Denpasar | Pusat data di Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan pasokan listrik hingga 20 gigawatt (GW), atau setara sekitar 20 persen dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena pertumbuhan infrastruktur digital berpotensi meningkatkan permintaan energi secara signifikan. Ketersediaan pasokan yang cukup akan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga agar pengembangan pusat data dapat berlangsung sejalan dengan kesiapan sistem kelistrikan nasional.
Angka kebutuhan itu disampaikan Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam sambutannya di Bali Tech Week 2026. Acara tersebut berlangsung di Denpasar pada Senin, 19 Oktober 2026. Bahlil menyebut perkiraan tambahan kebutuhan listrik itu setelah berbincang dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Dengan demikian, angka 20 GW yang ia paparkan menggambarkan skala tantangan pasokan energi yang perlu diperhatikan dalam merencanakan ekspansi sektor digital.
Bahlil juga menekankan bahwa digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung kegiatan ekonomi dan mendorong transformasi industri, tetapi pertumbuhannya perlu diimbangi dengan fondasi energi yang memadai. Tanpa pasokan listrik yang cukup, perkembangan pusat data dapat menimbulkan persoalan baru, terutama ketika kebutuhan operasional meningkat dan kapasitas jaringan harus menyesuaikan. Karena itu, kebutuhan tambahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas pusat data, tetapi juga kesiapan penyediaan listrik untuk menopang operasionalnya.
Perkiraan tersebut memberi gambaran tentang skala energi yang perlu dipertimbangkan ketika Indonesia berupaya menarik investasi pusat data. Investor membutuhkan kepastian bahwa fasilitas mereka dapat memperoleh pasokan listrik yang andal, sementara pemerintah dan penyedia energi perlu memperhitungkan pertumbuhan permintaan dalam perencanaan jangka panjang. Besaran 20 GW juga menegaskan bahwa agenda digital dan agenda energi saling terkait: ekspansi infrastruktur digital akan semakin bergantung pada kemampuan menyediakan tambahan listrik secara terukur. Pernyataan Bahlil di Bali Tech Week menempatkan kecukupan energi sebagai salah satu prasyarat penting bagi perkembangan pusat data di Indonesia.Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah skala kebutuhan energi pusat data. Pelatihan dan pengoperasian model AI memerlukan komputasi berintensitas tinggi, sementara layanan digital yang menggunakannya harus tersedia secara berkelanjutan. Akibatnya, fasilitas baru membutuhkan daya jauh lebih besar daripada banyak pusat data pada era komputasi awan. Pada masa itu, kebutuhan sebuah pusat data umumnya berada pada kisaran 10–30 megawatt (MW). Kini, pusat data berbasis AI dapat memerlukan sekitar 100 MW hingga 1 gigawatt (GW), bergantung pada kapasitas, rancangan, dan beban kerjanya. Perbedaan skala ini menjadikan akses energi sebagai pertimbangan utama dalam memilih lokasi.
Namun, pasokan listrik yang cukup saja tidak menjamin sebuah lokasi akan menarik investasi. Pusat data juga memerlukan air untuk mendukung sistem pendinginan, jaringan serat optik berkapasitas tinggi untuk menghubungkan pengguna dan infrastruktur komputasi, serta lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesiapan lokasi mencakup lain kepastian tata ruang, akses jalan, dan kemampuan untuk membangun fasilitas pendukung. Keterbatasan pada salah satu unsur tersebut dapat menambah biaya atau memperlambat proyek, meskipun kapasitas listrik tersedia. Karena itu, investor biasanya menilai kesiapan infrastruktur secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan tarif dan jumlah daya yang dapat disediakan.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah menyiapkan pasokan energi yang andal sekaligus memperluas ketersediaan energi bersih. Keandalan dibutuhkan agar operasi pusat data tidak terganggu oleh pemadaman, sedangkan sumber listrik yang rendah emisi semakin penting bagi perusahaan yang menetapkan target keberlanjutan dan bagi pembiayaan proyek. Perencanaan jaringan, pengembangan pembangkit bersih, dan kepastian akses listrik perlu berjalan seiring dengan penyediaan air, konektivitas serat optik, serta penyiapan kawasan. Pendekatan terpadu dapat memperkuat daya tarik suatu wilayah sebagai pusat layanan digital. Dengan demikian, kesiapan energi—terutama pasokan bersih dan stabil—menjadi bagian penting dari upaya menarik investasi pusat data berskala regional.
Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan yang dapat berkembang menjadi hub pusat data baru di Indonesia. Rencana ini diarahkan untuk melengkapi ekosistem yang telah terbentuk di Singapura dan Malaysia, sekaligus memperluas pilihan lokasi bagi investor yang membutuhkan infrastruktur digital berskala besar. Ketiga wilayah tersebut berada di Kepulauan Riau, dekat dengan jalur konektivitas regional dan pasar utama Asia Tenggara. Pengembangan hub baru juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan menarik investasi pusat data, yang membutuhkan pasokan listrik andal, jaringan telekomunikasi, lahan, air, serta kepastian perencanaan jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut ketersediaan air sebagai salah satu pertimbangan penting dalam memilih kawasan. Air diperlukan dalam sejumlah sistem pendinginan pusat data, meskipun kebutuhan aktual bergantung pada teknologi yang digunakan. Ia juga menyoroti kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi tersebut dapat memberi ruang lebih luas untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pendukung, dengan tetap memperhatikan tata ruang serta kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, kawasan memiliki peluang untuk memanfaatkan energi baru terbarukan, sehingga pertumbuhan beban listrik dapat diselaraskan dengan upaya mengurangi emisi dan meningkatkan keberlanjutan pasokan.
Batam telah menunjukkan aktivitas awal yang cukup besar. Kapasitas pusat data yang sudah tersedia, telah berkomitmen, maupun sedang dikembangkan di pulau tersebut mencapai 1,47 GW. Angka itu menggambarkan potensi permintaan listrik yang terkait dengan proyek-proyek pusat data, sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan jaringan dan pembangkit untuk melayani pertumbuhan berikutnya. PLN Batam dan DayOne juga telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW. Kesepakatan tersebut disebut sebagai kontrak pasokan listrik terbesar untuk pusat data di Indonesia. Besarnya komitmen itu dapat menjadi sinyal bagi investor, namun realisasi investasi tetap bergantung pada pembangunan fasilitas, ketersediaan daya yang sesuai jadwal, serta penguatan infrastruktur energi. Integrasi energi terbarukan dalam penyediaan listrik juga akan menjadi faktor penting agar ekspansi kapasitas digital berjalan sejalan dengan sasaran energi bersih.
Untuk menopang pertumbuhan pusat data, Indonesia perlu menyiapkan pasokan listrik yang memadai, stabil, dan berdaya saing. RUPTL PLN 2025–2034 memuat target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt sepanjang periode perencanaan. Dari jumlah tersebut, 42,6 gigawatt berasal dari energi baru terbarukan, sementara 10,3 gigawatt dialokasikan bagi sistem penyimpanan energi dan 16,6 gigawatt untuk pembangkit fosil. Komposisi ini menunjukkan upaya menambah sumber energi bersih sekaligus menjaga keandalan sistem melalui kapasitas penyeimbang. Program tersebut juga membuka ruang investasi yang diperkirakan mencapai Rp2.967,4 triliun, sehingga pelaksanaannya berpotensi melibatkan beragam pembiayaan, teknologi, serta mitra usaha.
Pengembangan tenaga surya turut menjadi bagian penting dari rencana tersebut. Pemerintah merencanakan kapasitas PLTS sekitar 100 gigawatt-peak, yang mencakup proyek skala besar, PLTS terapung, instalasi atap, serta pemanfaatan kawasan industri. Ragam lokasi dan model pengembangan ini dapat memperluas pilihan pasokan listrik bagi pusat data dan kegiatan ekonomi lain. Agar kebutuhan energi bisa direncanakan sejak awal, pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi proyek. Informasi itu dapat membantu pemerintah dan penyedia listrik memperkirakan kebutuhan, menentukan kesiapan jaringan, serta menyiapkan pasokan sesuai waktu dan karakteristik tiap proyek. Koordinasi sejak tahap perencanaan juga penting untuk mengurangi risiko keterlambatan dan memastikan kapasitas pembangkit yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nyata.
Di sisi lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah.
Baca juga: Hadiri Peringatan 10 Tahun Hubungan Jiangxi–Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Dari Perdagangan ke Investasi dan Basis Produksi | Hoki Terus Mengalir, Ini 7 Shio yang Konon Mudah Menarik Rezeki | Hoki Berlapis! Ini 3 Weton yang Konon Mudah Menarik Rezeki
