Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas rencana penetapan harga acuan untuk sejumlah jenis ikan. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyerapan hasil tangkapan sekaligus mendorong perbaikan kualitas produk perikanan. Pembahasan ini disampaikan dalam Agrifood Forum 2026 pada 19 Oktober 2026. Pemerintah masih mengkaji rancangan kebijakan tersebut, sehingga belum ada keputusan final mengenai penerapannya.
Harga acuan dipandang sebagai salah satu kemungkinan instrumen untuk membantu menciptakan kepastian dalam rantai pemasaran ikan. Dengan adanya rujukan harga yang sesuai, nelayan diharapkan memiliki dorongan lebih kuat untuk menjaga mutu hasil tangkapan sejak proses penanganan hingga produk dipasarkan. Kualitas yang lebih baik dapat mendukung nilai jual ikan, memperluas peluang penyerapan, dan mengurangi hambatan ketika hasil tangkapan masuk ke pasar atau saluran distribusi lainnya. Namun, manfaat itu bergantung pada rancangan kebijakan serta pelaksanaan di lapangan.
Zulkifli menautkan pembahasan tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penguatan penyerapan ikan diharapkan membantu hasil tangkapan tersalurkan dengan lebih baik, sementara perhatian terhadap mutu dapat memberi nilai tambah bagi produk. Meski demikian, pemerintah belum merinci mekanisme yang akan digunakan, jenis ikan yang mungkin tercakup, ataupun besaran harga yang akan diberlakukan. Karena itu, rencana ini belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan atau sebagai jaminan harga tertentu bagi nelayan.
Rincian tersebut masih diperlukan untuk menjelaskan bagaimana acuan akan disusun dan diterapkan, termasuk pihak yang terlibat serta kaitannya dengan kondisi pasar dan karakteristik tiap komoditas. Berbagai jenis ikan memiliki pola tangkapan, kualitas, dan jalur pemasaran yang berbeda, sehingga penentuan cakupan membutuhkan kajian lebih lanjut. Pemerintah perlu menyampaikan informasi tambahan setelah pembahasan menghasilkan rancangan yang lebih jelas. Untuk saat ini, pernyataan dalam forum tersebut menunjukkan arah upaya yang sedang dipertimbangkan: memperbaiki mutu hasil tangkapan, memperkuat penyerapan ikan, dan mendukung kesejahteraan nelayan, tanpa memastikan bentuk akhir kebijakannya.
Dalam pembahasan mengenai kemungkinan harga acuan ikan, Zulkifli menggunakan pengaturan harga beras dan gabah sebagai gambaran kebijakan yang telah dikenal masyarakat. Ia menyebut bahwa harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500. Perbandingan itu disampaikan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dapat membahas suatu patokan harga bagi komoditas pangan tertentu, bukan untuk menyatakan bahwa mekanisme serupa bagi ikan sudah berlaku. Beras dan gabah menjadi rujukan ilustratif dalam diskusi, sementara rincian kebijakan untuk hasil tangkapan laut masih menjadi pokok pembahasan tersendiri.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dapat menjadi salah satu pilihan instrumen pemerintah ketika membicarakan tata kelola komoditas. Dalam konteks gabah, angka Rp6.500 disebut Zulkifli sebagai harga yang ditetapkan. Ia kemudian mengaitkan contoh itu dengan wacana menentukan harga untuk jenis ikan tertentu. Namun, analogi dua komoditas tersebut tidak berarti bahwa karakter, rantai pasok, atau cara penentuan harganya akan sama. Ikan memiliki ragam jenis dan kondisi perdagangan yang beragam, sehingga pembahasan lebih lanjut diperlukan sebelum suatu acuan dapat dirumuskan.
Penting untuk membedakan contoh kebijakan yang dipakai dalam percakapan dari keputusan resmi mengenai harga ikan. Pernyataan tentang gabah berfungsi sebagai ilustrasi tentang kemungkinan pendekatan, bukan konfirmasi bahwa pemerintah telah menetapkan nominal, cakupan jenis ikan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, angka Rp6.500 merujuk pada gabah sebagaimana disebut Zulkifli, bukan harga yang dapat diterapkan langsung pada ikan. Diskusi mengenai harga acuan ikan masih perlu mempertimbangkan kebutuhan para pelaku usaha, kondisi pasar, serta perbedaan produk yang diperdagangkan. Perbandingan itu membantu memberi konteks pada wacana, tetapi belum menunjukkan adanya hasil atau dampak dari skema ikan.
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berpotensi mengambil peran dalam rantai penyaluran hasil tangkapan, mulai dari membeli ikan nelayan hingga memasoknya kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini dibahas sebagai salah satu kemungkinan untuk menghubungkan produksi perikanan di kawasan pesisir dengan kebutuhan bahan pangan bagi layanan pemenuhan gizi. Dengan keterlibatan kampung nelayan, hasil tangkapan dapat dipertimbangkan sebagai sumber pasokan yang dikelola lebih dekat dengan para nelayan. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi tata cara operasional yang telah diterapkan.
Zulkifli menyebut pembinaan terhadap KNMP diperlukan apabila kelompok tersebut nantinya menjalankan fungsi pembelian dan penyaluran ikan. Pembinaan menjadi bagian penting agar kelompok memiliki kesiapan dalam mengelola peran tersebut, termasuk dalam memahami proses yang dibutuhkan untuk memasok SPPG. Gagasan ini mengandaikan adanya kelompok yang mampu bekerja secara terorganisasi, tetapi rincian bentuk pendampingan maupun persyaratan pelaksanaannya belum dijelaskan sebagai ketentuan final. Karena itu, pembinaan perlu dipahami sebagai kebutuhan yang disebut dalam pembahasan, bukan bukti bahwa sistem pengadaan sudah terbentuk atau berlaku di seluruh KNMP.
Peluang tersebut juga belum memastikan bahwa KNMP akan menjadi pembeli tetap atau bahwa setiap hasil tangkapan akan disalurkan kepada SPPG. Keputusan mengenai pelaksanaan, tata kelola, dan hubungan kelompok nelayan dengan satuan pelayanan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penegasan status ini penting agar gagasan penyaluran tidak disalahartikan sebagai mekanisme resmi yang telah berjalan. Untuk saat ini, KNMP baru disebut berpotensi berperan, sementara pembinaan menjadi salah satu aspek yang dipandang perlu oleh Zulkifli. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan dan pengaturan yang ditetapkan setelah pembahasan skema tersebut selesai.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memerlukan infrastruktur yang mendukung kegiatan nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga dipasarkan. Fasilitas yang disiapkan mencakup cold storage untuk menjaga mutu ikan, pabrik es untuk membantu mempertahankan kesegarannya, serta tempat pelelangan ikan sebagai pusat transaksi. Dermaga juga dibutuhkan agar kapal dapat bersandar dan aktivitas bongkar muat berlangsung lebih tertata. Selain itu, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dapat menunjang kebutuhan operasional kapal.
Keberadaan sarana tersebut perlu dirancang sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung, bukan sekadar pembangunan fisik. Penyimpanan dingin, misalnya, membutuhkan investasi dan pengelolaan yang memadai agar kapasitasnya dapat dimanfaatkan secara efektif. Tanpa penanganan pascapanen yang baik, mutu ikan berisiko menurun sebelum mencapai pembeli. Karena itu, fasilitas penyimpanan dan produksi es perlu disesuaikan dengan kegiatan perikanan setempat serta didukung tata kelola yang berkelanjutan.
Zulkifli juga menekankan pentingnya metode penangkapan yang baik dan berkelanjutan. Pengembangan kampung nelayan tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil, tetapi juga perlu memperhatikan cara penangkapan agar sumber daya ikan tetap terjaga. Di saat yang sama, akses pasar menjadi faktor penting. Hasil tangkapan yang berkualitas perlu terhubung dengan pembeli dan jalur distribusi yang memadai, sehingga fasilitas pelelangan dan penyimpanan dapat memberi manfaat nyata bagi nelayan.
Pemanfaatan teknologi turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Teknologi dapat mendukung pengelolaan fasilitas, menjaga mutu hasil tangkapan, serta membantu memperlancar kegiatan usaha perikanan. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengelola di tiap lokasi agar dapat digunakan secara konsisten.
Untuk mendukung pengembangan KNMP, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan telah tersedia. Dukungan tersebut menjadi salah satu unsur pelaksanaan program, bersama perencanaan infrastruktur, pengelolaan fasilitas, praktik penangkapan yang bertanggung jawab, dan akses pasar. Dengan memperhatikan seluruh aspek itu, fasilitas seperti cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, dermaga, dan SPBN dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kegiatan perikanan di kampung nelayan.
Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | Babinsa 1714-01/Mulia Ulia Pererat Kemanunggalan TNI–Rakyat Melalui Anjangsana dan Bantuan Sembako di Kampung Kulon Enggame, Distrik Pagaleme | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi
