Bogor | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sikap tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, dengan menegaskan bahwa perkara itu tidak harus berhenti pada pemeriksaan administratif apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.
Yusril tidak menutup kemungkinan dugaan pelanggaran tersebut dibawa ke ranah pidana. Menurut dia, langkah hukum dapat ditempuh apabila tersedia bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, sepanjang terdapat dasar yang memadai untuk menindaklanjutinya.
Ia menyatakan kepolisian dapat mengambil langkah hukum apabila menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga dapat bertindak apabila ditemukan dugaan korupsi. Kejaksaan pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang korupsi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa seluruh aparat penegak hukum tetap memiliki ruang untuk memproses dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong berdasarkan bukti yang tersedia dan kewenangan yang dimiliki.
Yusril menekankan bahwa kemungkinan perkara masuk ke ranah pidana bergantung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup. Karena itu, kepolisian, KPK, maupun kejaksaan dapat menentukan langkah hukum sesuai temuan dalam proses penanganan perkara. Sikap tersebut sekaligus membuka ruang bagi pengusutan dugaan pelanggaran secara lebih lanjut tanpa menutup kemungkinan adanya proses pidana.
Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila dugaan pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong dibawa ke proses pidana. Menurut dia, setiap langkah hukum yang ditempuh untuk mengungkap persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran secara menyeluruh. Sikap itu menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak diarahkan untuk berhenti pada pemeriksaan administratif atau klarifikasi internal semata.
Ia menyampaikan, proses hukum dapat berjalan apabila aparat menemukan indikasi yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan lebih lanjut dinilai penting agar rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelanggaran dapat diketahui secara terang. Dengan demikian, keputusan untuk meningkatkan penanganan ke ranah pidana harus didasarkan pada informasi dan bukti awal yang memadai, bukan semata-mata pada dugaan atau tekanan dari pihak tertentu.
Yusril juga menyatakan akan menghargai tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan dasar yang jelas. Apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya unsur pidana, ia tidak keberatan apabila perkara tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Baginya, proses tersebut justru dapat menjadi sarana untuk memastikan persoalan di Lapas Cibinong ditangani secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu sekaligus memperlihatkan bahwa pihaknya tidak menutup ruang bagi aparat untuk mengembangkan penyidikan. Selama setiap tahapan dijalankan secara profesional dan bertumpu pada bukti, langkah hukum tersebut akan dipandang sebagai bagian dari penyelesaian perkara secara tuntas. Sikap terbuka itu diharapkan membantu menghindari kesimpulan sepihak sekaligus memberikan kepastian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi di lingkungan Lapas Cibinong.
Yusril menyampaikan apresiasi terhadap tindakan tegas yang diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani persoalan internal di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa kementerian tidak mengabaikan dugaan pelanggaran yang muncul di lingkungan pemasyarakatan. Penanganan secara internal dipandang penting untuk memastikan setiap persoalan dapat diperiksa melalui mekanisme yang berlaku, sekaligus menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.
Apresiasi itu juga ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dalam konteks ini merupakan pejabat berpangkat Inspektur Jenderal di kementerian tersebut. Yusril menghargai keputusan untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah dalam persoalan di Lapas Cibinong. Pernyataan tersebut menegaskan dukungannya terhadap sikap kementerian yang memilih merespons persoalan secara serius, terukur, dan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Langkah internal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pengawasan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan membuka ruang bagi pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran, kementerian dapat memastikan bahwa setiap persoalan memperoleh perhatian yang semestinya. Proses ini juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menjaga agar tata kelola pemasyarakatan tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penghargaan Yusril perlu dipahami dalam batas informasi yang disampaikan mengenai persoalan di Lapas Cibinong. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas, tetapi tidak memperluas rincian mengenai bentuk sanksi, identitas pihak yang dikenai tindakan, maupun detail dugaan pelanggaran. Dengan demikian, fokus utama pernyataannya terletak pada apresiasi terhadap respons Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta dukungan terhadap proses penanganan internal yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Yusril Ihza Mahendra, dalam kapasitasnya sebagai menko, menyatakan telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Laporan tersebut menjadi bahan penting untuk memahami persoalan yang muncul di lingkungan lapas, termasuk dugaan pelanggaran yang memerlukan perhatian dari lembaga berwenang. Ia menempatkan temuan Ombudsman sebagai informasi resmi yang perlu ditelaah secara cermat, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.
Sebelum menyampaikan sikap terbaru, Yusril mengaku berada dalam posisi netral. Sikap itu berarti ia tidak ingin mendahului proses pemeriksaan maupun menetapkan pihak tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, informasi yang terdapat dalam laporan harus diuji melalui mekanisme yang transparan, berdasarkan fakta, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Posisi netral tersebut juga dimaksudkan agar penanganan perkara tidak dipengaruhi kesimpulan yang dibuat sebelum seluruh keterangan diperoleh.
Setelah temuan Ombudsman RI muncul, Yusril mempersilakan dilakukannya investigasi secara terbuka. Ruang penyidikan, pemeriksaan internal, atau langkah lain yang dinilai diperlukan dapat ditempuh oleh aparat dan institusi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Keterbukaan proses diharapkan membantu memastikan setiap dugaan diperiksa secara objektif, sekaligus memberikan kepastian bagi petugas lapas, warga binaan, dan pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Dengan demikian, laporan Ombudsman menjadi dasar perhatian dan dapat mendorong penyelidikan yang terbuka, sementara sikap Yusril tetap menekankan kenetralan serta penghormatan terhadap proses hukum. Apabila pemeriksaan kemudian menemukan unsur yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kemungkinan proses pidana dapat dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Namun, kemungkinan tersebut tidak berarti tindak pidana telah terbukti, karena penetapannya harus menunggu hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.
