Jakarta | Pada 22 Agustus 1962, Presiden Prancis Charles de Gaulle menjadi sasaran serangan bersenjata di Petit-Clamart, kawasan pinggiran Paris. Saat itu, ia sedang bepergian dengan mobil bersama istrinya, Yvonne, dan sejumlah pendamping. Serangan tersebut menempatkan kepala negara dalam bahaya dan memperlihatkan betapa tajamnya konflik politik yang membayangi kepemimpinannya. Ancaman terhadap De Gaulle tidak muncul begitu saja: kebijakan pemerintahannya mengenai Aljazair telah memicu kemarahan sebagian pihak di Prancis, sementara perang panjang membuat masyarakat terpecah mengenai masa depan wilayah itu.
Sejak 1954, Prancis menghadapi perang melawan gerakan kemerdekaan Aljazair. Konflik tersebut berlangsung ketika Aljazair masih berada di bawah kekuasaan Prancis dan menjadi persoalan besar dalam kehidupan politik nasional. De Gaulle kemudian mengambil kebijakan yang membuka jalan menuju kemerdekaan Aljazair. Bagi sebagian masyarakat, langkah itu menawarkan kemungkinan untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan. Pendukung kemerdekaan Aljazair dan orang-orang yang lelah menyaksikan konflik menginginkan penyelesaian segera. Namun, pihak lain memandang perubahan kebijakan itu sebagai ancaman terhadap kepentingan Prancis dan menolak berakhirnya kekuasaan Prancis di Aljazair.
Perbedaan tersebut memperuncing polarisasi. Kelompok yang menghendaki Aljazair tetap menjadi bagian dari kekuasaan Prancis menentang arah kebijakan De Gaulle, sedangkan mereka yang ingin perang berakhir mendukung jalan menuju kemerdekaan. Dalam suasana seperti itu, perdebatan politik tidak terbatas pada lembaga pemerintahan: ketegangan tampak pula di jalanan. Demonstrasi, bentrokan, dan kerusuhan mewarnai situasi, disertai tindakan keras polisi. Kombinasi perang, ketidakpastian, dan pertentangan mengenai masa depan Aljazair membentuk iklim yang penuh tekanan. Serangan di Petit-Clamart terjadi di tengah suasana tersebut, ketika keputusan tentang Aljazair telah menjadikan De Gaulle sasaran kebencian sebagian pihak.
Ketegangan akibat perang Aljazair dan arah kebijakan Charles de Gaulle memperdalam permusuhan terhadap presiden di kalangan sejumlah kelompok militer serta sayap kanan radikal. Mereka menolak kemerdekaan Aljazair, yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan Prancis, dan memandang langkah menuju pemisahan sebagai kebijakan yang harus digagalkan. Sebagian penentang tidak lagi mengandalkan tekanan politik atau pernyataan publik. Mereka memilih kekerasan sebagai cara untuk menghambat perubahan dan menyerang pihak yang dianggap mendorong kemerdekaan. Dalam suasana konflik yang kian tajam, ancaman terhadap De Gaulle pun berkembang dari penolakan menjadi serangkaian aksi teror yang menargetkan pemerintah dan simbol-simbol kekuasaannya.
Salah satu organisasi yang menonjol dalam perlawanan bersenjata itu adalah Organisation Armée Secrète, atau OAS. Organisasi bawah tanah ini menentang kemerdekaan Aljazair dan berupaya mempertahankan wilayah tersebut di bawah kekuasaan Prancis. OAS menjalankan kampanye kekerasan, termasuk serangan teror, untuk menekan pemerintah dan menggagalkan kebijakan yang dianggap mengarah pada kemerdekaan. De Gaulle menjadi salah satu sasaran dalam rangkaian aksi itu. Upaya terhadap presiden menunjukkan bahwa konflik Aljazair tidak hanya berlangsung di wilayah koloni, tetapi juga menjangkau pusat politik Prancis. OAS dan para penentang kemerdekaan berusaha menggunakan ancaman serta serangan untuk mengubah arah kebijakan negara.
Pada malam 22 Agustus 1962, rombongan presiden sedang dalam perjalanan menuju Lapangan Terbang Villacoublay ketika disergap di Petit-Clamart, kawasan di pinggiran Paris. Serangan tersebut merupakan upaya pembunuhan terhadap De Gaulle dan menjadi salah satu peristiwa paling berbahaya dalam masa kepresidenannya. Menurut sumber, konspirasi itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Jean Bastien-Thiry, seorang perwira angkatan udara Prancis. Penyergapan tersebut memperlihatkan sejauh mana sebagian penentang kemerdekaan Aljazair bersedia menempuh kekerasan untuk menggagalkan kebijakan De Gaulle. Meski menjadi sasaran tembakan, presiden selamat. Peristiwa Petit-Clamart kemudian dikenang sebagai serangan yang nyaris merenggut nyawanya, sekaligus gambaran nyata dari ketegangan politik yang menyertai berakhirnya kekuasaan Prancis di Aljazair.
Penyergapan di Petit-Clamart berlangsung singkat, tetapi intensitasnya sangat tinggi. Dalam waktu sekitar 45 detik, para penyerang melepaskan kira-kira 150 peluru ke arah rombongan Presiden Charles de Gaulle. Sasaran utama mereka adalah mobil kepresidenan yang membawa De Gaulle dan istrinya, Yvonne. Rentetan tembakan menghantam kendaraan dari berbagai arah, menjadikan perjalanan yang semula rutin berubah menjadi situasi yang mengancam nyawa. Puluhan peluru menembus badan mobil, sementara kaca kendaraan hancur akibat serangan tersebut. Peristiwa itu memperlihatkan betapa dekatnya rombongan presiden dengan bahaya dalam hitungan detik.
Di tengah rentetan tembakan, tiga peluru menembus badan kendaraan dan melesat hanya beberapa inci dari kepala De Gaulle. Meski mobil dihujani peluru dan mengalami kerusakan berat, presiden serta Yvonne tidak terkena tembakan. Keduanya selamat tanpa cedera. Keadaan itu menjadi semakin genting karena kaca yang pecah dan peluru yang menembus bagian kendaraan memperkecil perlindungan bagi para penumpang. Namun, De Gaulle dan istrinya tetap berada di dalam mobil selama kendaraan berusaha meninggalkan lokasi. Tidak ada penumpang yang mengalami luka dalam penyergapan itu, meskipun mereka menghadapi ancaman langsung sepanjang serangan.
Peran sopir kepresidenan, Marroux, sangat menentukan dalam membawa rombongan keluar dari bahaya. Ia terus menjalankan mobil meskipun tembakan diarahkan kepadanya dan kendaraan mengalami kerusakan. Dua ban rusak, sementara kaca mobil hancur, tetapi Marroux tetap berusaha mengendalikan laju kendaraan. Ia berhasil mempertahankan kendali hingga mobil keluar dari lokasi penyergapan, menjauh dari para penyerang. Keteguhan dan kemampuannya mengemudi dalam keadaan darurat membantu menyelamatkan seluruh penumpang. Setelah rentetan sekitar 45 detik itu berakhir, De Gaulle, Yvonne, dan orang-orang lain di dalam rombongan selamat tanpa cedera. Kendaraan mereka rusak parah, tetapi upaya Marroux membuat mereka lolos dari serangan yang nyaris merenggut nyawa presiden Prancis.
Setelah serangan di Petit-Clamart gagal merenggut nyawa Charles de Gaulle, aparat Prancis bergerak memburu jaringan Organisation armée secrète (OAS), kelompok yang menentang kemerdekaan Aljazair dan kebijakan pemerintah. Penyelidikan mengarah kepada para anggota yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan operasi tersebut. Penangkapan dilakukan secara bertahap, ketika petugas mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap peran masing-masing orang dalam jaringan itu.
Jean Bastien-Thiry, perwira Angkatan Udara Prancis yang dikenal sebagai penggagas utama serangan, akhirnya ditangkap bersama sejumlah pelaku lain. Ia kemudian diadili oleh pengadilan militer. Persidangan membahas keterlibatannya dalam rencana pembunuhan presiden serta tanggung jawabnya atas serangan bersenjata di jalan raya. Proses hukum tersebut berlangsung dalam suasana politik yang masih tegang, sementara perhatian publik tertuju pada nasib para terdakwa dan upaya negara menghadapi kekerasan politik.
Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Bastien-Thiry. Pada 11 Maret 1963, ia dieksekusi oleh regu tembak di Benteng Ivry, dekat Paris. Eksekusi itu menandai akhir hidup tokoh utama dalam serangan Petit-Clamart sekaligus tercatat dalam sejarah Prancis: Bastien-Thiry merupakan orang terakhir yang dieksekusi dengan cara ditembak di negara tersebut. Hukuman terhadapnya menjadi bagian dari penanganan hukum atas konspirasi yang mengancam kepala negara, meskipun jaringan OAS dan kekerasan politik pada masa itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada satu perkara.
De Gaulle selamat dari serangan dan tetap menjalankan pemerintahan. Ia meneruskan tugas sebagai presiden di tengah berbagai persoalan nasional, termasuk perubahan hubungan Prancis dengan Aljazair dan perdebatan mengenai lembaga kepresidenan. Pada tahun yang sama, warga Prancis menyetujui perubahan sistem pemilihan presiden melalui referendum yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1962. Perubahan tersebut menetapkan bahwa presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan melalui mekanisme pemilihan sebelumnya.
Baca juga: DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | Marine Force Lampung Uji Kemampuan Tempur Jarak Dekat Serta Serangan Malam Di SGS 2026
