Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di kantornya di Jakarta pada Selasa. Dengan penegasan itu, Airlangga membantah kabar yang mengaitkan pemerintah dengan rencana penyediaan ponsel tanpa biaya bagi warga.
Isu tersebut beredar dengan konteks bahwa telepon seluler gratis disebut akan mendukung penyaluran bantuan sosial. Namun, kabar itu tidak dapat diperlakukan sebagai pengumuman program pemerintah. Airlangga menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pembagian perangkat tersebut, sehingga belum ada dasar untuk menyebutnya sebagai kebijakan yang telah disetujui ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Perbedaan kabar yang beredar dan keputusan resmi perlu diperhatikan. Sebuah gagasan atau klaim yang dikaitkan dengan bantuan sosial tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah merancang program, menetapkan penerima, atau menyediakan anggaran. Dalam hal ini, keterangan Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pembagian ponsel gratis belum pernah dilakukan oleh pemerintah.
Karena itu, informasi tentang ponsel gratis untuk menunjang penyaluran bantuan sosial sebaiknya dipahami sesuai keterangan tersebut. Airlangga tidak menyampaikan bahwa program itu akan dijalankan, dan tidak pula mengumumkan mekanisme penyalurannya. Pokok pernyataannya adalah bahwa pemerintah tidak pernah membahas pembagian telepon seluler kepada masyarakat. Warga dapat membedakan kabar yang beredar dari kebijakan resmi dengan mencermati keterangan pejabat berwenang dan pengumuman pemerintah. Sampai ada informasi resmi yang menyatakan sebaliknya, kabar tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa pembagian perangkat telah menjadi program pemerintah.
Kabar mengenai pembagian telepon genggam atau HP gratis muncul dalam konteks rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Gagasan tersebut dikaitkan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Karena disampaikan bersama pembahasan mengenai rekening dan bansos, informasi itu kemudian menjadi perhatian publik sebagai kemungkinan program yang mencakup pemberian perangkat.
Keterangan tentang program tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober. Dalam forum itu, Hashim menyebut rencana pembukaan rekening bagi warga yang memasuki usia 17 tahun serta kaitannya dengan penyaluran bansos. Penyebutan HP gratis dalam konteks tersebut menjadi sumber kabar yang beredar. Namun, keterangan mengenai gagasan pembukaan rekening dan dukungan bagi penyaluran bantuan perlu dibedakan dari pernyataan yang memastikan bahwa setiap warga akan menerima telepon genggam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembagian HP gratis. Pernyataan itu merupakan bantahan atas kabar tentang pemberian perangkat, bukan penjelasan yang sama dengan paparan Hashim mengenai pembukaan rekening secara massal. Dengan demikian, kedua keterangan tersebut memiliki lingkup berbeda: Hashim menyampaikan konteks program yang berkaitan dengan rekening dan bansos, sedangkan Airlangga menepis adanya pembahasan distribusi HP gratis.
Pembedaan ini penting agar publik tidak menyamakan rencana membuka rekening dengan kepastian pemberian perangkat. Informasi tentang usia sasaran, akses keuangan, dan dukungan penyaluran bantuan menjelaskan konteks pernyataan Hashim, sementara penegasan Airlangga menjawab secara khusus isu pembagian telepon genggam. Sejauh keterangan yang disampaikan, kabar HP gratis tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi hanya karena muncul dalam pembicaraan mengenai program pembukaan rekening. Untuk memahami perkembangan isu, masyarakat perlu memperhatikan siapa yang menyampaikan setiap informasi, apa pokok pernyataannya, serta apakah terdapat pengumuman resmi yang secara eksplisit menetapkan pembagian perangkat kepada masyarakat.
Bantahan Airlangga Hartarto mengenai kabar pembagian telepon genggam gratis perlu dibedakan dari agenda pemerintah yang berkaitan dengan pembukaan rekening secara massal. Ia menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pembagian HP gratis, tetapi hal itu bukan berarti rencana pembukaan rekening massal dibatalkan. Pemerintah tetap menyiapkan program tersebut sebagai bagian dari agenda yang telah direncanakan. Karena itu, dua hal ini tidak tepat disamakan: ketiadaan pembahasan pembagian perangkat tidak menghapus persiapan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Airlangga menyampaikan bahwa pembukaan rekening massal termasuk dalam agenda kuartal IV. Namun, penyebutan agenda tersebut belum menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah dimulai secara penuh. Pemerintah masih menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Regulasi itu diperlukan agar tujuan, mekanisme, serta pihak-pihak yang terlibat memiliki landasan yang jelas sebelum program dijalankan. Dengan demikian, status kebijakan saat ini masih berada pada tahap persiapan, bukan pelaksanaan yang telah rampung atau berlangsung luas.
Penjelasan mengenai tahapan tersebut penting untuk menjaga pemahaman publik tetap akurat. Rencana pembukaan rekening massal memang tetap tercantum dalam agenda pemerintah, tetapi pelaksanaannya menunggu penerbitan aturan resmi. Selama regulasi belum diterbitkan, rincian teknis dan waktu pelaksanaan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final. Airlangga menyebut pemerintah sedang menyiapkan aturan itu, bukan menyatakan bahwa aturan sudah berlaku. Masyarakat sebaiknya membedakan pernyataan tentang agenda kuartal IV dengan kepastian bahwa seluruh proses telah berjalan. Informasi lanjutan mengenai program dapat merujuk pada pengumuman resmi pemerintah setelah landasan hukum tersedia dan tahapan pelaksanaan dijelaskan secara terbuka. Pemisahan konteks ini membantu menghindari kesimpulan keliru bahwa bantahan tentang HP gratis sekaligus meniadakan program rekening, ataupun bahwa rencana tersebut sudah terlaksana.Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Anggaran tersebut berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, bukan untuk membiayai pembagian telepon genggam atau HP gratis. Penegasan ini penting agar informasi mengenai program dan penggunaan anggaran tidak tercampur dengan isu lain yang beredar.
Program rekening massal itu disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Dengan rekening, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal. Pelaksanaannya melibatkan dua bank milik negara tersebut, dengan tujuan menjangkau warga secara luas serta mendukung tersedianya layanan perbankan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki rekening.
Selain memperluas kepemilikan rekening, inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan nasional. Inklusi keuangan mencakup ketersediaan dan pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akses terhadap rekening dapat menjadi salah satu langkah awal agar warga lebih mudah menggunakan layanan perbankan secara aman dan terjangkau. Namun, kepemilikan rekening perlu disertai pemahaman tentang cara menggunakan layanan tersebut, termasuk menjaga keamanan data dan mengelola transaksi.
Karena itu, penguatan literasi keuangan juga menjadi tujuan penting yang menyertai perluasan akses. Masyarakat perlu memahami fungsi rekening, biaya yang mungkin berlaku, serta hak dan tanggung jawab sebagai nasabah. Pendampingan dan informasi yang jelas dapat membantu warga memanfaatkan layanan bank secara tepat, bukan sekadar membuka rekening tanpa mengetahui kegunaannya. Dengan demikian, anggaran sekitar Rp3,8 triliun tersebut dipaparkan sebagai dukungan bagi penyediaan rekening massal dan agenda inklusi serta literasi keuangan. Penyebutannya tidak menunjukkan adanya alokasi dana untuk membagikan HP gratis; kedua hal itu perlu dibedakan dalam memahami program pemerintah.
Baca juga: Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum | Terima Tim Peneliti UI dan Tim “Sejarah MPR”, Bamsoet Tegaskan MPR Harus lebih ‘Galak’ Menegakkan Konstitusi dan Penjaga Konsensus Nasional | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
