Jakarta | Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Menurut Arrmanatha, langkah tersebut terutama ditujukan untuk memperkuat perhatian terhadap kepentingan negara-negara berkembang dalam arsitektur kesehatan dunia.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers perdana Arrmanatha setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan posisi Indonesia terkait pencalonan Budi serta tujuan yang ingin dicapai melalui keterlibatan aktif dalam pemilihan pimpinan lembaga kesehatan dunia tersebut.
Arrmanatha menegaskan bahwa pencalonan Budi tidak ditempatkan semata-mata sebagai agenda personal maupun kepentingan nasional Indonesia. Pencalonan itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global agar lebih berpihak kepada negara-negara berkembang. Negara-negara tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pembahasan kesehatan dunia dan perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
Arrmanatha Christiawan Nasir menilai sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang. Menurut pandangan tersebut, berbagai aturan, mekanisme pengambilan keputusan, dan prioritas dalam kerja sama internasional masih kerap mencerminkan kepentingan negara atau kelompok tertentu. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan negara berkembang dalam menyampaikan kebutuhan dan menentukan arah kebijakan global, termasuk di bidang kesehatan.
Karena itu, Indonesia mendorong reformasi untuk memperkuat sistem multilateral agar lebih inklusif, adil, dan mampu merespons kepentingan seluruh negara. Reformasi tersebut dipandang penting bukan untuk melemahkan kerja sama internasional, melainkan untuk memastikan lembaga-lembaga multilateral tetap relevan serta memiliki legitimasi yang lebih luas. Sistem yang lebih representatif juga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas, tantangan, dan prioritas pembangunan di berbagai kawasan.
Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menyuarakan aspirasi negara berkembang dari luar sistem. Upaya yang ditempuh bukan sekadar mengetuk pintu atau meminta perubahan kepada pihak lain, melainkan berusaha terlibat langsung dalam proses perbaikannya. Pendekatan ini dilakukan melalui partisipasi aktif Indonesia di berbagai organisasi dan forum internasional, sehingga gagasan mengenai tata kelola yang lebih adil dapat disampaikan sekaligus diperjuangkan dari dalam mekanisme yang ada.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu contoh konkret dari pendekatan tersebut. Melalui pencalonan itu, Indonesia menunjukkan keinginan untuk mengambil peran lebih besar dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan global. Keterlibatan langsung ini memungkinkan Indonesia membawa perspektif negara berkembang ke ruang deliberasi internasional, sekaligus berkontribusi pada upaya memperbaiki tata kelola kesehatan global tanpa mengabaikan proses dan aturan organisasi yang berlaku.
Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola kesehatan global berjalan seiring dengan agenda yang lebih luas untuk memperkuat akuntabilitas lembaga internasional. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mendorong keanggotaan Indonesia dalam badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Posisi tersebut dipandang strategis untuk ikut memastikan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran organisasi internasional berlangsung secara bertanggung jawab. Melalui keterlibatan itu, Indonesia ingin memperkuat pengawasan yang objektif sekaligus mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kelembagaan.
Semangat serupa juga melandasi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Pencalonan ini tidak semata-mata ditujukan untuk memperluas peran diplomatik, tetapi juga untuk membawa gagasan mengenai pembaruan tata kelola keamanan global. Indonesia ingin mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif dalam merespons konflik dan krisis, lebih representatif terhadap keragaman kawasan, serta lebih transparan dan demokratis dalam menjalankan mandatnya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan diharapkan memiliki legitimasi lebih kuat dan mampu mencerminkan kepentingan masyarakat internasional secara lebih seimbang.
Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong PBB dan berbagai lembaga multilateral lainnya, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), agar bekerja secara lebih efektif, efisien, dan representatif sesuai dengan aspirasi masyarakat global. Dorongan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara luas, bukan hanya memenuhi kepentingan kelompok atau negara tertentu. Ia juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan kesepakatan internasional secara adil bagi semua negara. Aturan global akan memiliki kredibilitas apabila dilaksanakan secara konsisten, tanpa standar ganda dan tanpa memberi keuntungan eksklusif kepada pihak tertentu. Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia dalam memperkuat multilateralisme serta membangun lembaga internasional yang lebih dapat dipercaya.
Budi Gunadi Sadikin disebut akan menghadapi enam kandidat lain dalam pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Pencalonan tersebut menempatkan Indonesia dalam proses penentuan arah kepemimpinan lembaga kesehatan global untuk periode berikutnya. Kompetisi ini berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang dijadwalkan mengakhiri tugasnya pada 15 Agustus 2027.
Di kandidat yang tercantum dalam sumber adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa. Kluge diusulkan oleh Belgia dan memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan regional WHO. Kandidat lainnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakangnya dalam kebijakan dan pengelolaan sektor kesehatan nasional. Nama lain yang disebut adalah Hanan Balkhy, yang menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiga kandidat itu tercatat bersama Budi dan kandidat lainnya dalam daftar persaingan menuju jabatan tertinggi di WHO.
Jadwal pemilihan pada Mei 2027 membuat proses ini menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola kesehatan internasional. Hasilnya akan menentukan sosok yang memimpin WHO setelah masa jabatan Tedros berakhir pada Agustus tahun yang sama. Selain merepresentasikan persaingan antarcalon, pencalonan tersebut juga menunjukkan perhatian negara-negara anggota terhadap kepemimpinan, koordinasi, dan prioritas kesehatan global pada periode mendatang. Informasi mengenai kandidat, pengalaman profesional, serta negara yang mengusulkan mereka menjadi bagian penting untuk memahami proses pencalonan secara faktual. Pada tahap ini, pemilihan masih berada dalam rangkaian persiapan menuju agenda Mei 2027, tanpa dasar untuk menyimpulkan kandidat yang akan memperoleh dukungan akhir.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method | CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review
