BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sikap tersebut menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tidak hanya dapat ditangani melalui pemeriksaan administratif atau internal, tetapi juga terbuka untuk diproses melalui jalur pidana apabila memenuhi ketentuan hukum.
Yusril menjelaskan, penyelidikan pidana dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk menilai apakah suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana dan layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Dengan demikian, proses penegakan hukum tetap harus berlandaskan fakta, alat bukti, serta kewenangan lembaga yang menangani perkara.
Menurut Yusril, kepolisian dapat mengambil langkah hukum apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pidana. Ia juga menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bertindak apabila perkara tersebut berkaitan dengan korupsi. Selain itu, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan di bidang korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian peran tersebut memungkinkan dugaan perkara ditangani oleh institusi yang memiliki kewenangan sesuai karakteristik tindak pidananya.
Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada wartawan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah yang diperlukan selama terdapat dasar hukum dan bukti permulaan yang memadai. Penanganan secara terbuka melalui mekanisme hukum diharapkan dapat memperjelas fakta mengenai dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong serta memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan apabila dugaan pelanggaran yang terjadi di Lapas Cibinong diproses melalui jalur pidana. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pemeriksaan tidak harus berhenti pada langkah administratif apabila terdapat alasan dan bukti awal yang memadai untuk mengarahkannya ke penyidikan pidana.
Menurut sikap yang disampaikan Yusril, proses hukum perlu berjalan secara objektif, transparan, dan berlandaskan fakta. Setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat diverifikasi melalui penyelidikan, termasuk dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait serta memeriksa dokumen atau bukti lain yang relevan. Dengan demikian, keputusan untuk membawa perkara ke ranah pidana seharusnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata oleh tekanan atau kesimpulan yang belum teruji.
Yusril bahkan menyatakan akan mengapresiasi langkah-langkah hukum apabila proses tersebut dilakukan untuk mengusut persoalan di Lapas Cibinong. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap pengawasan dan penegakan hukum, termasuk ketika pemeriksaan berpotensi menyentuh pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan. Apresiasi tersebut juga dapat dipahami sebagai dukungan terhadap upaya mencari kejelasan dan memastikan adanya pertanggungjawaban jika ditemukan pelanggaran.
Namun, sikap terbuka terhadap penyidikan tidak berarti bahwa tindak pidana telah terbukti. Saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap dugaan dan kemungkinan investigasi. Karena itu, seluruh pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah serta membiarkan aparat berwenang menilai kecukupan bukti secara independen. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Yusril memberikan apresiasi terhadap langkah tegas yang diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani persoalan internal di Lapas Cibinong. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan adanya keseriusan untuk membenahi lembaga pemasyarakatan ketika muncul dugaan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti secara tepat.
Langkah internal itu ditujukan kepada pihak-pihak yang dinilai bersalah di Lapas Cibinong. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya kementerian untuk memastikan setiap persoalan di lingkungan pemasyarakatan dapat diproses sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang telah muncul, tetapi juga pada penguatan tata kelola internal.
Yusril menilai keputusan yang diambil jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan patut dihargai. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan terhadap keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang telah mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah. Pernyataan tersebut menegaskan dukungan terhadap proses penanganan internal tanpa mendahului penyidikan maupun menetapkan kesimpulan di luar informasi yang tersedia.
Apresiasi itu juga memperlihatkan pentingnya keterbukaan ruang penyidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran secara objektif. Setiap pihak yang terkait perlu memperoleh penanganan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan. Pada saat yang sama, langkah kementerian menjadi penanda bahwa persoalan internal di lembaga pemasyarakatan tidak diabaikan. Pembenahan melalui mekanisme yang berlaku diharapkan dapat menjaga integritas institusi serta memperkuat kepercayaan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator, Yusril Ihza Mahendra telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Laporan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk memahami situasi secara lebih menyeluruh, termasuk berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Penyampaian temuan Ombudsman juga membuka ruang bagi proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Sebelumnya, Yusril menyatakan bahwa dirinya berada dalam posisi netral dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang muncul. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan di Lapas Cibinong tidak diarahkan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak tertentu sebelum fakta dan bukti diperiksa secara objektif. Ia juga mempersilakan dilakukannya investigasi secara terbuka setelah temuan Ombudsman RI disampaikan, sehingga proses klarifikasi dapat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan itu sekaligus menegaskan bahwa laporan hasil temuan Ombudsman dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang relevan. Setiap lembaga yang memiliki kewenangan dapat menilai informasi tersebut berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, sikap netral Yusril berjalan seiring dengan penerimaan terhadap pemeriksaan terbuka, tanpa menghambat langkah lembaga lain dalam menjalankan tugasnya.
Yusril juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah apabila dalam proses penelusuran ditemukan dasar hukum yang cukup. Langkah tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan pada dugaan semata. Posisi pemerintah dalam hal ini adalah memastikan agar laporan dapat ditelaah secara semestinya, sementara keputusan mengenai tindak lanjut hukum diserahkan kepada aparat dan lembaga yang berwenang sesuai proses yang berlaku.
