Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat penyuluhan pertanian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai target swasembada pangan. Menurut Tito, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan daerah dalam mendampingi petani, menyebarkan pengetahuan, serta memastikan berbagai program pertanian berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Permintaan itu disampaikan Tito ketika bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama tentang pengelolaan sarana, prasarana, dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Penandatanganan berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendukung pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan.
Melalui surat edaran bersama itu, pemerintah mendorong adanya pengelolaan yang lebih terarah terhadap fasilitas penyuluhan, dukungan infrastruktur, serta tenaga penyuluh pertanian. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan penyuluh memiliki ruang kerja, sarana pendukung, dan kapasitas yang memadai untuk memberikan pendampingan secara rutin kepada masyarakat. Penyuluhan yang kuat dinilai penting karena membantu petani menerapkan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta menyesuaikan kegiatan budidaya dengan kondisi setempat.
Tito menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pencapaiannya memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah. Peran daerah mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan dukungan anggaran sesuai kewenangan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu membangun sistem penyuluhan yang lebih efektif sehingga kebijakan pangan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata bagi petani dan masyarakat.
Dalam upaya mempercepat swasembada pangan, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai penghubung kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan di tingkat lapangan. Tito memandang penyuluh bukan sekadar penyampai informasi, melainkan aktor yang menerjemahkan arah kebijakan menjadi langkah kerja yang dapat dipahami dan diterapkan oleh petani. Peran tersebut mencakup pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, penyampaian program, serta pemantauan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.
Kementerian Pertanian memerlukan tenaga yang bekerja langsung di tengah masyarakat karena keberhasilan kebijakan pangan sangat bergantung pada penerapannya di sentra produksi. Para penyuluh pertanian lapangan berada dalam posisi yang dekat dengan petani, sehingga mampu menjelaskan sasaran program, mendorong penggunaan teknologi, dan menghubungkan kebutuhan setempat dengan dukungan pemerintah. Melalui interaksi yang berkelanjutan, penyuluh juga dapat menyampaikan umpan balik mengenai kondisi lahan, ketersediaan sarana produksi, perubahan cuaca, hingga hambatan distribusi.
Penguatan posisi tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian untuk percepatan swasembada pangan. Berdasarkan kebijakan ini, posisi penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian. Penataan tersebut diharapkan memperjelas koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan agenda nasional diterjemahkan secara konsisten sampai ke daerah.
Dengan dukungan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jaringan penyuluh, pelaksanaan program pangan dapat menjadi lebih terarah. Penyuluh berperan memastikan kebijakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi hadir dalam bentuk pendampingan dan tindakan nyata. Mereka sekaligus menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program serta menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan petani. Karena itu, penguatan kapasitas, jumlah, dan dukungan kerja penyuluh merupakan bagian penting dari strategi mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.
Hasil pembahasan dalam penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP). BPP merupakan tempat para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan, mulai dari memberikan pendampingan kepada petani, menyampaikan kebijakan dan teknologi pertanian, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan produksi di lapangan. Keberadaan BPP yang berfungsi baik dinilai penting untuk memastikan program swasembada pangan tidak berhenti pada tingkat perencanaan, tetapi dapat diterapkan secara nyata.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah membantu memenuhi kebutuhan operasional BPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran transfer ke daerah, atau mekanisme penganggaran lain yang sesuai dengan ketentuan. Dukungan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan penyuluhan, pemeliharaan fasilitas, penyediaan sarana kerja, serta kebutuhan operasional lain yang mendukung kelancaran tugas para penyuluh. Menurut Tito, penguatan fungsi BPP membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga memperhatikan kondisi fisik BPP. Balai yang mengalami kerusakan akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian agar dapat kembali digunakan secara optimal sebagai pusat kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja penyuluh dalam mendampingi masyarakat pertanian.
Tito berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat membuat kebijakan swasembada pangan diterapkan secara efektif di lapangan. Koordinasi yang kuat, pembagian peran yang jelas, serta dukungan terhadap penyuluh menjadi faktor penting untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh Menteri Pertanian dalam menjalankan agenda tersebut. Dengan dukungan lintas pemerintahan, BPP diharapkan mampu menjadi penghubung yang mempercepat peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, dan pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan gambaran kondisi penyuluhan pertanian berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026. Saat ini, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Para penyuluh tersebut menjalankan tugas pendampingan kepada petani dengan memanfaatkan 5.836 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di berbagai daerah. Keberadaan penyuluh dan BPP menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi lapangan, mempercepat penyampaian kebijakan, serta memastikan program peningkatan produksi pangan dapat diterapkan sesuai kondisi setiap wilayah.
Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian berkomitmen memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar kembali berfungsi secara optimal. Pembenahan infrastruktur tersebut dipandang perlu karena BPP tidak hanya menjadi tempat kerja penyuluh, tetapi juga pusat layanan, konsultasi, dan koordinasi pertanian di tingkat daerah. Kondisi bangunan yang layak diharapkan dapat mendukung kinerja penyuluh dalam memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada petani, kelompok tani, dan pelaku usaha pangan.
Untuk mempercepat pelaksanaan perbaikan, Kementerian Pertanian berencana melakukan refocusing anggaran pada tahun berjalan. Bangunan BPP yang mengalami kerusakan berat ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Sementara itu, seluruh proses perbaikan diharapkan rampung pada tahun berikutnya. Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan dukungan infrastruktur berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia dan pelaksanaan program swasembada pangan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Tito atas konsistensinya dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, stabilisasi harga memerlukan koordinasi berkelanjutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca juga: Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api | TNI Dan Militer Negara Sahabat Bangun Sinergi Operasi Gabungan Melalui STAFFEX SGS 2026 | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
