JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong apabila terdapat indikasi tindak pidana. Menurut Yusril, proses hukum dapat berjalan sepanjang tersedia bukti permulaan yang cukup untuk mendukung dugaan tersebut. Sikap itu menunjukkan bahwa temuan di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya dapat ditangani melalui pemeriksaan internal, tetapi juga dapat diteruskan kepada lembaga penegak hukum sesuai dengan karakter perkaranya.
Yusril menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menegaskan, Polri dapat mengambil langkah hukum apabila hasil penelusuran mengarah pada dugaan pelanggaran pidana yang menjadi kewenangannya. Proses penyelidikan diperlukan untuk mengumpulkan informasi dan memastikan apakah peristiwa yang ditemukan memiliki unsur pidana. Setelah bukti permulaan dinilai memadai, penanganan perkara dapat dilanjutkan melalui tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat bertindak apabila temuan di Lapas Cibinong berkaitan dengan dugaan korupsi dan memenuhi kewenangan lembaga tersebut. Yusril turut menyebut Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang korupsi. Dengan demikian, penanganan tidak diarahkan kepada satu lembaga saja, melainkan disesuaikan dengan jenis dugaan pelanggaran, kecukupan bukti, serta batas kewenangan masing-masing aparat. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap dugaan pidana harus diuji melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yusril menyatakan tidak mempersoalkan apabila persoalan yang ditemukan di Lapas Cibinong dibawa ke ranah pidana. Sikap tersebut disampaikan apabila dalam proses pemeriksaan terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Menurutnya, setiap temuan perlu ditangani secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga langkah penegakan hukum dapat ditempuh apabila memang diperlukan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan di Lapas Cibinong tidak hanya diarahkan pada pembenahan administratif atau internal. Jika hasil penelusuran menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, prosesnya dapat diteruskan kepada pihak berwenang untuk memastikan persoalan tersebut diperiksa secara objektif. Dengan demikian, keputusan untuk membawa perkara ke ranah pidana tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas.
Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga menghargai langkah yang telah diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani persoalan di Lapas Cibinong. Penghargaan tersebut mencakup upaya pembenahan serta tindakan yang dilakukan setelah temuan muncul. Koordinasi antarlembaga dinilai penting agar penanganan berjalan terukur, berdasarkan fakta, dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Yusril turut mengapresiasi tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah di Lapas Cibinong. Apresiasi itu menegaskan pentingnya keberanian untuk menindak setiap pihak yang terbukti melakukan kesalahan, tanpa membedakan kedudukan atau perannya. Pada saat yang sama, penentuan kesalahan tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut memperlihatkan dukungan terhadap penanganan yang transparan, pembenahan kelembagaan, serta penerapan aturan secara konsisten. Langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyelidikan pidana, dapat dilakukan sesuai temuan dan kewenangan masing-masing institusi.
Yusril telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Laporan tersebut menjadi perhatian karena memuat sejumlah catatan yang perlu dipahami secara cermat, baik terkait tata kelola maupun pelaksanaan layanan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan membaca dokumen dan keterangan yang disampaikan Ombudsman, pemerintah memiliki dasar awal untuk menilai apakah persoalan yang dilaporkan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelum adanya temuan tersebut, Yusril mengambil posisi netral terhadap persoalan di Lapas Cibinong. Sikap itu mencerminkan perlunya menempatkan informasi secara proporsional dan tidak memberikan penilaian sebelum seluruh data tersedia. Posisi netral juga penting agar setiap pihak yang terkait, termasuk pengelola lapas, petugas, warga binaan, serta lembaga pengawas, dapat didengar melalui proses yang objektif.
Setelah Ombudsman menyampaikan hasil temuannya, Yusril menyatakan kesediaan untuk membuka ruang penyelidikan pidana apabila terdapat dasar yang cukup. Langkah tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelanggaran telah terbukti. Sebaliknya, ruang pemeriksaan dibuka untuk memastikan apakah indikasi yang tercantum dalam laporan memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana atau hanya merupakan persoalan administratif dan tata kelola.
Karena itu, penyelidikan perlu diarahkan pada pengujian kesesuaian temuan Ombudsman dan fakta di lapangan. Pemeriksa perlu menelusuri dokumen, meminta keterangan pihak terkait, serta memeriksa kondisi dan kronologi yang menjadi dasar laporan. Pendekatan tersebut menjaga agar proses berjalan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana seharusnya hanya diambil setelah pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Yusril Ihza Mahendra mendorong agar pemeriksaan terhadap temuan di Lapas Cibinong dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta. Menurutnya, setiap informasi yang muncul perlu diuji melalui verifikasi langsung sehingga penanganan persoalan tidak didasarkan pada dugaan, asumsi, atau keterangan yang belum terkonfirmasi. Keterbukaan dalam proses tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan semua pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk menjelaskan kondisi sebenarnya.
Yusril juga mempersilakan wartawan untuk datang langsung ke Cibinong dan melihat keadaan di lapangan. Dengan demikian, informasi mengenai situasi lapas dapat dinilai berdasarkan fakta yang ditemukan secara langsung, bukan hanya melalui pemberitaan atau pernyataan dari satu pihak. Kehadiran media di lokasi diharapkan dapat membantu menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi fasilitas pemasyarakatan serta persoalan yang menjadi perhatian.
Apabila temuan Ombudsman dinilai tidak sesuai dengan kenyataan, Yusril mempersilakan lembaga tersebut memberikan klarifikasi. Penjelasan itu diperlukan untuk meluruskan informasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai situasi di Lapas Cibinong. Klarifikasi juga menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang sehat, karena setiap laporan dan temuan perlu ditempatkan dalam konteks data serta kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, apabila temuan tersebut terbukti benar, Yusril meminta agar pihak yang bersalah tidak ragu untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditempuh secara tegas dan melalui mekanisme hukum yang semestinya. Sikap ini menempatkan verifikasi fakta dan proses hukum sebagai dasar penanganan kasus Lapas Cibinong, dengan tetap memberikan ruang bagi pemeriksaan yang transparan serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
