Jakarta | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum dapat memastikan penerapan PPh final 0% atas transaksi restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN). Kepastian mengenai fasilitas tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi landasan pelaksanaan. Dengan demikian, informasi mengenai tarif nol persen belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang otomatis berlaku bagi setiap transaksi restrukturisasi BUMN.
Keberadaan kode objek pajak yang mencantumkan tarif PPh final 0% juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa insentif tersebut telah dipastikan berlaku sesuai uraian dalam kode. Kode pajak dapat berfungsi sebagai penanda administratif atau referensi dalam sistem perpajakan, tetapi penerapan perlakuan pajak tetap perlu merujuk pada peraturan yang memiliki dasar hukum dan menjelaskan cakupan transaksi, persyaratan, serta tata cara penggunaannya. Karena aturan pelaksana belum terbit, makna dan konsekuensi kode itu masih perlu dikonfirmasi melalui regulasi resmi.
Situasi ini membuat perusahaan BUMN dan pihak lain yang terlibat dalam penataan struktur usaha perlu berhati-hati dalam memperhitungkan kewajiban pajak. Rencana transaksi sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi mengenai kode objek pajak atau tarif yang tercantum, melainkan juga mempertimbangkan ketentuan yang berlaku saat transaksi dilakukan. Setelah PP dan PMK diterbitkan, pelaku usaha dapat menelaah apakah fasilitas mencakup bentuk restrukturisasi tertentu, siapa yang memenuhi syarat, serta dokumen dan prosedur apa yang harus dipenuhi. Hingga saat itu, DJP belum memberikan kepastian bahwa tarif PPh final 0% dapat diterapkan sebagaimana diasosiasikan dengan kode tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat memastikan perlakuan perpajakan atas restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum memeriksa ketentuan yang akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP). Penjelasan tersebut disampaikan kepada awak media pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sikap ini menunjukkan bahwa kepastian mengenai kemungkinan penerapan PPh Final 0% masih bergantung pada dasar pengaturan yang sedang dinantikan, bukan semata-mata pada penafsiran atas rencana kebijakan restrukturisasi.
Bimo meminta publik menunggu terbit atau kejelasan isi PP terlebih dahulu. Menurutnya, ketentuan di dalam peraturan itu perlu dibaca secara saksama sebelum pemerintah menyatakan apakah kebijakan perpajakan yang dibahas sesuai dengan deskripsi kode pajak. Dengan demikian, penentuan perlakuan pajak belum dapat dilepaskan dari rumusan formal yang akan menjadi acuan. Pemerintah perlu memastikan ruang lingkup, syarat, serta mekanisme yang diatur, agar penerapannya memiliki landasan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.
Permintaan untuk menunggu PP juga menegaskan bahwa deskripsi kode pajak saja belum cukup untuk menjadi dasar bagi kesimpulan mengenai fasilitas atau tarif yang berlaku. Ketentuan resmi harus terlebih dahulu menjelaskan bagaimana transaksi restrukturisasi diperlakukan, termasuk apakah kondisi tertentu membuat PPh Final 0% dapat diterapkan. Sebelum aturan tersebut tersedia dan ditelaah, belum ada kepastian bahwa deskripsi kode pajak mencerminkan kebijakan akhir pemerintah. Karena itu, pernyataan Bimo belum dapat dipahami sebagai konfirmasi bahwa pembebasan pajak sudah berlaku, maupun sebagai penolakan atas kemungkinan penerapannya.
Bagi perusahaan BUMN dan pihak lain yang berkepentingan, perkembangan isi PP akan menjadi rujukan penting dalam memperkirakan konsekuensi fiskal restrukturisasi. Sampai dasar pengaturan itu dapat diperiksa, sikap yang disampaikan pemerintah tetap bersifat menunggu. Kepastian baru dapat diberikan setelah ketentuan PP dibandingkan dengan deskripsi kode pajak dan dinilai kesesuaiannya. Pendekatan tersebut diharapkan mencegah kesimpulan prematur serta memberi ruang bagi penerapan kebijakan yang konsisten dengan peraturan. Untuk saat ini, perhatian tertuju pada isi PP sebagai landasan untuk menjawab apakah skema PPh Final 0% memang dapat diberlakukan dalam restrukturisasi BUMN.Perhatian terhadap kepastian PPh final 0% untuk restrukturisasi BUMN menguat setelah terbitnya PER-12/PJ/2026. Peraturan tersebut memuat kode objek pajak yang dikaitkan dengan restrukturisasi badan usaha milik negara dan mencantumkan tarif PPh final sebesar 0%. Pencantuman itu menjadi dasar pembahasan mengenai perlakuan pajak yang mungkin berlaku, tetapi belum serta-merta menjawab bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan dalam praktik. Karena itu, keberadaan kode dan tarif di dalam peraturan perlu dibaca dengan mempertimbangkan penjelasan otoritas pajak mengenai maksud serta cakupan penerapannya.
Bimo belum memastikan bahwa penerapan kebijakan akan mengikuti deskripsi yang tertulis pada kode objek pajak tersebut. Dengan demikian, kode itu belum dapat dipandang sebagai konfirmasi final atas seluruh perlakuan pajak untuk restrukturisasi BUMN. Masih diperlukan kejelasan apakah rumusan yang tercantum mencerminkan arah kebijakan yang dimaksud atau sekadar penandaan administratif yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sikap ini menunjukkan bahwa pembacaan atas kode pajak tidak seharusnya menggantikan kepastian dari regulasi atau keterangan resmi yang relevan.
Bimo juga membuka kemungkinan bahwa kode objek pajak tersebut akan direvisi. Apabila perubahan dilakukan, deskripsi maupun informasi tarif yang tercantum dapat diselaraskan dengan ketentuan yang akhirnya ditetapkan. Kemungkinan revisi ini membuat pelaku usaha dan pihak terkait perlu memantau perkembangan regulasi sebelum menjadikan pencantuman kode sebagai pegangan definitif. Sampai ada kejelasan lebih lanjut, tarif 0% yang muncul dalam PER-12/PJ/2026 sebaiknya dipahami sebagai informasi yang masih menunggu penegasan, bukan kepastian penerapan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah rumusan saat ini dipertahankan atau diperbarui, sekaligus memberi gambaran yang lebih jelas mengenai dasar administrasi perpajakan yang perlu digunakan. Dengan begitu, perhatian utama saat ini terletak pada penegasan otoritas dan konsistensi kode objek pajak, deskripsinya, serta aturan yang mengatur perlakuan PPh final. Tanpa penegasan tersebut, ruang interpretasi masih terbuka dan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tarif nol berlaku secara pasti.
Status insentif PPh final 0% bagi restrukturisasi BUMN masih bergantung pada penyelesaian kerangka regulasi yang menjadi landasan penerapannya. Pemerintah perlu menuntaskan ketentuan pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar ruang lingkup, persyaratan, serta tata cara pelaksanaan kebijakan dapat diketahui secara jelas. Selama aturan tersebut belum lengkap, pembahasan mengenai fasilitas pajak ini belum dapat diperlakukan sebagai kepastian operasional bagi setiap transaksi restrukturisasi.
Perhatian juga tertuju pada kode atau ketentuan yang tercantum dalam PER-12/PJ/2026. Keberadaan rujukan tersebut belum dengan sendirinya memastikan bahwa tarif PPh final 0% sudah dapat diterapkan. Ketentuan dalam peraturan direktur jenderal perlu dibaca bersama dasar hukum yang lebih tinggi dan aturan pelaksanaan yang relevan. Karena itu, isi dan kedudukan pengaturan dalam PP yang menjadi acuan masih perlu ditelaah sebelum implikasinya terhadap transaksi dapat dipastikan.
PP diperlukan untuk menetapkan dasar kebijakan yang menjadi rujukan pengaturan lanjutan, sedangkan PMK diharapkan menguraikan aspek teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sampai kedua lapis regulasi tersebut diselesaikan dan keterkaitannya diperjelas, pelaku usaha maupun pihak yang menangani administrasi perpajakan perlu mencermati status aturan yang tersedia secara hati-hati. Rujukan pada PER-12/PJ/2026 dapat menjadi bagian dari perkembangan regulasi, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa insentif telah berlaku tanpa syarat atau dapat digunakan untuk seluruh bentuk restrukturisasi BUMN.
Dengan demikian, titik penting pada tahap ini adalah menunggu penyelesaian dan penelaahan PP, serta terbitnya PMK yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut. Kejelasan mengenai dasar pengenaan, kriteria transaksi yang memenuhi ketentuan, dan prosedur administratif perlu merujuk pada aturan yang telah ditetapkan secara lengkap.
Baca juga: Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional | Bukan Minta Perkara Dipaksakan, DAF & PARTNERS Tagih Kepastian: Laporan 087/LP-DAF/IX/2026 Sudah Sampai Mana?
