Jakarta | Kebijakan pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah Azerbaijan memicu gelombang protes dan perdebatan baru mengenai batas sekularisme di ruang pendidikan. Sejumlah siswa dan guru dilaporkan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar setelah mengenakan penutup kepala yang biasa digunakan perempuan Muslim. Peristiwa tersebut mendapat perhatian luas karena menyentuh persoalan kebebasan beragama sekaligus hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan.
Aturan yang menjadi dasar tindakan itu disahkan melalui amandemen pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebut kata “hijab” atau menyatakan pelarangan khusus terhadap penutup kepala. Regulasi itu membatasi penggunaan pakaian di lingkungan sekolah apabila dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme yang dianut negara. Penafsiran terhadap ketentuan tersebut kemudian menempatkan hijab sebagai bagian dari perdebatan, terutama ketika pihak sekolah menggunakannya untuk menolak kehadiran siswa atau guru dalam kegiatan akademik.
Pemerintah dan pendukung aturan menyatakan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan standar seragam yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri. Dari sudut pandang ini, ketentuan busana dimaksudkan untuk menciptakan penampilan yang sama, tertib, dan tidak membedakan latar belakang siswa. Namun, kelompok yang menentang menilai bahwa penerapan standar tersebut berpotensi membatasi ekspresi keagamaan secara tidak proporsional. Mereka mempertanyakan apakah alasan sekularisme dapat digunakan untuk menghalangi seseorang memasuki ruang kelas hanya karena mengenakan penutup kepala. Perbedaan pandangan itu membuat aturan busana sekolah berkembang menjadi isu nasional yang melibatkan orang tua, pendidik, aktivis hak asasi manusia, serta komunitas keagamaan. Protes yang muncul menunjukkan bahwa perdebatan tidak semata-mata berkaitan dengan seragam, melainkan juga dengan cara negara menyeimbangkan prinsip sekularisme, kebebasan beragama, dan akses pendidikan bagi seluruh warga.
Guru bernama Zahra Hasanova mengaku terluka setelah menerima pemberitahuan bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab di lingkungan sekolah. Bagi Hasanova, keputusan tersebut bukan sekadar persoalan mengenai bagian dari pakaian, melainkan menyentuh pilihan pribadi dan keyakinan yang ia jalani. Ia menyampaikan bahwa hijab merupakan pilihan pribadi, sehingga keputusan untuk melepasnya juga semestinya berada di tangan dirinya sendiri. Pernyataan itu menggambarkan kegelisahan sebagian tenaga pendidik yang harus menyesuaikan penampilan dengan ketentuan baru, sementara pada saat yang sama berusaha mempertahankan ruang bagi kebebasan personal.
Kesaksian Hasanova menjadi salah satu suara dalam perdebatan mengenai batas aturan sekolah dan kebebasan individu. Lingkungan pendidikan memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan pakaian demi menciptakan keseragaman atau menjaga tata tertib. Namun, penerapan aturan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika menyentuh pakaian yang oleh pemakainya dipahami sebagai bagian dari identitas, keyakinan, atau pilihan hidup. Karena itu, pengalaman guru tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan dampaknya terhadap perasaan dan martabat warga sekolah.
Meski demikian, ketentuan yang dibahas tidak berarti seluruh penggunaan hijab dilarang dalam setiap keadaan. Aturan tersebut memuat pengecualian bagi pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai nasional dan moral Azerbaijan. Pakaian semacam itu masih dapat dikenakan dalam acara-acara perayaan, dengan persetujuan dewan sekolah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembedaan pakaian sehari-hari di lingkungan sekolah dan busana yang dipakai dalam kegiatan khusus.
Persetujuan dewan sekolah menjadi unsur penting dalam pengecualian tersebut. Artinya, penggunaan pakaian tertentu dalam acara perayaan tetap bergantung pada proses persetujuan institusional, bukan semata-mata keputusan individual. Pada saat yang sama, ruang pengecualian itu memperlihatkan bahwa aturan seragam masih mengakui nilai sejarah, budaya, dan moral yang dianggap penting bagi masyarakat Azerbaijan. Perbedaan tafsir mengenai batas penerapan aturan inilah yang kemudian memicu perdebatan lebih luas tentang sekularisme, identitas, dan kebebasan memilih pakaian di sekolah.
Penerapan pembatasan hijab di sejumlah sekolah Azerbaijan memicu reaksi keras dari siswa, guru, keluarga, dan kelompok masyarakat sipil. Perdebatan tidak hanya berkisar pada aturan berpakaian, tetapi juga menyentuh pertanyaan mengenai kebebasan beragama, hak pendidikan, serta batas kewenangan negara dalam mengatur penampilan warga di lingkungan sekolah. Sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan dampak emosional kebijakan tersebut. Dalam salah satu video yang beredar, beberapa siswa tampak menangis dan memeluk seorang guru yang disebut dilarang masuk sekolah karena mengenakan hijab. Rekaman itu kemudian menjadi bahan perbincangan luas dan memperkuat kritik terhadap penerapan aturan secara mendadak.
Selain ekspresi dukungan di media sosial, laporan setempat menyebutkan adanya aksi boikot kelas di sedikitnya dua sekolah. Para siswa dilaporkan menolak mengikuti pelajaran sebagai bentuk solidaritas terhadap guru dan teman mereka yang terdampak. Aksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan itu telah berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, bukan sekadar perselisihan administratif tenaga pengajar dan pihak sekolah. Meski demikian, informasi mengenai skala aksi, jumlah peserta, dan respons resmi dari setiap sekolah masih berbeda-beda, sehingga perlu diverifikasi secara hati-hati.
Penolakan juga disampaikan oleh jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Aslanov melakukan mogok makan sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut. Melalui pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, ia menyatakan bahwa mogok makan merupakan cara yang tersedia baginya untuk menentang apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran hak konstitusional. Sikap itu menambah dimensi politik dan hak asasi manusia dalam perdebatan yang sedang berlangsung. Para pengkritik kebijakan menilai bahwa respons terhadap protes seharusnya mengutamakan dialog, transparansi, dan perlindungan hak dasar, sementara pemerintah dan pengelola sekolah dituntut menjelaskan dasar hukum serta penerapan aturan secara konsisten.
Perdebatan mengenai pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan berlangsung dalam konteks sosial dan konstitusional yang kompleks. Sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam, meskipun tingkat praktik keagamaan di tengah masyarakat beragam. Pada saat yang sama, konstitusi negara tersebut menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Ketegangan prinsip pemisahan agama dan negara dengan hak individu untuk menjalankan keyakinan menjadi dasar utama perbedaan pandangan mengenai aturan berpakaian di lingkungan pendidikan.
Reaksi terhadap kebijakan itu tidak hanya muncul di Azerbaijan. Protes juga berlangsung di Turki, termasuk demonstrasi di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul. Sejumlah pengunjuk rasa membandingkan pembatasan hijab tersebut dengan kebijakan Turki pada 1997, ketika perempuan berjilbab menghadapi larangan atau pembatasan untuk berkuliah di universitas dan bekerja sebagai pegawai negeri. Perbandingan itu menunjukkan bahwa isu simbol keagamaan di ruang publik masih memiliki resonansi kuat dalam pengalaman politik kedua negara.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev turut menanggapi perdebatan tersebut. Tanpa menyebut Turki secara langsung, ia memperingatkan pihak lain agar tidak mencampuri gaya hidup Azerbaijan. Pernyataan itu dipandang sebagai penegasan bahwa pemerintah ingin menentukan sendiri cara menerapkan prinsip sekularisme sesuai dengan kondisi nasionalnya. Pemerintah Turki sejauh ini belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai pembatasan tersebut. Namun, dalam pidatonya pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September, Presiden Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim.
Isu ini masih diperdebatkan sebagai persoalan penerapan sekularisme sekaligus perlindungan kebebasan beragama. Laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan juga belum terkonfirmasi oleh Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.
