Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Informasi tersebut disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pernyataan itu membuka gambaran awal mengenai kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi digital.
Menurut penjelasan Hashim, perangkat yang akan dibagikan bukan sekadar ponsel untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Setiap perangkat direncanakan memiliki rekening digital yang dapat digunakan sebagai bagian dari dukungan terhadap berbagai program pemerintah. Dengan rancangan tersebut, ponsel gratis diposisikan sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat dengan layanan dan fasilitas digital, bukan hanya sebagai barang bantuan.
Rencana itu menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat inklusi digital, terutama bagi warga yang belum memiliki perangkat maupun akses memadai terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Kehadiran rekening digital dalam ponsel tersebut berpotensi memudahkan masyarakat menerima informasi, mengakses layanan publik, serta mengikuti mekanisme program pemerintah yang dilakukan secara elektronik.
Meski demikian, Hashim dalam penyampaiannya baru mengungkapkan gagasan dan rencana umum mengenai pembagian perangkat tersebut. Rincian mengenai jumlah penerima, kriteria masyarakat yang berhak, jenis ponsel, waktu pelaksanaan, serta mekanisme distribusinya belum dijelaskan secara lengkap. Aspek lain, seperti keamanan data, perlindungan privasi, pendampingan penggunaan, dan kesiapan jaringan, juga akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penyampaian rencana ini menjadi perhatian karena menggabungkan bantuan perangkat komunikasi dengan akses rekening digital dalam satu program. Apabila terealisasi, kebijakan tersebut dapat memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terhubung dengan ekosistem layanan digital. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan yang terukur agar manfaatnya dapat diterima secara merata dan digunakan sesuai tujuan pemerintah.
Sasaran awal program rekening digital gratis tersebut ditujukan kepada warga negara yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank. Ketentuan ini menempatkan kelompok usia tersebut sebagai penerima tahap awal, terutama mereka yang belum mempunyai akses terhadap layanan perbankan. Dengan demikian, program ini dipaparkan sebagai upaya untuk memperkenalkan rekening digital kepada warga yang memasuki usia dewasa, tanpa memperluas sasaran di luar keterangan yang telah disampaikan.
Setiap rekening disebut akan dilengkapi saldo awal sebesar Rp50 ribu. Saldo tersebut menjadi dana pertama yang tersedia di dalam rekening masing-masing warga setelah rekening dibuat. Besaran saldo awal ini juga memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan yang disiapkan pemerintah dalam tahap awal pelaksanaan program. Informasi mengenai saldo tersebut masih berkaitan dengan sasaran utama program, yakni warga negara berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening bank.
Hashim menjelaskan bahwa ponsel yang disiapkan dalam rencana tersebut akan terhubung dengan rekening digital. Hubungan perangkat dan rekening ini dirancang agar akses warga terhadap layanan keuangan dapat berlangsung melalui ponsel yang diterima. Artinya, ponsel tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakses rekening yang telah disediakan bagi penerima program.
Keterhubungan itu memungkinkan dana yang disediakan pemerintah dikirimkan secara langsung ke rekening digital masing-masing warga. Dana tersebut tidak perlu disalurkan melalui rekening lain karena penerima telah memiliki rekening yang terhubung dengan perangkatnya. Rangkaian rencana ini mencakup penyediaan ponsel, pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50 ribu, serta penyaluran dana pemerintah secara langsung kepada warga negara yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank.
Pemerintah menyebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai dua lembaga yang akan berperan dalam menyediakan rekening gratis bagi masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan. Penunjukan ini menempatkan kedua bank tersebut di garis depan upaya memperluas inklusi keuangan, terutama bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kantor cabang, layanan digital, maupun produk rekening dasar.
Melalui program tersebut, BRI dan BSI diperkirakan akan memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia. Sasaran itu mencakup masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau belum menggunakan layanan keuangan formal secara rutin. Rekening gratis diharapkan dapat mengurangi hambatan awal, seperti biaya administrasi dan proses pendaftaran, sehingga lebih banyak warga dapat menerima, menyimpan, serta mengirim dana melalui sistem perbankan.
Keterangan mengenai sasaran program ini selaras dengan pernyataan Hashim yang mengutip data Bank Dunia. Menurut data tersebut, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Angka itu menunjukkan bahwa pertumbuhan layanan keuangan digital belum sepenuhnya diikuti oleh kepemilikan rekening formal di seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, perluasan akses tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada pendampingan dan kemudahan pendaftaran.
BRI memiliki jaringan layanan yang luas, sementara BSI dapat menjangkau masyarakat melalui ekosistem perbankan syariah. Kombinasi jaringan fisik dan layanan digital dari kedua bank berpotensi membantu pemerintah menjangkau kelompok yang berada di wilayah terpencil maupun yang belum terbiasa menggunakan produk keuangan. Pelaksanaan program tetap memerlukan kejelasan mengenai persyaratan, perlindungan data, biaya setelah masa fasilitas berakhir, serta edukasi agar rekening yang dibuka benar-benar digunakan secara berkelanjutan.
Rekening digital pada ponsel yang direncanakan untuk warga tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi sehari-hari. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi saluran penyaluran bantuan tunai bagi penerima manfaat yang memenuhi persyaratan. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mengirimkan bantuan secara langsung ke rekening masing-masing penerima, sehingga proses distribusi diharapkan berlangsung lebih terarah, tercatat, dan mudah dipantau.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, bantuan tersebut nantinya tidak lagi dibagikan dalam bentuk fisik. Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana secara langsung ke rekening digital yang terdapat pada ponsel penerima. Skema ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada pembagian tunai secara langsung sekaligus memudahkan masyarakat menerima haknya tanpa harus melalui proses distribusi manual. Meski demikian, penerima tetap perlu memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam program bantuan.
Program tersebut belum direalisasikan pada 2026. Berbagai aspek teknis pelaksanaan masih dibahas, termasuk mekanisme pendataan penerima, pengoperasian rekening, keamanan transaksi, serta tata cara penyaluran dana. Karena itu, rencana penyediaan rekening digital belum dapat dipandang sebagai layanan yang sudah berjalan atau bantuan yang dapat segera dicairkan oleh masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini diproyeksikan mulai berjalan pada awal 2027. Dalam rencana yang sedang disiapkan, rekening akan diberikan secara otomatis bersamaan dengan proses pembuatan KTP. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses warga terhadap layanan keuangan sekaligus menyederhanakan proses verifikasi identitas. Pelaksanaan akhirnya tetap bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur digital, dan keputusan teknis pemerintah sebelum program diberlakukan secara resmi.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya | Penyebab Desil DTSEN Berubah Drastis Terungkap, Apakah Bansos Batal Cair?
