Jakarta | Pemerintah Indonesia menerima protes dari sejumlah negara sahabat terkait asap kebakaran hutan dan lahan yang terbawa hingga ke wilayah negara tetangga. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian karena dampak pencemaran udara tidak hanya dirasakan di daerah yang mengalami kebakaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas udara serta aktivitas masyarakat di negara-negara sekitar.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurut Dudung, perhatian itu diberikan setelah dampak asap kebakaran hutan dan lahan dirasakan oleh negara-negara tetangga. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah lanjutan dalam menghadapi keluhan dan protes yang disampaikan oleh negara sahabat.
Dudung menyampaikan keterangan itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Penyampaian tersebut berlangsung ketika pemerintah membahas perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya ke wilayah sekitar. Perhatian Presiden menunjukkan bahwa penanganan kebakaran tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan titik api di dalam negeri, tetapi juga untuk merespons konsekuensi lintas batas yang muncul akibat penyebaran asap.
Protes dari negara tetangga menjadi pengingat bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan membutuhkan penanganan yang terukur serta koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu memastikan upaya pemadaman, pencegahan, dan pemantauan kualitas udara berjalan secara bersamaan, sekaligus menjaga komunikasi dengan negara-negara yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak asap dan mencegah persoalan serupa berkembang menjadi gangguan yang lebih luas dalam hubungan regional.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi kendala yang tidak sederhana, terutama karena karakteristik lahan di sejumlah wilayah. Dudung menjelaskan bahwa sebagian area yang terbakar merupakan lahan gambut. Jenis lahan ini memiliki lapisan material organik yang mudah menyimpan panas, sehingga api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran di atas tanah terlihat telah mereda. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan perhatian dan penanganan berulang agar api tidak kembali muncul.
Karakter lahan gambut juga menyulitkan petugas dalam menjangkau sumber api secara langsung. Api yang berada di dalam atau di bawah lapisan gambut tidak selalu terlihat, sementara asap dapat terus muncul dari titik yang belum sepenuhnya padam. Karena itu, pemadaman tidak cukup dilakukan hanya dengan mengatasi api yang tampak di permukaan. Petugas perlu memastikan area yang terdampak benar-benar aman dan tidak menyimpan bara yang berpotensi memicu kebakaran lanjutan.
Selain kondisi lahan, luas area yang terbakar turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Area yang luas membutuhkan pengerahan sumber daya, peralatan, serta waktu yang lebih besar agar proses pemadaman dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran dan menangani dampaknya, tetapi keadaan lapangan membuat pelaksanaannya tidak mudah. Medan yang sulit, karakter gambut, dan cakupan area yang perlu ditangani menuntut koordinasi serta pemantauan berkelanjutan. Upaya pemadaman juga harus disertai langkah untuk mencegah api menyebar kembali, sehingga penanganan tidak berhenti ketika kobaran utama berhasil dikurangi.
Pemerintah telah mengambil langkah operasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap hingga berdampak ke negara tetangga. Penanganan dilakukan melalui pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta satuan-satuan terkait di wilayah yang terdampak. Unsur tersebut berkoordinasi dalam pemantauan titik api, pemadaman di lapangan, pengendalian penyebaran asap, dan dukungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dudung, menjelaskan bahwa pengerahan personel sebenarnya telah dilakukan. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan karena luasnya lahan yang terbakar atau berpotensi terbakar. Kondisi geografis, akses menuju lokasi, serta sebaran titik api yang tidak selalu berada dalam satu kawasan membuat proses penanganan memerlukan waktu dan koordinasi berkelanjutan. Karena itu, penambahan dukungan personel dan penguatan kerja sama antarsatuan menjadi bagian penting dari langkah pemerintah.
Pengerahan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Satuan terkait dapat menyesuaikan strategi berdasarkan tingkat kerawanan, kondisi cuaca, dan perubahan arah angin yang berpotensi membawa asap ke wilayah lain. Pendekatan ini diperlukan agar respons terhadap kebakaran berjalan lebih terukur serta tidak berhenti pada penanganan titik api yang terlihat.
Di tengah situasi tersebut, terdapat kemungkinan Presiden Prabowo memberikan arahan khusus apabila keadaan membutuhkan respons segera atau penanganan secara insidental. Kemungkinan arahan itu masih perlu dipahami sebagai opsi sesuai perkembangan situasi, bukan keputusan final yang telah ditetapkan. Pemerintah tetap dapat melakukan evaluasi dari laporan lapangan sebelum menentukan bentuk instruksi lanjutan, termasuk kebutuhan pengerahan tambahan, penguatan koordinasi, atau langkah lain untuk mengurangi dampak asap.
Pemerintah menyiapkan laporan menyeluruh mengenai berbagai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat perkembangan penanganan di sejumlah wilayah yang menjadi perhatian utama, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Penyampaian laporan ini diperlukan untuk memastikan setiap langkah di lapangan berjalan terukur, terkoordinasi, dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.
Selain menggambarkan kondisi terkini, pemerintah akan mencantumkan persentase penanganan karhutla di masing-masing wilayah. Data itu diharapkan memberikan gambaran mengenai area yang telah ditangani, kegiatan yang masih berlangsung, serta titik-titik yang membutuhkan penguatan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, pemerintah akan menetapkan langkah konkret berikutnya, termasuk pengerahan sumber daya, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penentuan wilayah prioritas.
Penentuan prioritas menjadi bagian penting karena karakteristik serta tingkat risiko karhutla tidak sama di setiap daerah. Pemerintah perlu mengarahkan dukungan secara cepat ke lokasi yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga. Upaya tersebut mencakup pengendalian titik api, pencegahan perluasan lahan terbakar, pemadaman, serta penanganan dampak asap terhadap masyarakat.
Rencana pelaporan ini sejalan dengan pernyataan Dudung yang menyebut karhutla telah berkembang menjadi isu yang berdampak ke negara lain. Asap yang melintasi batas wilayah dapat memengaruhi hubungan antarnegara dan mendorong perhatian dari pihak internasional. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan perkembangan penanganan secara terbuka melalui data dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait tawaran bantuan dari negara lain, pemerintah belum memberikan jawaban final. Hal tersebut masih akan dibahas bersama Presiden Prabowo di Istana, dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, bentuk bantuan yang ditawarkan, serta mekanisme koordinasinya. Keputusan resmi akan disampaikan setelah pembahasan tersebut menghasilkan arahan dan langkah lanjutan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
