JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi rencana untuk menyiarkan langsung pelaksanaan hukuman mati terhadap Nidal Malik Hasan. Rencana tersebut menjadi perhatian karena eksekusi akan dilakukan menggunakan regu tembak, sebuah metode yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan hukuman pada 3 Desember 2026 di Texas.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut akan berlangsung secara terbuka. Menurut konfirmasi itu, masyarakat dapat menyaksikan jalannya eksekusi melalui siaran langsung yang disiapkan pemerintah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pelaksanaan tidak akan sepenuhnya berlangsung di balik pintu tertutup, meskipun aspek teknis penyiarannya belum dijelaskan.
Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membenarkan adanya rencana untuk melakukan live streaming eksekusi Nidal Malik Hasan. Namun, pejabat tersebut belum menyampaikan rincian mengenai cara pelaksanaan siaran. Departemen Pertahanan menyatakan bahwa informasi teknis akan diumumkan kemudian, sehingga belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan pengaturan penyiaran yang akan digunakan.
Konfirmasi dari Hegseth dan pejabat Departemen Pertahanan itu menempatkan rencana eksekusi pada 3 Desember 2026 sebagai agenda yang akan berlangsung secara terbuka bagi publik. Pelaksanaan oleh regu tembak di Texas, beserta rencana siaran langsungnya, menjadi inti pengumuman pemerintah Amerika Serikat saat ini. Rincian tambahan mengenai penyelenggaraan siaran masih menunggu pengumuman resmi berikutnya dari Departemen Pertahanan.
Kasus yang menjerat Nidal Malik Hasan bermula dari penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 5 November 2009. Hasan, seorang mayor Angkatan Darat Amerika Serikat dan psikiater militer, melepaskan tembakan di fasilitas pemrosesan prajurit. Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan melukai 32 lainnya. Para korban terdiri atas personel militer serta sejumlah orang yang berada di lokasi ketika penembakan berlangsung.
Peristiwa itu kemudian diproses melalui peradilan militer. Hasan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 13 orang dan percobaan pembunuhan terhadap 32 orang yang terluka. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman mati, sehingga ia ditempatkan dalam status menunggu pelaksanaan eksekusi di fasilitas militer Amerika Serikat. Hukuman tersebut menjadi salah satu putusan paling berat dalam sejarah peradilan militer modern Amerika.
Presiden Donald Trump selanjutnya menyetujui pelaksanaan hukuman mati terhadap Hasan. Persetujuan presiden itu membuka jalan bagi Departemen Pertahanan untuk menyiapkan proses eksekusi regu tembak, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan militer. Rencana tersebut menjadikan perkara Fort Hood kembali menjadi perhatian publik, lebih dari satu dekade setelah serangan terjadi.
Dalam keterangan kepada wartawan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga ditanya mengenai permohonan terakhir Hasan yang berpotensi menjadi bagian dari upaya hukum sebelum eksekusi. Hegseth menyatakan bahwa keputusan mengenai perkara itu telah berada pada kewenangan presiden dan proses hukum yang relevan. Ia tidak memberikan indikasi bahwa permohonan tersebut akan mengubah persetujuan pelaksanaan hukuman. Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah, tanpa menguraikan lebih lanjut isi permohonan atau langkah hukum terakhir yang ditempuh Hasan.
Rencana siaran langsung eksekusi Nidal Malik Hasan memiliki arti historis karena menempatkannya dalam dua catatan penting mengenai pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat. Jika terlaksana sesuai rencana, eksekusi Hasan akan menjadi eksekusi militer pertama di negara tersebut sejak 1961. Jarak waktu itu menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang terpidana militer merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi dalam sejarah modern Amerika Serikat.
Rencana tersebut juga berpotensi menjadi eksekusi yang dapat disaksikan publik untuk pertama kalinya sejak 1936. Eksekusi publik terakhir di Amerika Serikat adalah hukuman gantung terhadap Rainey Bethea di Owensboro, Kentucky, pada 14 Agustus 1936. Peristiwa itu disaksikan sekitar 20.000 orang. Setelahnya, eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat tidak lagi berlangsung sebagai tontonan publik dengan skala dan akses terbuka seperti yang tercatat dalam peristiwa tersebut.
Kronologi ini menempatkan rencana eksekusi Hasan dalam rentang sejarah yang hampir mencapai 90 tahun sejak eksekusi publik terakhir di Amerika Serikat. Dengan demikian, rencana siaran langsung itu bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukuman terhadap satu terpidana, tetapi juga dengan kembalinya kemungkinan akses publik terhadap sebuah eksekusi setelah jeda waktu yang sangat panjang. Catatan tahun 1961 dan 1936 memberikan dua titik pembanding yang berbeda: yang pertama berkaitan dengan eksekusi militer, sedangkan yang kedua berkaitan dengan keterbukaan eksekusi kepada masyarakat. Kedua tanggal tersebut menjelaskan mengapa rencana itu dipandang memiliki makna historis berdasarkan urutan peristiwa yang tercatat, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan mengenai dampak sosial atau politik yang lebih luas.
Rencana eksekusi Nidal Malik Hasan pada 3 Desember 2026 berlangsung dalam konteks perdebatan yang kembali mengemuka mengenai pelaksanaan hukuman mati di Amerika Serikat. Perhatian publik meningkat setelah upaya eksekusi Christa Pike di Tennessee pada 30 September mengalami kegagalan. Dalam kasus tersebut, obat diberikan dua kali, tetapi tidak berhasil mematikan Pike. Ia kemudian dilaporkan terbangun beberapa hari setelah prosedur tersebut, sehingga pelaksanaan hukuman tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
Peristiwa itu mendorong Gubernur Tennessee Bill Lee mengambil langkah penangguhan. Lee menghentikan sementara seluruh eksekusi yang dijadwalkan di negara bagian tersebut pada tahun ini dan memerintahkan peninjauan independen terhadap prosedur, peralatan, serta pelaksanaan hukuman mati. Peninjauan tersebut berpotensi memengaruhi pembahasan yang lebih luas mengenai keandalan metode eksekusi dan standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh otoritas terkait.
Di sisi lain, rincian resmi mengenai prosedur eksekusi menggunakan regu tembak dalam kasus Hasan belum diumumkan. Belum diketahui secara terbuka bagaimana susunan pelaksana, lokasi, tahapan teknis, maupun langkah pengamanan yang akan diterapkan. Ketiadaan informasi tersebut membuat sejumlah aspek pelaksanaan masih bergantung pada keputusan dan pengumuman dari lembaga berwenang.
Selain persoalan teknis, rencana itu masih dapat menghadapi tantangan hukum. Gugatan di pengadilan sipil berpotensi diajukan untuk meninjau metode eksekusi, kondisi pelaksanaan, atau aspek lain yang berkaitan dengan penghukuman. Jika pengadilan menerima permohonan penundaan atau mengeluarkan perintah sementara, jadwal yang telah ditetapkan dapat berubah. Karena itu, tanggal 3 Desember 2026 sebaiknya dipahami sebagai rencana pelaksanaan, bukan kepastian final. Perkembangan peninjauan independen, keputusan pengadilan, dan pengumuman resmi pemerintah akan menjadi faktor penting yang menentukan apakah eksekusi Hasan berlangsung sesuai jadwal atau kembali ditunda.
