Yogyakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peristiwa tersebut mencuat pada Selasa, 13 Oktober 2026, dan menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat serta pihak swasta. Dalam kegiatan penindakan itu, sebanyak 14 orang diamankan oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sedang ditelusuri.
Di pihak yang disebut diamankan terdapat Sekretaris Utama BNPB Rustian. Selain itu, KPK turut membawa pejabat pembuat komitmen (PPK) dan sejumlah pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan. Keterlibatan nama-nama tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai peran ataupun kesalahan mereka, karena proses hukum masih berada pada tahap awal. Penyidik perlu memeriksa keterangan setiap pihak serta mencocokkannya dengan bukti yang diperoleh dalam operasi tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa terdapat beberapa pihak yang telah diamankan. Ia menyampaikan bahwa mereka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pelaksanaan OTT. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah operasi untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk kemungkinan menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sampai keputusan resmi diumumkan, seluruh 14 orang tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. Karena itu, informasi mengenai identitas, peran, dan dugaan pelanggaran masing-masing pihak masih menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi lanjutan dari KPK.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia berupa emas. Kedua bentuk barang bukti tersebut menjadi bagian dari temuan awal yang disampaikan KPK setelah penindakan berlangsung. Penyebutan barang bukti itu memberikan gambaran mengenai benda yang diamankan dalam operasi, tanpa memperluas informasi pada jenis atau nilai lain yang belum disampaikan secara resmi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan bahwa penghitungan awal uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Angka tersebut masih disebut sebagai hasil penghitungan awal, sehingga keterangannya perlu dipahami sesuai informasi yang diberikan pada tahap tersebut. Selain uang tunai, KPK juga menyebut adanya logam mulia berupa emas sebagai barang bukti yang diamankan dalam operasi.
Informasi mengenai uang tunai dan emas itu disampaikan bersamaan dengan keterangan bahwa terdapat 14 orang yang diamankan. Keterkaitan penyampaian kedua informasi tersebut menunjukkan bahwa temuan barang bukti merupakan bagian dari penindakan yang dilakukan KPK terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan jumlah orang yang diamankan dan barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut.
Keterangan awal KPK ini juga menegaskan bahwa uang tunai dan emas merupakan barang yang menjadi perhatian dalam proses penindakan. Untuk uang tunai, Budi Prasetyo menyampaikan nilai penghitungan awal sekitar Rp1,4 miliar, sedangkan emas disebut sebagai logam mulia yang turut diamankan. Sampai pada keterangan tersebut, informasi yang tersedia berfokus pada dua jenis barang bukti itu serta kaitannya dengan pengamanan 14 orang.
Rangkaian keterangan tersebut penting dicatat karena menggambarkan temuan awal KPK secara proporsional. OTT itu menghasilkan pengamanan terhadap 14 orang, disertai penyitaan uang tunai dan emas. Adapun rincian lain di luar keterangan mengenai kedua barang bukti tersebut tidak perlu ditambahkan sebelum disampaikan melalui informasi resmi KPK berikutnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara tersebut turut dikaitkan dengan pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebutuhan penanganan kebencanaan. Dana ini pada prinsipnya disediakan agar pemerintah dapat merespons keadaan darurat secara cepat, sehingga proses penggunaannya menjadi bagian penting yang sedang diperiksa oleh penyidik.
Meski demikian, KPK belum memerinci bentuk penyelewengan yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum menyampaikan barang atau jasa apa yang berkaitan dengan pengadaan, serta bencana tertentu yang menjadi konteks penggunaannya. Karena itu, informasi mengenai konstruksi perkara masih terbatas dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran tertentu. Pemeriksaan terhadap para pihak juga masih berlangsung sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh bukti yang telah ditemukan masih dalam tahap pendalaman. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih menilai keterkaitan dokumen, transaksi, dan informasi lain yang diperoleh selama proses berjalan. Rincian perkara, termasuk penjelasan mengenai dugaan perbuatan dan pihak-pihak yang berkaitan, akan disampaikan KPK melalui konferensi pers setelah proses pendalaman dinilai memadai.
Sikap tersebut menegaskan pentingnya menunggu keterangan resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan korupsi dana siap pakai maupun pengadaan di BNPB. Sampai ada pengumuman lebih lanjut, status para pihak yang diperiksa belum dapat disamakan dengan tersangka. Penyelidikan yang masih berjalan juga berarti setiap informasi mengenai bentuk penyimpangan, nilai kerugian, dan rangkaian peristiwa tetap menunggu verifikasi berdasarkan bukti yang dikumpulkan KPK.
BNPB melalui juru bicaranya, Berton Padjaitan, menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap tersebut disertai penegasan bahwa setiap pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap. BNPB juga menyampaikan komitmen untuk memberikan data, dokumen, dan akses informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya, BNPB menegaskan tidak akan mengintervensi penyelidikan maupun penyidikan KPK. Proses penegakan hukum akan dihormati dan diberikan ruang untuk berjalan secara independen. Sejalan dengan itu, pimpinan BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal serta mengamankan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan melekat dan ditujukan untuk memastikan seluruh informasi yang relevan dapat dikelola secara tertib, transparan, serta sesuai prosedur.
BNPB mengimbau seluruh jajaran agar tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kelangsungan pekerjaan tersebut dinilai penting agar masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh perlindungan dan bantuan secara optimal. Pada saat yang sama, masyarakat diminta menunggu keterangan resmi dari KPK serta tidak menyebarkan atau membangun spekulasi sebelum informasi yang terverifikasi disampaikan. BNPB menyatakan akan terus memperkuat tata kelola organisasi, integritas, dan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik.
Baca juga: Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 0906/Kkr Lakukan Penanaman Pohon untuk Kelestarian Lingkungan
