Jakarta | Sebanyak 9.505 personel gabungan disiagakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa, 20 Oktober 2026. Mereka ditugaskan untuk mengamankan 26 kegiatan unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat yang berlangsung di Jakarta. Pengerahan tersebut melibatkan unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau pamdal. Jumlah personel dan kegiatan ini merujuk pada pengamanan yang disebutkan untuk tanggal tersebut.
Penugasan personel mencakup dua kelompok kegiatan, yakni aksi penyampaian pendapat dan kegiatan masyarakat. Dengan demikian, pengamanan diarahkan pada keseluruhan 52 kegiatan yang telah disebutkan, terdiri atas 26 unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat. Unsur gabungan yang terlibat berasal dari lembaga dan perangkat pengamanan yang berbeda, dengan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Informasi pengerahan ini menggambarkan kesiapan aparat dan unsur terkait untuk mendukung pengamanan rangkaian aktivitas pada hari itu. Kehadiran personel ditujukan untuk menjaga kegiatan dapat berlangsung tertib dan situasi tetap kondusif, tanpa mengubah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun mengikuti kegiatan. Namun, keterangan mengenai jumlah tersebut terbatas pada agenda yang tercatat untuk Selasa, 20 Oktober 2026, sehingga tidak dapat dianggap sebagai angka tetap untuk hari lain atau cakupan kegiatan di luar Jakarta.
Unjuk rasa dan kegiatan masyarakat memiliki bentuk serta kebutuhan pengamanan yang beragam. Karena itu, keterlibatan Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan pamdal menunjukkan adanya dukungan lintas unsur dalam pelaksanaan tugas. Rincian yang tersedia menyebut jumlah personel gabungan serta jumlah masing-masing kategori kegiatan, tetapi tidak merinci lokasi, waktu pelaksanaan, ataupun pembagian personel pada tiap agenda. Dengan batas informasi tersebut, pokok pemberitaan adalah kesiapsiagaan 9.505 personel untuk mengamankan agenda yang tercatat, bukan gambaran jumlah pengerahan secara umum di wilayah itu.
Pengamanan unjuk rasa dan kegiatan warga di Jakarta melibatkan 9.505 personel gabungan dari empat unsur. Rinciannya, 7.660 personel berasal dari Polri, 1.540 personel dari TNI, 135 personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel dari pengamanan dalam (pamdal). Komposisi tersebut disiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik kegiatan, dengan pembagian tugas yang menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Petugas ditempatkan pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan maupun area sekitarnya. Penempatan personel dimaksudkan agar koordinasi dan pemantauan dapat dilakukan secara terukur, sekaligus membantu menjaga kelancaran aktivitas di ruang publik. Kehadiran aparat dan unsur pemerintah daerah juga diarahkan untuk mendukung warga yang beraktivitas, tanpa mengabaikan kebutuhan pengamanan selama kegiatan berlangsung.
Dalam menjalankan tugas, personel mengedepankan pendekatan pelayanan, dialog, komunikasi, dan persuasif. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi petugas untuk berinteraksi dengan peserta aksi dan masyarakat, menyampaikan informasi yang diperlukan, serta merespons situasi melalui komunikasi. Dengan cara itu, pengamanan tidak hanya berfokus pada kesiagaan personel, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman dan menjaga suasana tetap tertib.
Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Dadang Hartanto, menyampaikan bahwa hak warga untuk menyampaikan pendapat harus dihormati. Pada saat yang sama, pengamanan juga ditujukan agar masyarakat lain tetap dapat menjalankan aktivitas dengan aman. Karena itu, penempatan personel gabungan dan penggunaan pendekatan persuasif menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Warga dapat menyampaikan aspirasi, sementara lingkungan sekitar kegiatan tetap dijaga agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu secara berlebihan. Koordinasi antarpersonel dari Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan pamdal mendukung pelaksanaan tugas di berbagai titik, sesuai peran masing-masing unsur. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan membantu menciptakan kondisi yang tertib dan aman bagi peserta aksi maupun masyarakat umum.Dalam apel kesiapan pengamanan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Dadang Hartanto menekankan bahwa pengerahan personel bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, melainkan juga merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat. Karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui unjuk rasa perlu dihormati dan difasilitasi, dengan tetap memperhatikan keamanan serta kepentingan masyarakat luas. Pengamanan, menurut pesan yang disampaikan dalam apel, harus dijalankan secara seimbang: menjaga kegiatan berlangsung tertib tanpa mengabaikan hak warga untuk menyuarakan pandangan.
Dadang meminta seluruh personel melaksanakan tugas dengan profesional dan mengedepankan sikap tenang. Petugas di lapangan diharapkan mampu mengendalikan emosi, terutama ketika menghadapi situasi yang dinamis atau terjadi perbedaan pendapat. Komunikasi perlu menjadi langkah awal dalam merespons keadaan, disertai pendekatan humanis agar interaksi dengan peserta aksi maupun warga sekitar berlangsung baik. Personel juga diminta memahami bahwa tindakan yang santun dapat membantu mencegah ketegangan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab, setiap anggota perlu mendengar, menjelaskan, serta berupaya menemukan cara penanganan yang tidak memperkeruh keadaan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur operasional standar. Artinya, respons petugas perlu mempertimbangkan kondisi yang benar-benar terjadi, tingkat risiko, serta tujuan untuk menjaga keselamatan semua pihak. Personel tidak boleh bertindak berlebihan ataupun mengambil langkah di luar ketentuan. Kepatuhan pada prosedur menjadi pedoman agar tugas terlaksana secara akuntabel, sementara koordinasi antarpersonel membantu memastikan keputusan di lapangan tetap terkendali. Pesan tersebut menempatkan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab menjaga ketertiban sebagai dua hal yang harus berjalan bersama. Dengan profesionalisme, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang manusiawi, pengamanan diharapkan mendukung kegiatan warga tanpa menghalangi penyampaian aspirasi secara damai.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa pengamanan unjuk rasa dan kegiatan warga di Jakarta membutuhkan sinergi yang kuat TNI dan Polri. Kerja sama kedua institusi diarahkan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas publik dapat berlangsung dengan tertib. Kehadiran personel di lapangan bukan untuk membatasi hak warga, melainkan mendukung situasi yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Dalam menangani penyampaian pendapat, aparat diharapkan mengedepankan pendekatan yang terukur dan menjaga komunikasi dengan berbagai pihak. Warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan, sementara upaya pengamanan dilakukan untuk melindungi peserta, masyarakat umum, dan lingkungan sekitar. Koordinasi TNI-Polri juga diperlukan agar petugas dapat merespons perkembangan situasi secara tepat serta mencegah gangguan terhadap ketertiban umum.
Deddy menyampaikan bahwa keberadaan aparat di lapangan diharapkan menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan bagi warga Jakarta. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya berfokus pada pengendalian situasi, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Sikap profesional, komunikasi yang baik, dan perhatian terhadap kondisi warga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas. Masyarakat pun diimbau mengikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan di lokasi kegiatan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan bahwa pelayanan lalu lintas telah disiapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga. Rekayasa arus akan diterapkan secara situasional, dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan di lapangan. Pengaturan dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mengurai kepadatan atau menjaga akses tetap berjalan, sehingga pengguna jalan disarankan memperhatikan rambu dan petunjuk petugas serta mempertimbangkan jalur alternatif.
Untuk memperoleh informasi terkini mengenai kegiatan dan kondisi lalu lintas, masyarakat dapat memantau akun resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Informasi melalui kanal tersebut membantu warga merencanakan perjalanan berdasarkan pemberitahuan yang tersedia. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan 110.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | LIRA Apresiasi Polresta Magelang, Desak Amankan Excavator, Dump Truck dan Seluruh Barang Bukti | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method
