Jakarta | Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan fiskal menghadapi ujian penting: bagaimana menjaga agenda prioritas tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan lain. Pemerintah mendorong berbagai program dengan cakupan luas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga gentengisasi. Program-program tersebut membawa tujuan sosial dan ekonomi, tetapi pelaksanaannya memerlukan perencanaan, tata kelola, serta dukungan anggaran yang memadai. Besarnya kebutuhan pembiayaan membuat keputusan tentang sumber dana dan urutan prioritas menjadi semakin menentukan.
MBG, misalnya, melibatkan penyediaan makanan bagi penerima dalam skala besar dan membutuhkan belanja berulang untuk pengadaan, distribusi, serta operasional. KDKMP juga memerlukan dukungan untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan. Sementara itu, gentengisasi menambah agenda belanja yang perlu dihitung berdasarkan sasaran, tahapan, dan manfaat yang ingin dicapai. Ketika beberapa program besar dijalankan berdekatan, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi anggarannya secara menyeluruh. Penilaian tidak cukup didasarkan pada besarnya alokasi, melainkan juga pada ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan hasil yang dapat diukur.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyoroti ketidakseimbangan kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan negara. Kenaikan belanja negara, sementara penerimaan belum mengimbangi kebutuhan pembiayaan, membuat ruang fiskal kian terbatas. Kondisi tersebut dapat menekan disiplin fiskal, terutama jika komitmen program terus bertambah tanpa dukungan pendapatan yang sepadan. Ruang fiskal yang menyempit juga membatasi fleksibilitas pemerintah untuk merespons perubahan ekonomi atau membiayai layanan publik lain. Karena itu, evaluasi pada momentum dua tahun pemerintahan perlu mencakup keberlanjutan pendanaan, bukan hanya kecepatan pelaksanaan. Pengendalian biaya, penguatan penerimaan, serta penetapan prioritas yang transparan dapat membantu menjaga agar agenda pembangunan tidak mengorbankan kesehatan anggaran. Dengan demikian, keberhasilan program harus dinilai sekaligus dari manfaatnya bagi masyarakat dan kesesuaiannya dengan kapasitas fiskal negara.
Rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto menjadi salah satu indikator penting untuk menilai ruang fiskal pemerintah. Angka yang disebutkan menunjukkan defisit mencapai 2,92 persen pada 2025. Untuk 2026, rasio tersebut diperkirakan berada di level 2,85 persen. Meski proyeksi tahun berikutnya memperlihatkan penurunan, besaran itu tetap lebih tinggi daripada target awal APBN 2026, yakni 2,68 persen. Selisih tersebut menandakan bahwa kebutuhan pembiayaan diperkirakan lebih besar daripada asumsi yang ditetapkan ketika anggaran disusun.
Perbedaan target dan perkiraan terbaru perlu dibaca dengan mempertimbangkan dinamika belanja serta penerimaan negara. Tekanan dapat muncul ketika kebutuhan program dan kewajiban pemerintah meningkat, sementara pemasukan tidak bertumbuh sesuai rencana. Defisit yang lebih tinggi tidak dengan sendirinya menjelaskan kualitas kebijakan, tetapi menjadi alasan untuk menelaah sumber pembiayaan, prioritas belanja, dan ketahanan penerimaan. Pemantauan atas perkembangan tersebut juga penting agar perubahan asumsi tidak terlambat tercermin dalam perencanaan fiskal.
Huda menilai kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan fiskal. Pertanyaan itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan target pembangunan, disiplin anggaran, serta kredibilitas proyeksi penerimaan. Jika angka defisit bergerak di atas target awal, publik dan pelaku pasar akan membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai penyebabnya, langkah pengendalian yang ditempuh, dan risiko yang mungkin berlanjut. Kejelasan tersebut membantu memastikan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur, bukan sekadar mengandalkan pembiayaan tambahan.
Di sisi penerimaan, percepatan pemasukan dari sejumlah pos juga perlu dicermati. Pos yang disebut termasuk cukai dan pendapatan dari Bank Indonesia. Penerimaan yang masuk lebih cepat dapat membantu memenuhi kebutuhan kas pada periode berjalan, tetapi perlu dibedakan kenaikan yang bersifat berulang dan penerimaan yang hanya bergeser waktu. Apabila pemasukan masa depan ditarik ke periode sekarang, ruang untuk mencatat sumber serupa pada periode berikutnya dapat menyempit. Karena itu, penilaian terhadap capaian penerimaan sebaiknya mencakup jadwal, keberlanjutan, dan dasar pencatatannya. Tanpa kehati-hatian, percepatan tersebut berpotensi menambah tekanan penerimaan pada periode berikutnya, ketika pemerintah tetap harus membiayai program dan menjaga defisit sesuai arah yang direncanakan.
Risiko tidak tercapainya target pajak atau terjadinya shortfall meningkat ketika pertumbuhan penerimaan belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan belanja pemerintah. Selisih target dan realisasi dapat membesar apabila sejumlah sumber penerimaan menghadapi tekanan pada saat yang sama. Karena itu, evaluasi kinerja pajak perlu memperhatikan bukan hanya angka penerimaan bruto, tetapi juga faktor yang memengaruhi penerimaan bersih serta kondisi ekonomi yang menjadi dasar pemungutannya.
Salah satu faktor yang perlu dicermati adalah pembayaran restitusi pajak. Jika restitusi meningkat, terutama menjelang akhir tahun, penerimaan bersih pemerintah dapat berkurang meskipun penerimaan bruto terlihat bertambah. Pengetatan proses restitusi mungkin membantu mengendalikan arus keluar dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila aktivitas ekonomi dan basis pajak tidak tumbuh memadai. Kebijakan restitusi juga perlu menjaga kepastian bagi wajib pajak yang berhak, agar pengembalian yang tertunda tidak membebani arus kas usaha dan menghambat kegiatan produksi.
Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat yang terbatas berpotensi menahan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika rumah tangga menahan belanja, transaksi kena pajak dapat melemah dan ruang peningkatan penerimaan ikut menyempit. Pada saat bersamaan, aktivitas industri yang belum optimal berpotensi menekan setoran pajak badan maupun penerimaan yang terkait dengan rantai produksi. Jika kondisi tersebut disertai pemutusan hubungan kerja (PHK), basis penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga dapat menyusut karena jumlah pekerja dan penghasilan yang dikenai pajak berkurang.
Huda berpandangan bahwa perbaikan penerimaan tidak cukup hanya mengandalkan pengetatan restitusi. Penguatan administrasi dan pengawasan tetap penting, tetapi hasilnya akan terbatas tanpa pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong konsumsi, investasi, dan produksi secara seimbang, sekaligus menjaga kepastian kebijakan agar dunia usaha mampu mempertahankan pekerjaan dan memperluas kegiatan. Dengan basis ekonomi yang lebih kuat, penerimaan pajak dapat bertumbuh lebih konsisten, sehingga risiko shortfall berkurang tanpa mengandalkan langkah yang hanya memindahkan tekanan kepada wajib pajak atau menunda kewajiban pengembalian.
Huda mengkritik arah belanja pemerintah yang, menurutnya, semakin berorientasi pada pemenuhan ambisi presiden, bukan pada efektivitas program dan kualitas penggunaan anggaran. Besarnya alokasi tidak otomatis menjamin hasil yang sepadan. Karena itu, penilaian terhadap kebijakan fiskal semestinya tidak berhenti pada jumlah dana yang diserap, tetapi juga menimbang manfaat bagi masyarakat, ketepatan sasaran, serta hasil yang dapat diukur secara terbuka.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi contoh agenda berskala besar yang membutuhkan dukungan dana signifikan. Keduanya membawa tujuan yang luas dan melibatkan pelaksanaan di banyak wilayah, sehingga perencanaan, tata kelola, serta kesiapan pelaksana menjadi faktor penting. Tanpa rancangan yang matang, kebutuhan anggaran dapat meningkat sementara hasilnya belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Risiko fiskal muncul ketika program besar dijalankan tanpa evaluasi manfaat yang terukur. Belanja yang kurang efektif dapat mengikat sumber daya negara dalam jangka panjang dan mempersempit ruang fiskal untuk kebutuhan publik lain, seperti layanan dasar, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, atau penanganan keadaan darurat. Pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan sejak awal, menilai capaian secara berkala, dan bersedia menyesuaikan program apabila bukti menunjukkan pelaksanaan tidak mencapai tujuan. Transparansi biaya dan hasil juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami prioritas yang dipilih.
Huda turut menyoroti perubahan peran Kementerian Keuangan yang dinilai.
Baca juga: Kondisi finansial yang sempat mengalami tekanan juga diyakini berangsur membaik
