Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta industri pusat data atau data center menghitung kebutuhan air serta dampak lingkungannya secara cermat sebelum membangun fasilitas. Perencanaan tersebut perlu dilakukan sejak tahap awal, bukan setelah proyek berjalan, agar kapasitas pasokan dan konsekuensi penggunaan sumber daya dapat diketahui. Menurut AHY, pertumbuhan infrastruktur digital perlu diimbangi pengelolaan air yang bertanggung jawab. Setiap rencana pembangunan perlu mempertimbangkan ketersediaan air di lokasi, kebutuhan operasional fasilitas, serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Fasilitas data center memerlukan pasokan air dalam jumlah besar, lain untuk mendukung sistem pendingin dan menjaga peralatan beroperasi pada kondisi yang sesuai. Kebutuhan itu dapat menjadi perhatian penting ketika pembangunan fasilitas berlangsung di wilayah yang sumber airnya juga dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan layanan publik. Pada saat yang sama, kebutuhan air masyarakat dan sektor lain terus meningkat. Karena itu, pengembangan pusat data perlu diselaraskan dengan ketersediaan sumber daya setempat. Penghitungan kebutuhan yang realistis dapat membantu mencegah tekanan berlebihan terhadap pasokan dan menjadi dasar untuk menentukan langkah pengelolaan yang tepat.
AHY menyampaikan peringatan tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi mengenai swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pembahasan itu menempatkan ketersediaan air sebagai salah satu pertimbangan dalam pembangunan, termasuk untuk mendukung sektor digital yang berkembang. Pemerintah dan pelaku industri perlu memahami sejak awal bagaimana kebutuhan fasilitas akan dipenuhi, serta bagaimana dampaknya dapat dikendalikan. Penilaian yang menyeluruh juga penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada kapasitas teknologi dan investasi, tetapi memperhatikan keberlanjutan sumber air. Dengan perencanaan yang matang, kebutuhan operasional data center dapat ditimbang bersama kepentingan warga dan sektor lain yang bergantung pada pasokan air.
Penekanan AHY mengenai pembangunan pusat data adalah perlunya perhitungan menyeluruh sebelum proyek didirikan, bukan setelah dampaknya muncul. Perencanaan perlu menguji kebutuhan operasional, kapasitas infrastruktur, serta kondisi lingkungan di lokasi yang dipilih. Dalam rapat koordinasi, perhatian terhadap konsekuensi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan, bukan hambatan yang dapat diabaikan. Pusat data mungkin identik dengan layanan digital, tetapi fasilitas fisiknya tetap menggunakan sumber daya dan menempati ruang yang juga dibutuhkan warga. Karena itu, pengembang dan pemerintah perlu menilai dampak sejak tahap perencanaan, termasuk risiko terhadap kualitas lingkungan, daya dukung wilayah, serta layanan dasar yang tersedia bagi penduduk setempat.
Ketersediaan air bersih menjadi perhatian penting dalam penilaian tersebut. Operasi pusat data dapat memerlukan air untuk sistem pendinginan, bergantung pada rancangan dan teknologi yang digunakan. Perhitungan kebutuhan sebaiknya mencakup volume pemakaian, sumber pasokan, pola penggunaan sepanjang tahun, dan kemungkinan tekanan pada jaringan air setempat. Jika pasokan terbatas, penggunaan oleh fasilitas baru berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan masyarakat lainnya. Maka, keputusan pembangunan perlu mempertimbangkan kecukupan air, efisiensi teknologi, pilihan sistem pendinginan, dan langkah pengelolaan yang transparan. Pengukuran yang jelas membantu memastikan bahwa investasi digital tidak mengurangi akses warga terhadap air bersih atau memperburuk persoalan lingkungan yang telah ada.
Makna pernyataan AHY dalam rapat koordinasi juga lebih luas daripada satu proyek atau satu sektor. Prinsip kehati-hatian tersebut berlaku bagi seluruh jenis industri, termasuk industri digital yang kerap dipandang seolah-olah tidak memiliki jejak fisik. Selain lahan dan air, pusat data membutuhkan pasokan energi yang besar dan andal. Persoalan penggunaan air dan energi untuk fasilitas semacam ini telah menjadi perhatian di berbagai negara, sehingga bukan isu yang hanya dihadapi Indonesia ataupun negara berkembang. Perdebatan berlangsung pula di negara maju, seiring pertumbuhan komputasi awan dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, perencanaan yang terukur, keterbukaan informasi, dan perlindungan kepentingan warga merupakan kebutuhan lintas sektor dan lintas negara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan air untuk industri, termasuk pusat data, tidak mengurangi hak masyarakat sekitar atas pasokan yang aman dan memadai. Perencanaan harus dilakukan sejak tahap awal investasi dengan menghitung sumber air yang tersedia, kebutuhan pada musim kering, kapasitas infrastruktur, serta dampak pengambilan air terhadap lingkungan. Pemeriksaan tersebut membantu mencegah penggunaan sumber air secara berlebihan dan mengurangi risiko persaingan perusahaan, warga, dan pengguna lain. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menetapkan persyaratan yang jelas, memantau pemakaian secara berkala, serta menindak pelanggaran terhadap izin dan batas pemanfaatan.
Pembagian air yang proporsional perlu mengacu pada kebutuhan dasar dan manfaat sosial setiap sektor. Rumah tangga harus memperoleh prioritas untuk kebutuhan minum, sanitasi, dan kesehatan. Pertanian dan peternakan memerlukan pasokan yang cukup untuk menjaga produksi pangan dan penghidupan masyarakat, sementara industri membutuhkan air sesuai skala operasi dan efisiensi teknologinya. Urutan serta alokasi dapat berbeda menurut kondisi daerah, tetapi penetapannya perlu transparan, berbasis data, dan melibatkan masyarakat yang terdampak. Ketika pasokan terbatas, aturan pembagian yang telah disepakati harus diterapkan secara konsisten agar beban kekurangan tidak ditanggung terutama oleh warga atau kelompok usaha kecil.
Kebutuhan untuk mengatur alokasi secara cermat semakin penting seiring pertumbuhan populasi dan perluasan kegiatan ekonomi digital. Pusat data mendukung layanan daring dan aktivitas bisnis, tetapi perkembangan tersebut tidak seharusnya berlangsung dengan mengabaikan daya dukung sumber air lokal. Pemerintah perlu memperhitungkan proyeksi kebutuhan berbagai sektor, mendorong penggunaan air secara efisien, dan menilai pilihan pasokan alternatif yang layak, termasuk pemanfaatan air daur ulang jika sesuai standar. Data penggunaan dan ketersediaan air juga perlu diperbarui agar kebijakan dapat menyesuaikan perubahan iklim, pertumbuhan permukiman, maupun investasi baru. Dengan perencanaan terpadu dan pengawasan terbuka, masyarakat tetap memperoleh pasokan yang dibutuhkan, sementara pertanian, peternakan, dan industri dapat beroperasi secara berkelanjutan. Keseimbangan ini penting bagi ketahanan pangan, kesehatan publik, dan perkembangan ekonomi jangka panjang.
Ketika transformasi digital berkembang, kebutuhan infrastrukturnya perlu diperhatikan bersama manfaat yang dijanjikan. AHY mengingatkan agar kemajuan ekonomi dan keuangan digital tidak menimbulkan persoalan baru berupa krisis air. Dalam rentang 10 hingga 20 tahun ke depan, kedua bidang tersebut diproyeksikan menjadi arus utama ekonomi Indonesia. Karena itu, kesiapan untuk mendukung pertumbuhan industri digital perlu mencakup pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk air, bukan hanya penyediaan teknologi dan jaringan.
Data center merupakan bagian penting dari infrastruktur digital, tetapi kebutuhan airnya tidak dapat dianggap seragam. Konsumsi setiap fasilitas berbeda-beda, lain bergantung pada kapasitas dan skala operasionalnya. Perbedaan tersebut perlu diperhitungkan secara cermat ketika rencana pembangunan disusun. Perkiraan yang terlalu umum berisiko mengabaikan kebutuhan nyata suatu lokasi maupun dampaknya terhadap ketersediaan air di sekitarnya. Dengan memahami kebutuhan masing-masing fasilitas sejak awal, pemerintah dan pengelola dapat menilai sumber daya yang diperlukan secara lebih terukur.
Perencanaan pembangunan yang memperhitungkan lingkungan sejak tahap awal dapat membantu mencegah pertumbuhan infrastruktur digital berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi sumber daya setempat. Penghitungan kebutuhan air perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kesiapan dan pelaksanaan proyek, seiring dengan penilaian atas kapasitas data center. Pendekatan ini penting agar investasi digital dapat berkembang dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Transformasi ekonomi tidak semestinya membuat warga harus bersaing dengan fasilitas industri untuk memperoleh air yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
