Jakarta | Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Putusan tersebut disampaikan setelah sidang etik berlangsung selama 11 jam. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB pada Selasa, 10 November, dan berakhir setelah majelis memeriksa perkara serta mempertimbangkan dugaan pelanggaran yang diajukan.
Sanksi PTDH merupakan bentuk hukuman disipliner paling berat dalam proses penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. Dengan putusan ini, komisi menyatakan bahwa tindakan yang menjadi pokok perkara dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap status Ahrie sebagai anggota kepolisian. Keputusan tersebut berpusat pada dugaan penyadapan tanpa hak, yang berkaitan dengan keamanan dan privasi kepala negara.
Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan tindakan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, penting membedakan dugaan yang diperiksa dalam sidang dan fakta yang dinyatakan terbukti melalui proses etik. Dasar pertimbangan majelis, termasuk uraian bukti dan keterangan yang dinilai, menjadi bagian penting untuk memahami alasan di balik sanksi. Rincian tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi mengenai putusan dan jalannya pemeriksaan.
Lamanya sidang, yang mencapai 11 jam, menunjukkan bahwa pemeriksaan berlangsung dalam satu rangkaian panjang sebelum komisi menetapkan keputusan. Durasi itu sendiri tidak menjelaskan seluruh proses pembuktian, tetapi menandai bahwa majelis menggelar persidangan secara intensif pada hari tersebut. Putusan PTDH kemudian menjadi hasil utama yang muncul dari sidang etik itu.
Penjatuhan sanksi melalui mekanisme etik juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian dapat diperiksa melalui aturan profesi yang berlaku. Proses tersebut berbeda dari penilaian publik maupun proses hukum lain, sehingga masing-masing harus dipahami sesuai kewenangan dan dasar pemeriksaannya. Bagi masyarakat, perkembangan perkara ini penting diikuti melalui informasi resmi, khususnya jika terdapat penjelasan lanjutan mengenai alasan putusan, status keanggotaan, atau tahapan yang dapat ditempuh setelah sanksi diumumkan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis sidang etik menilai Ahrie Sonta Nasution terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara penyadapan. Penilaian tersebut menjadi dasar majelis dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan Ahrie. Keterangan itu menjelaskan hasil pemeriksaan etik, bukan sekadar rangkaian tuduhan yang disampaikan selama proses persidangan. Dengan demikian, fokus majelis adalah menilai tindakan yang dipersoalkan berdasarkan pemeriksaan dan bahan yang diajukan dalam sidang.
Dalam jalannya persidangan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim turut dihadirkan. Kehadiran para saksi tersebut memberi kesempatan kepada majelis untuk mendengar keterangan yang relevan secara langsung dalam forum sidang etik. Keterangan saksi menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang dipertimbangkan bersama bahan lain dalam perkara. Namun, informasi yang disampaikan mengenai jalannya sidang tidak merinci identitas seluruh saksi ataupun isi kesaksian mereka. Karena itu, uraian mengenai saksi sebatas menyebut bahwa beberapa orang yang pernah diperiksa Bareskrim hadir dalam persidangan.
Sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu. Adapun anggota majelis yang disebut dalam susunan tersebut adalah Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Susunan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan etik dilakukan oleh majelis yang terdiri atas ketua, wakil ketua, serta sejumlah anggota. Keterangan tentang komposisi majelis melengkapi penjelasan mengenai pihak yang memimpin dan mengikuti proses persidangan. Bersama kehadiran saksi serta penilaian majelis atas dugaan pelanggaran, informasi tersebut menggambarkan unsur-unsur utama yang disampaikan Polri mengenai proses sidang etik Ahrie dalam perkara penyadapan.
Keputusan etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta Nasution berlangsung dalam perkara yang cakupannya lebih luas daripada pemeriksaan terhadap satu anggota. Ahrie disebut sebagai satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Prabowo. Penyebutan status tersebut memberi konteks bagi proses etik yang dijatuhkan kepadanya, sekaligus menempatkan perkara ini di tengah sorotan terhadap sejumlah pejabat kepolisian.
Tiga nama lain yang disebut berstatus tersangka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Jabatan yang pernah atau disebut mereka emban menunjukkan bahwa perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat dengan latar tugas dan tingkat tanggung jawab yang berbeda di institusi kepolisian.
Meski demikian, status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Penetapan tersebut merupakan status dalam proses hukum, sementara penentuan kesalahan pidana berada pada kewenangan pengadilan setelah pemeriksaan dan persidangan. Karena itu, penyebutan nama-nama tersebut perlu disertai keterangan status secara tepat dan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa mereka telah terbukti melakukan tindak pidana.
Di sisi lain, sanksi PTDH terhadap Ahrie merupakan keputusan dalam ranah etik atau disiplin internal Polri. Proses etik dan proses pidana dapat berjalan dengan dasar, tahapan, serta konsekuensi yang berbeda. Keputusan terhadap Ahrie tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pidana para tersangka lain, sebagaimana status tersangka dalam perkara penyadapan juga tidak menjelaskan hasil akhir pemeriksaan etik. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses hukum yang berjalan dan keputusan resmi dari pihak berwenang. Pemisahan kedua ranah ini penting agar publik dapat memahami lingkup keputusan yang telah diumumkan tanpa mendahului putusan pengadilan atas perkara pidana tersebut.
Dugaan penyadapan dalam perkara ini disebut memiliki cakupan yang lebih luas daripada pemantauan terhadap Prabowo. Berdasarkan keterangan dalam bahan sumber, sejumlah tokoh politik lain, jurnalis, dan pengusaha juga diduga menjadi sasaran. Informasi tersebut masih merupakan dugaan yang perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Karena itu, penyebutan nama kelompok atau pihak yang diduga terdampak tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana maupun keterlibatan seseorang tertentu.
Praktik yang dipersoalkan disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan diduga dilakukan tanpa prosedur hukum serta tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Apabila terbukti, aspek penting yang perlu diperiksa mencakup siapa yang melakukan penyadapan, perangkat atau sistem yang digunakan, pihak yang memberikan perintah, dan apakah tindakan tersebut memperoleh kewenangan sesuai peraturan. Penelusuran itu juga perlu membedakan tindakan yang benar-benar terjadi dari informasi yang belum terverifikasi. Keterangan mengenai periode kejadian maupun cakupan sasaran tetap harus diperlakukan sebagai bagian dari dugaan perkara, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Bahan sumber turut menyebut bahwa pada Oktober 2026 para tersangka diduga berupaya menghapus jejak berupa log digital. Dugaan penghilangan catatan elektronik dapat menjadi bagian penting dalam penyelidikan, tetapi perlu ditopang pemeriksaan forensik digital, dokumentasi yang dapat diuji, serta keterangan saksi dan ahli. Pasal yang disebut dalam sumber terkait perkara ini adalah Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum, dengan mempertimbangkan unsur delik, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyebutan pasal tidak berarti bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti.
Untuk status penanganan perkara, sumber menyatakan bahwa selain Slamet, tiga tersangka lainnya saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Baca juga: Telkom University Jatuhkan Sanksi kepada Dua Mahasiswa atas Perundungan di Asrama | Telkom University Jatuhkan Sanksi Berat dan Sedang kepada Dua Mahasiswa Terkait Dugaan Perundungan | Telkom University Menjatuhkan Sanksi kepada Dua Mahasiswa dalam Kasus Perundungan
25 kunjungan