Jakarta | Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan pengembangan teknologi untuk memproyeksikan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut, hingga tiga hari sebelum kejadian. Kemampuan ini diharapkan memberi pemerintah waktu lebih panjang untuk mengenali ancaman dan menentukan langkah pencegahan. Dengan demikian, upaya mitigasi dapat dimulai sebelum api muncul atau meluas, bukan hanya dilakukan setelah kebakaran terdeteksi.
Rencana tersebut berangkat dari kebutuhan membaca risiko secara lebih menyeluruh. Pemantauan, menurut Wakil Kepala BPGMN Sriyanto, tidak cukup hanya mengamati titik panas atau menunggu laporan kebakaran. Pemerintah juga perlu melihat kondisi nyata di lapangan, mengenali persoalan yang dapat meningkatkan bahaya, mengidentifikasi pemicu, lalu menganalisis bagaimana faktor-faktor itu berkembang menjadi risiko kebakaran. Informasi yang dirangkai dari proses tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan waktu yang perlu mendapat perhatian lebih.
Sriyanto menilai proyeksi beberapa hari ke depan akan membantu pihak terkait mengambil tindakan sesuai situasi setempat. Ketika potensi kebakaran diketahui lebih awal, petugas dapat memprioritaskan pemeriksaan, menyiapkan sumber daya, serta mengoordinasikan langkah pencegahan sebelum keadaan memburuk. Pendekatan ini penting terutama di kawasan gambut, tempat penanganan kebakaran dapat menjadi lebih sulit apabila api telanjur menyebar. Prediksi bukan pengganti pemantauan langsung, melainkan dukungan agar keputusan lapangan dapat dibuat dengan lebih terarah.
Ia menyampaikan harapan agar kemampuan memprediksi kebakaran hingga tiga hari sebelumnya dapat dikembangkan. Pada saat yang sama, sistem pemantauan maupun prediksi yang telah dibuat oleh berbagai pihak tetap dapat dimanfaatkan. Pengembangan teknologi baru, dengan demikian, tidak harus meniadakan perangkat yang sudah tersedia; berbagai sumber informasi dapat mendukung upaya memahami risiko dan memperkuat kesiapsiagaan. Keterangan itu disampaikan Sriyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Melalui pemanfaatan data, pengamatan lapangan, dan analisis yang terhubung, pemerintah diharapkan dapat bergerak lebih dini untuk mencegah kebakaran serta membatasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Rencana pengembangan prediksi dini kebakaran hutan dan lahan gambut akan memanfaatkan sistem pemantauan yang telah dibangun oleh berbagai pihak. Sejumlah institusi memiliki perangkat dan mekanisme untuk mengamati kondisi lapangan, termasuk kepolisian daerah yang mengembangkan pemantauan di wilayah kerjanya. Pemanfaatan sistem yang sudah tersedia dapat membantu memperluas jangkauan informasi sekaligus mengurangi duplikasi upaya. Data dari berbagai sumber perlu dihimpun dan diselaraskan agar dapat mendukung analisis risiko secara lebih konsisten.
BPGMN juga telah mengidentifikasi beberapa pengembang teknologi yang memiliki kemampuan untuk membantu memprediksi potensi kebakaran. Pengembangan berikutnya dapat menghubungkan informasi pemantauan tersebut dengan teknologi analisis dan prediksi, sehingga tanda-tanda meningkatnya risiko bisa diketahui lebih awal. Dengan pendekatan ini, informasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan dan pengambilan tindakan sebelum api muncul, bukan hanya menjadi dasar respons setelah kebakaran terjadi.
Salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan adalah tinggi muka air gambut. Ketika permukaan air berada lebih dari 40 sentimeter di bawah permukaan tanah, gambut dapat menjadi lebih kering dan lebih rentan terbakar. Kondisi tersebut menandakan perlunya tindakan segera untuk menekan risiko, seperti meningkatkan pemantauan dan menyiapkan langkah pembasahan atau pencegahan yang sesuai dengan keadaan setempat. Ambang ini berfungsi sebagai petunjuk kewaspadaan, tetapi penilaian tetap perlu mempertimbangkan karakteristik lokasi dan indikator lain yang tersedia.
Agar indikator tinggi muka air dapat digunakan secara tepat, kondisi gambut perlu dipetakan secara terperinci di seluruh Indonesia. Pemetaan dapat menunjukkan variasi kedalaman gambut, keadaan hidrologis, serta lokasi yang berisiko mengalami pengeringan. Informasi tersebut juga diperlukan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan sekat kanal, termasuk lokasi dan penempatan yang paling sesuai. Dengan peta yang cukup rinci, pemantauan dapat diarahkan pada area prioritas, sementara tindakan pengelolaan air dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lanskap. Integrasi pemetaan, pengukuran muka air, dan sistem pemantauan berpotensi memperkuat dasar bagi prediksi serta pencegahan kebakaran gambut lebih dini.
Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam pengelolaan gambut adalah perubahan kondisi alaminya. Gambut seharusnya berada dalam keadaan basah dan lembap, tetapi dapat menjadi kering ketika keseimbangan airnya terganggu. Perubahan tersebut perlu diperhatikan karena kawasan gambut yang kehilangan kelembapan lebih rentan mengalami kebakaran, terutama ketika memasuki musim kemarau. Karena itu, upaya menjaga air tetap berada di dalam kawasan menjadi bagian penting dari pengelolaan gambut. Pemahaman atas aliran air, termasuk jalur yang membawa air keluar, diperlukan untuk menentukan langkah yang dapat membantu mempertahankan kondisi basah dan lembap tersebut.
Salah satu hal yang disoroti Setyawan adalah keberadaan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut. Aliran melalui kanal dapat mengurangi air yang tersimpan, termasuk air dari kubah gambut. Kubah gambut memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air, sehingga perubahan aliran dari kawasan ini dapat berdampak pada ketersediaan cadangan air. Saat musim kemarau, cadangan yang berkurang membuat gambut lebih mudah mengering. Setyawan menekankan hubungan kanal di kubah gambut dan berkurangnya air ketika kemarau: air yang tersimpan dapat terus mengalir keluar melalui kanal, sementara kondisi kering meningkatkan kerentanan kawasan. Penjelasan ini menempatkan pengelolaan kanal sebagai bagian dari upaya menjaga kelembapan gambut.
Untuk mendukung pengelolaan tersebut, BPGMN merencanakan pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal. Pemetaan diperlukan agar keberadaan serta jalur kanal di kawasan gambut dapat diketahui, sehingga penanganan dapat diarahkan pada aliran yang membawa air keluar. Sekat kanal direncanakan untuk memperlambat aliran tersebut, bukan membiarkan air meninggalkan kawasan dengan cepat. Dengan aliran yang lebih lambat, air diharapkan dapat bertahan lebih lama dan kelembapan gambut tetap terjaga, termasuk ketika musim kemarau. Langkah ini berkaitan langsung dengan masalah perubahan gambut dari keadaan basah menjadi kering. Melalui pemetaan dan sekat kanal, BPGMN berupaya mendukung pengelolaan air yang menjaga cadangan di kawasan gambut serta mengurangi kecenderungan lahan mengering.
Proyeksi dini kebakaran gambut diharapkan memberi pemerintah waktu untuk bertindak sebelum api muncul, terutama di kawasan dengan tingkat risiko tinggi. Informasi perkiraan waktu dan lokasi rawan dapat menjadi dasar untuk menyiapkan perlindungan bagi warga, mengatur kesiapsiagaan layanan darurat, serta merancang evakuasi jika keadaan mengharuskannya. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga perlu menentukan titik aman yang mudah dijangkau masyarakat, berikut jalur dan mekanisme evakuasi yang jelas. Dengan demikian, warga tidak hanya menerima peringatan, tetapi juga mengetahui ke mana harus pergi dan bagaimana memperoleh bantuan.
Mitigasi jangka panjang, menurut Setyawan, perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut dan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi mereka. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah budidaya komoditas yang tidak membutuhkan banyak air, seperti sagu, jelutung, dan nanas. Pilihan tanaman perlu disesuaikan dengan kondisi setempat serta didukung pendampingan agar dapat menjadi sumber penghidupan yang layak. Pencegahan kebakaran tidak akan berkelanjutan apabila kebijakan membatasi pemanfaatan lahan tanpa menyediakan alternatif bagi warga. Karena itu, upaya menjaga gambut perlu berjalan seiring dengan perlindungan mata pencaharian dan peluang ekonomi masyarakat.
Perencanaan tersebut membutuhkan pemodelan ilmiah yang mampu memperkirakan kapan dan di mana kekeringan berpotensi terjadi, sekaligus memetakan risiko kebakaran secara lebih terarah. Hasil model dapat membantu menentukan prioritas pemantauan, penempatan sumber daya, dan langkah pencegahan sesuai kondisi wilayah.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
