Surabaya | Ahmad Ali, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengatakan banyak kader mendesak agar Joko Widodo segera dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Ali menyampaikan keterangan itu di kantor DPP PSI, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Ia mengungkapkan bahwa DPP menerima banyak desakan dari kader terkait posisi tersebut. Pernyataan itu menggambarkan adanya dorongan di internal partai agar Jokowi menempati jabatan strategis di struktur PSI.
Menurut Ali, permintaan agar Jokowi segera dilantik menjadi Ketua Dewan Pembina muncul dari sejumlah kader dan telah disampaikan kepada pengurus pusat. Ia menyebut desakan tersebut diterima DPP, tetapi keterangannya tidak menyertakan jumlah orang yang menyampaikan permintaan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan berfokus pada adanya aspirasi kader, bukan ukuran dukungan dalam angka tertentu. Ali menjadi sumber utama pernyataan mengenai dorongan itu dalam keterangan di kantor partai.
Desakan tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai pengangkatan. Keterangan Ali menyatakan bahwa banyak kader menginginkan Jokowi segera dilantik, tetapi tidak menyebut bahwa pelantikan telah ditetapkan atau dilaksanakan. Karena itu, posisi Ketua Dewan Pembina dalam konteks pernyataan ini masih merupakan pokok aspirasi yang disampaikan kader kepada DPP. Belum ada rincian tambahan mengenai mekanisme, waktu, atau tahapan yang akan ditempuh partai untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Informasi mengenai dorongan kader itu menjadi bagian dari perkembangan internal PSI yang disampaikan kepada publik. Fokus keterangan Ali adalah banyaknya desakan yang diterima DPP agar Jokowi segera menempati jabatan Ketua Dewan Pembina. Ia tidak merinci identitas para kader yang mengajukan permintaan ataupun menjelaskan langkah lanjutan yang akan diambil pengurus. Dengan batas informasi tersebut, pokok berita yang dapat dipastikan adalah adanya aspirasi kader yang disampaikan kepada partai, sebagaimana diungkapkan Ali pada Senin di Jakarta.
Ali menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan sebagian kader PSI agar Joko Widodo atau Jokowi mendapat posisi tertentu masih berada pada tingkat aspirasi. Hingga saat ini, menurut Ali, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI belum berbicara secara khusus dengan Jokowi mengenai usulan tersebut. Karena itu, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa Jokowi telah menerima, menyetujui, atau memberikan tanggapan atas gagasan yang beredar di kalangan kader. Penjelasan ini penting agar aspirasi internal tidak dipahami sebagai hasil komunikasi ataupun kesepakatan dengan pihak yang diusulkan.
Ali juga menegaskan bahwa desakan tersebut belum dimasukkan secara resmi ke dalam agenda partai. Hal yang sama berlaku untuk agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PSI yang direncanakan berlangsung di Surabaya. Dengan demikian, pembahasan mengenai usulan itu tidak dapat disebut sebagai agenda resmi forum maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP. Penyebutan Rapimnas sebagai kegiatan partai tidak serta-merta berarti setiap aspirasi kader akan dibahas di dalamnya; agenda rapat harus dibedakan dari pandangan yang disampaikan secara informal.
Perbedaan aspirasi kader dan sikap resmi organisasi menjadi pokok penting dalam memahami perkembangan ini. Kader dapat menyampaikan pandangan, harapan, atau usulan tentang arah partai dan tokoh yang dinilai relevan. Namun, pandangan tersebut baru mencerminkan suara pihak yang mengajukannya, bukan keputusan kolektif PSI. Untuk menjadi sikap resmi, sebuah usulan perlu melalui pembahasan dan mekanisme internal yang berlaku, serta dinyatakan oleh pihak yang berwenang. Sampai ada keterangan resmi mengenai langkah tersebut, posisi yang dapat dipastikan hanyalah bahwa usulan itu belum dibahas khusus oleh DPP bersama Jokowi dan belum tercantum dalam agenda partai ataupun Rapimnas. Oleh sebab itu, informasi mengenai desakan kader sebaiknya disampaikan dengan atribusi yang jelas, tanpa menyimpulkan adanya persetujuan Jokowi atau keputusan organisasi yang belum diumumkan. Sikap berhati-hati ini membantu menjaga batas wacana dan kebijakan partai.Rencana Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut akan digelar pada 16 November di Surabaya, Jawa Timur. Ali menyampaikan bahwa agenda tersebut direncanakan berlangsung bersamaan dengan perayaan ulang tahun partai. Dengan demikian, Rapimnas dan peringatan hari jadi PSI akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang dipusatkan di kota tersebut. Informasi mengenai waktu dan lokasi ini memberi gambaran awal tentang rencana partai, tetapi belum menjelaskan susunan lengkap kegiatan yang akan berlangsung. Sejauh ini, keterangan Ali menempatkan Rapimnas dan ulang tahun partai sebagai dua agenda yang berjalan beriringan dalam satu rangkaian acara.
Ali menggambarkan rangkaian acara itu sebagai momen nasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI memandang kegiatan di Surabaya bukan sekadar agenda internal yang terbatas pada pertemuan pimpinan. Meski demikian, rincian mengenai bentuk kegiatan, peserta, ataupun susunan acara lain belum dipaparkan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, makna “momen nasional” sebaiknya dipahami sesuai pernyataan Ali, tanpa menambahkan tafsiran tentang program yang belum diumumkan. Pelaksanaan Rapimnas bertepatan dengan ulang tahun partai menjadi konteks utama rencana tersebut, sementara informasi lebih lanjut mengenai rangkaian kegiatan masih menunggu penjelasan resmi dari pihak partai.
Panitia, menurut Ali, tengah menyiapkan sejumlah agenda menarik yang nantinya dapat disaksikan oleh media. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa persiapan acara masih berlangsung dan panitia belum membeberkan rincian agenda tersebut. Ali tidak menyebutkan jenis kegiatan atau urutannya, sehingga belum ada dasar untuk memastikan apa saja yang akan ditampilkan. Media disebut dapat menyaksikan agenda yang disiapkan ketika informasi dan pelaksanaannya telah tersedia. Untuk saat ini, hal yang telah disampaikan adalah rencana Rapimnas PSI pada 16 November di Surabaya, penyelenggaraannya bersamaan dengan perayaan ulang tahun partai, serta penilaian Ali bahwa rangkaian acara itu akan menjadi momen nasional. Rincian berikutnya masih perlu menunggu pengumuman panitia.
Dalam perkembangan hubungan politik Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ia secara resmi mengumumkan bergabung dengan partai tersebut pada Oktober 2025. Pengumuman itu menjadi penanda yang jelas mengenai pilihan politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kabar tersebut kemudian mendapat perhatian kembali ketika Jokowi menghadiri kegiatan PSI di Bandung dan memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA). Momen itu memberi konteks bagi pembicaraan mengenai kedekatannya dengan partai, tetapi perlu dibedakan dari informasi lain tentang posisi atau peran struktural yang mungkin dibahas dalam agenda PSI.
Jokowi menunjukkan KTA PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung pada Sabtu (26/9). Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena ia secara langsung memperlihatkan kartu keanggotaannya di hadapan publik. Sehari setelahnya, pada Minggu (27/9/2026), ia menerangkan alasan memilih Bandung dan Bekasi sebagai tempat untuk menunjukkan kartu itu. Menurut keterangannya, ia merasa momentum untuk melakukannya tepat di kedua tempat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kartu yang diperlihatkan memang miliknya, sehingga tindakan itu dipahami sebagai penegasan atas keanggotaannya sendiri, bukan sekadar penggunaan atribut partai dalam sebuah acara.
Keterangan tersebut penting untuk membaca rangkaian peristiwa secara proporsional. Pengumuman bergabung pada Oktober 2025, penampilan KTA di Bandung, serta penjelasan mengenai pilihan waktu dan tempat merupakan informasi yang berkaitan dengan status keanggotaan Jokowi di PSI. Namun, fakta bahwa ia telah bergabung dan memiliki kartu anggota tidak dengan sendirinya menjelaskan jabatan tertentu dalam struktur partai. Karena itu, penyebutan dirinya sebagai anggota perlu dipisahkan dari pembahasan mengenai kemungkinan atau desakan agar ia memegang posisi kepemimpinan.
Baca juga: Rapimnas FKPPI, Bamsoet Dukung FKPPI Miliki Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan
