Aksi Komite Sadar di Jakarta Tertahan di Depan Gedung UOB

oleh
oleh
Aksi Komite Sadar di Jakarta Tertahan di Depan Gedung UOB

Jakarta | Massa aksi dari Komite Sadar mulai memadati area di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kehadiran peserta terlihat sebelum mereka melanjutkan agenda aksi yang dijadwalkan berlangsung di Bundaran HI. Gedung UOB menjadi titik berkumpul sementara bagi sebagian massa sebelum bergerak menuju lokasi tersebut. Sekitar pukul 14.19, para peserta tiba di depan gedung dan mulai mengisi area di sekitarnya. Kedatangan itu menandai berkumpulnya kelompok yang akan mengikuti aksi pada siang hari. Informasi mengenai tujuan dan jadwal tersebut memberi konteks atas keberadaan massa di kawasan itu.

Peserta datang dengan cara yang beragam. Sebagian di antaranya menggunakan angkutan kota, sementara yang lain tiba dengan bus. Setelah sampai, mereka berkumpul di depan Gedung UOB, sesuai titik kedatangan yang disebutkan. Arus kedatangan tersebut berlangsung menjelang agenda di Bundaran HI, sehingga area depan gedung menjadi tempat sementara bagi peserta untuk berkumpul. Rincian yang tersedia mencatat waktu kedatangan sekitar pukul 14.19, tetapi tidak menjelaskan lama massa berada di lokasi atau waktu pasti mereka bergerak ke Bundaran HI. Karena itu, titik ini dapat digambarkan sebagai lokasi berkumpul sebelum agenda aksi, bukan sebagai tempat pelaksanaan utama yang telah dijadwalkan.

Penampilan massa tampak beragam, dengan pakaian bebas yang didominasi warna hitam. Para peserta tidak mengenakan almamater kampus. Mereka juga membawa bendera atau simbol organisasi masing-masing, sehingga identitas kelompok terlihat melalui atribut yang dibawa. Ragam pakaian dan simbol tersebut menjadi ciri yang tampak di peserta yang berkumpul di depan gedung. Berdasarkan keterangan yang tersedia, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jumlah peserta, nama organisasi yang hadir, ataupun isi tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi. Gambaran kedatangan dan atribut mereka menunjukkan bahwa massa Komite Sadar bersiap mengikuti agenda di Bundaran HI setelah berkumpul di kawasan Gedung UOB, Jakarta Pusat, pada sore itu.

Ketegangan sempat muncul ketika peserta aksi berusaha bergerak menuju Bundaran HI. Di depan Gedung UOB, massa berupaya menerobos barisan petugas yang berjaga, sehingga terjadi perdebatan polisi dan peserta aksi. Adu argumen berlangsung saat polisi meminta massa tidak melewati batas pengamanan, sementara peserta aksi berusaha melanjutkan pergerakan ke arah bundaran. Situasi tersebut membuat langkah massa tertahan di lokasi.

Barisan polisi yang berjajar rapat menjadi pembatas dan menghalangi peserta aksi untuk melintas menuju Bundaran HI. Dengan demikian, massa tidak dapat meneruskan perjalanan melalui jalur yang mereka tuju. Kehadiran petugas di sepanjang batas itu juga memisahkan area aksi dari ruas jalan di depannya. Meski terjadi perdebatan, titik utama situasi adalah tertahannya pergerakan massa oleh barisan pengamanan di depan gedung.

Dampak aksi turut terlihat pada mobilitas di sekitar kawasan. Massa tampak memenuhi lintasan Transjakarta, sehingga ruang yang biasanya digunakan bus dan penumpang terdampak oleh konsentrasi peserta aksi. Selain itu, arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin ditutup. Penutupan tersebut membatasi kendaraan yang hendak melanjutkan perjalanan ke arah pusat kawasan, dan membuat pengendara perlu mengikuti pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.

Jalur Transjakarta dari Halte Dukuh Atas menuju Tosari juga ditutup. Kondisi ini membuat layanan dan pergerakan di lintasan tersebut tidak dapat berjalan seperti biasa selama penutupan berlangsung. Pengendara mobil maupun sepeda motor yang hendak menuju Bundaran HI diarahkan untuk mengambil jalur alternatif melalui Jalan Bumi, ke arah Kebon Melati. Pengalihan itu menjadi rute yang disediakan bagi pengguna jalan agar dapat menghindari ruas yang ditutup. Karena itu, perjalanan di sekitar kawasan perlu menyesuaikan arahan petugas dan kondisi lalu lintas terkini. Situasi di depan Gedung UOB tidak hanya menahan massa aksi, tetapi juga mengubah akses kendaraan dan Transjakarta menuju kawasan Bundaran HI. Penutupan serta pengalihan jalur tersebut menjadi bagian dari dampak langsung pengamanan aksi terhadap mobilitas warga.Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menjelaskan bahwa demonstrasi di depan Gedung UOB merupakan kelanjutan dari aksi yang telah digelar pada 20 Oktober 2026. Menurutnya, waktu dan lokasi aksi kali ini tidak mengubah pesan yang ingin disampaikan para peserta. Mereka kembali menuntut tanggung jawab negara dan menegaskan bahwa rakyat tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Komite Sadar untuk membawa kembali aspirasi yang mereka anggap penting dalam hubungan pemerintah dan warga.

Namoradiarta menyebut suara rakyat semestinya ikut menentukan arah pembangunan, bukan sekadar didengar setelah keputusan dibuat. Warga juga perlu memiliki kesempatan untuk mengawasi penggunaan anggaran publik, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Aspirasi itu, menurutnya, berkaitan dengan hak masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, tuntutan Komite Sadar tidak terbatas pada satu persoalan atau agenda tertentu, melainkan menyangkut peran rakyat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan tersebut perlu hadir secara nyata, termasuk dalam pengambilan keputusan, pemantauan kebijakan, dan penyampaian keberatan.

Ia juga mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mempertanggungjawabkan janji politik yang tertuang dalam Asta Cita. Namun, tanggung jawab pemerintah, menurut Namoradiarta, tidak semestinya berhenti pada pemenuhan janji tersebut. Ia mengaitkannya dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan-tujuan itu, dalam pandangannya, menjadi tolok ukur yang lebih luas bagi pelaksanaan kewajiban negara. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dinilai dari pernyataan maupun program yang dijanjikan, tetapi juga dari tanggung jawabnya terhadap warga dan pemenuhan tujuan bernegara. Komite Sadar membawa kerangka tersebut sebagai alasan untuk terus menyuarakan aspirasi, sekaligus mengingatkan bahwa partisipasi rakyat dan pertanggungjawaban pemerintah merupakan bagian dari penyelenggaraan negara.

Namora menyampaikan lima tuntutan Komite Sadar sebagai pokok aspirasi yang dibawa dalam aksi. Pertama, pemerintah diminta menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini, menurut Namora, berkaitan dengan perlunya tanggung jawab yang jelas dan penanganan yang menyeluruh. Kedua, Komite Sadar meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan dihamburkan demi kepentingan politik.

Dalam tuntutan kedua, Namora juga menyoroti program yang disebutnya berkedok populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Komite Sadar meminta pemborosan anggaran dihentikan dan kebijakan belanja publik lebih berpihak pada kebutuhan warga. Ketiga, mereka mendesak penurunan biaya pendidikan sekaligus pemerataan akses terhadap layanan dasar, agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan dan pelayanan yang layak.

Keempat, Komite Sadar menyerukan penghentian penyalahgunaan hukum untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, mereka meminta kebebasan bersuara dipulihkan, para pelanggar hak asasi manusia diadili, dan militerisasi di ruang sipil dihentikan. Kelima tuntutan tersebut mencakup persoalan tata kelola, penggunaan anggaran, akses layanan, penegakan hukum, dan perlindungan hak warga.

Namora menyatakan bahwa tuntutan itu bukan sekadar daftar permintaan, melainkan penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi. Ia menilai pejabat publik perlu menanggapi aspirasi tersebut secara terbuka dan bertanggung jawab.

Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta | Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija Jakarta: Rizky Ridho Pastikan Kesiapan Macan Kemayoran

75 kunjungan