG dapat dilihat melalui dua indikator yang tersedia, yakni jumlah anggaran yang telah direalisasikan dan jumlah penerima manfaat yang telah dijangkau. Kedua data tersebut menunjukkan perkembangan penggunaan anggaran BGN hingga akhir September 2026, tanpa mengubah besaran anggaran yang telah ditetapkan setelah proses efisiensi pemerintah.
