Jakarta | Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Pemerintah masih menilai penanganan karhutla di sejumlah wilayah dapat dilakukan melalui kapasitas dan mekanisme yang tersedia. Dengan pertimbangan tersebut, status bencana nasional belum diberlakukan. Pemerintah memilih melanjutkan langkah penanganan yang sedang berjalan sambil memantau perkembangan situasi di lapangan.
Dudung menjelaskan bahwa belum adanya penetapan status tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menangani kondisi yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa status bencana nasional belum ditetapkan karena pemerintah masih mampu mengatasi karhutla. Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada evaluasi terhadap kapasitas penanganan, bukan berarti persoalan kebakaran hutan dan lahan diabaikan.
Karhutla masih menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya dapat meluas, terutama terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta lingkungan. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi tetap diperlukan untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di wilayah terdampak. Pemerintah juga perlu terus memperbarui pemantauan dan mengevaluasi kebutuhan penanganan sesuai perubahan kondisi.
Rapat di Istana Merdeka menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai situasi karhutla dan langkah yang perlu ditempuh. Untuk saat ini, pemerintah menyatakan bahwa kemampuan penanganan yang ada masih mencukupi. Dengan demikian, penetapan karhutla sebagai bencana nasional belum dilakukan, sementara upaya pengendalian dan penanganan tetap dilanjutkan di sejumlah daerah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan laporan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, pemerintah memusatkan perhatian pada enam provinsi yang dinilai memerlukan penanganan dan pemantauan secara intensif. Fokus ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan titik api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.
Dari enam provinsi yang menjadi fokus, dua wilayah disebut secara jelas, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Keduanya termasuk daerah yang menghadapi risiko karhutla sehingga membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait lainnya. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, perkembangan titik api, potensi asap, serta dampak kebakaran terhadap kawasan permukiman, aktivitas masyarakat, dan ekosistem.
Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu prioritas perhatian. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati dan satwa yang perlu dilindungi dari ancaman kebakaran. Karhutla di sekitar area konservasi tidak hanya berpotensi merusak vegetasi, tetapi juga mengganggu habitat serta keselamatan satwa yang berada di dalamnya. Karena itu, langkah pemadaman dan pencegahan perlu dilakukan dengan memperhatikan karakter kawasan konservasi.
Informasi yang tersedia hanya menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan secara tegas. Empat provinsi lain yang termasuk dalam fokus penanganan pemerintah belum dijelaskan dalam sumber tersebut. Oleh sebab itu, wilayah-wilayah tersebut tidak perlu ditebak atau ditambahkan. Penyebutan yang terbatas ini penting agar laporan mengenai kebijakan dan langkah pemerintah tetap sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh BNPB kepada Presiden Prabowo.
Sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui pengeboman air atau water bombing. Penggunaan helikopter menjadi salah satu upaya untuk menjangkau area yang sulit ditangani secara langsung dari permukaan tanah. Air dijatuhkan dari udara pada titik-titik yang terindikasi mengalami kebakaran, dengan harapan dapat membantu mengurangi intensitas api dan mencegah penyebarannya ke area lain.
Namun, menurut Dudung, penanganan kebakaran saat ini lebih dominan dilakukan melalui jalur darat. Strategi tersebut dipilih karena kondisi lapangan belum sepenuhnya mendukung pemadaman dari udara. Tim di darat tetap menjadi bagian utama dalam operasi, terutama untuk menangani titik api secara langsung dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran. Pengerahan personel melalui jalur darat juga menjadi langkah yang terus dilakukan bersamaan dengan dukungan dari udara.
Asap yang tebal menjadi salah satu kendala utama dalam pengoperasian helikopter. Kepulan asap dapat menghalangi pandangan dan membuat titik-titik kebakaran lebih sulit dijangkau secara akurat dari udara. Situasi ini turut menghambat efektivitas pengeboman air, karena penentuan sasaran menjadi lebih terbatas ketika kondisi sekitar tidak terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu, operasi pemadaman tidak hanya mengandalkan helikopter, melainkan lebih banyak bertumpu pada penanganan langsung di lapangan. Jalur darat dipandang lebih memungkinkan untuk menyesuaikan tindakan dengan kondisi titik kebakaran yang dapat dipantau oleh petugas. Pengerahan helikopter tetap dilakukan sebagai dukungan, tetapi tingkat kepulan asap membuat penggunaannya belum menjadi strategi yang paling dominan dalam penanganan saat ini. Perpaduan pemantauan udara dan tindakan darat tetap diperlukan agar upaya pemadaman dapat berjalan sesuai kondisi kebakaran yang dihadapi.
Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga dan pengerahan personel di lapangan agar titik-titik kebakaran dapat segera dikendalikan. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, sekaligus memastikan langkah mitigasi berjalan sesuai kebutuhan di setiap daerah terdampak.
Dalam operasi tersebut, prajurit TNI, personel Polri, serta berbagai komponen lain turut dilibatkan. Pengerahan unsur gabungan itu ditujukan untuk memperkuat pemadaman, mencegah perluasan area terbakar, dan mempercepat penanganan terhadap lokasi yang dinilai berisiko. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, luas kebakaran yang ditangani disebut berada di kisaran 692 hektare per hari. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai skala pekerjaan yang masih harus dihadapi oleh petugas.
Selain mengandalkan operasi darat, pemerintah juga menjalankan sejumlah langkah mitigasi untuk mendukung pengendalian karhutla. Modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya yang dilakukan dengan pengendalian oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Rekayasa cuaca tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan, terutama dengan mendukung munculnya hujan di wilayah yang membutuhkan, sesuai kondisi atmosfer dan pertimbangan teknis.
Pelaksanaan operasi tetap memerlukan pemantauan berkelanjutan karena kondisi cuaca, sebaran titik api, serta akses menuju lokasi dapat berubah. Karena itu, keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, BMKG, dan komponen terkait lainnya menjadi bagian penting dari respons terpadu. Pemerintah juga masih menilai kebutuhan penanganan berdasarkan perkembangan di lapangan, termasuk kemungkinan dukungan tambahan apabila situasi memerlukannya.
Adapun tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara tetangga belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. Dengan demikian, pembahasan mengenai bantuan eksternal tersebut belum menjadi keputusan dalam pertemuan itu. Pemerintah masih memusatkan perhatian pada pelaksanaan operasi yang sedang berjalan serta penguatan kapasitas nasional untuk mengendalikan kebakaran.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
