Jakarta | Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia perlu ditangani sesuai ketentuan konstitusi. Pandangan tersebut ia sampaikan kepada jurnalis pada Selasa, 10 November 2026. Bagi NasDem, persoalan ini tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai pernyataan politik, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan tata negara yang berlaku.
Penekanan pada proses konstitusional berarti setiap langkah terkait pengunduran diri perlu mengikuti mekanisme resmi, termasuk prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan tidak hanya bergantung pada penyampaian niat oleh pejabat yang bersangkutan. Ketentuan yang berlaku menjadi acuan bagi lembaga negara dalam memeriksa, menindaklanjuti, serta menetapkan status jabatan apabila pengunduran diri benar-benar diajukan secara formal.
Sikap Hermawi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kepastian hukum dalam menghadapi isu yang menyangkut posisi wakil presiden. Proses yang jelas dapat membantu memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan oleh pihak berwenang dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, pergantian atau berakhirnya masa jabatan pejabat tinggi negara memiliki konsekuensi kelembagaan, sehingga langkahnya perlu berlandaskan aturan, bukan semata-mata spekulasi atau tekanan politik.
Pernyataan itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa pengunduran diri telah diajukan atau diproses secara resmi. Hermawi menyampaikan prinsip yang menurut NasDem harus menjadi pegangan apabila niat tersebut berlanjut ke tahapan formal. Karena itu, perkembangan selanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi dan keputusan lembaga yang berwenang. Dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar, proses dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Sikap tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai jabatan publik harus dibedakan dari keputusan resmi, agar informasi yang beredar tidak melampaui fakta yang telah dipastikan.
Hermawi menyampaikan bahwa permintaan agar pengunduran diri Gibran diproses menurut konstitusi berkaitan dengan kebutuhan untuk mengakhiri polemik yang terus berkembang. Dalam pandangannya, penyelesaian melalui mekanisme konstitusional dapat memberi kejelasan mengenai langkah yang diminta, sekaligus mencegah perdebatan berkepanjangan. Ia menyebut polemik tersebut sebagai “drama ijazah Gibran” dan berharap persoalan itu tidak terus menyita perhatian publik. Penekanan pada proses konstitusional menunjukkan bahwa penyelesaian perlu ditempuh melalui aturan dan prosedur yang berlaku, bukan sekadar melalui pernyataan atau desakan di ruang publik.
Harapan Hermawi agar polemik segera berakhir tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa tudingan atau persoalan yang dibicarakan telah terbukti. Pernyataannya berfokus pada perlunya proses yang sesuai konstitusi sebagai jalan untuk menangani permintaan pengunduran diri dan meredakan perdebatan. Dengan demikian, gagasan tersebut perlu dipahami sebagai pandangan mengenai cara menyelesaikan polemik, bukan sebagai kesimpulan tentang isi atau kebenaran isu ijazah. Pembedaan ini penting agar pembaca dapat melihat bahwa dorongan untuk memperoleh penyelesaian dan penilaian atas substansi persoalan merupakan dua hal yang berbeda.
Hermawi juga mengaitkan berakhirnya polemik dengan kebutuhan yang lebih luas, yaitu agar bangsa dapat pulih dan kembali memusatkan perhatian pada berbagai agenda. Menurut pandangan yang ia sampaikan, energi publik dan perhatian nasional sebaiknya tidak terus tertahan oleh perdebatan tersebut. Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan di berbagai bidang, sehingga perhatian terhadap pekerjaan dan tantangan pembangunan dinilai penting. Harapan itu menjadi alasan mengapa proses konstitusional dianggap perlu: apabila permintaan tersebut ditangani melalui jalur yang semestinya, polemik diharapkan memperoleh titik penyelesaian dan ruang publik dapat kembali memberi perhatian pada agenda bangsa. Pernyataan Hermawi dengan demikian menempatkan prosedur konstitusional sebagai sarana untuk menangani perdebatan, serta mengarahkan kembali perhatian pada pemulihan dan upaya mengejar ketertinggalan, tanpa menyimpulkan lebih jauh mengenai pokok isu yang diperdebatkan.
Hermawi menekankan bahwa perhatian utama pemerintah seharusnya tertuju pada rakyat dan kebutuhan mereka. Jabatan publik, menurut pandangan tersebut, membawa tanggung jawab untuk memastikan pelayanan berjalan baik, mudah dijangkau, dan memberi manfaat nyata. Karena itu, energi para pemimpin dan lembaga negara perlu diarahkan pada agenda yang mendukung kemajuan bangsa, bukan terserap terlalu lama oleh polemik yang tidak segera diselesaikan.
Ia mengingatkan bahwa waktu yang berlarut dalam membahas persoalan politik dapat mengurangi ruang bagi pemerintah untuk bekerja dan melayani masyarakat. Berbagai kebutuhan publik tetap menuntut perhatian, mulai dari penyelenggaraan layanan dasar hingga pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Apabila perhatian terus terbagi oleh perdebatan tanpa kepastian, proses pelayanan berisiko melambat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, persoalan yang muncul perlu ditangani secara tertib, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penekanan pada pelayanan publik tidak berarti mengabaikan persoalan mengenai niat pengunduran diri Gibran. Hermawi menyatakan bahwa niat tersebut harus tetap diproses berdasarkan konstitusi. Mekanisme konstitusional menyediakan dasar yang sah bagi lembaga terkait untuk menilai langkah yang perlu ditempuh, sekaligus memberi kepastian mengenai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan mengikuti aturan, prosesnya dapat berlangsung secara terukur, bukan hanya menjadi bahan perdebatan berkepanjangan.
Bagi Hermawi, penyelesaian sesuai konstitusi penting agar persoalan tidak menggantung dan perhatian pemerintahan dapat kembali diarahkan pada tugas melayani rakyat. Kepastian prosedur juga membantu menjaga kepercayaan terhadap tata kelola negara, sebab keputusan publik semestinya memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus pada kepentingan masyarakat dan kepatuhan terhadap konstitusi dengan demikian berjalan beriringan: masalah ditangani melalui jalur yang benar, sementara pemerintah tetap menjalankan kewajibannya. Dengan cara itu, waktu dan perhatian dapat digunakan lebih efektif untuk mendorong pelayanan yang responsif serta kemajuan bangsa.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa. Keterangan tersebut menjadi informasi awal mengenai langkah Gibran dan komunikasi yang berlangsung dirinya dengan Presiden. Prasetyo membenarkan bahwa keduanya bertemu pada pagi hari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam, menurut penjelasan yang disampaikan kepada awak media.
Prasetyo mengatakan pembicaraan dalam pertemuan tersebut mencakup pernyataan Gibran mengenai keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dengan demikian, pengajuan itu disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan resmi, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik. Meski demikian, keterangan pemerintah yang tersedia berfokus pada adanya penyampaian tersebut dan berlangsungnya pertemuan. Informasi itu belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh tahapan yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengunduran diri, ataupun memastikan bagaimana keputusan akhirnya akan ditetapkan.
Menurut Prasetyo, pembicaraan berlangsung di tengah dinamika yang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Ia menyebut isu tersebut sebagai bagian dari konteks yang dibicarakan, tanpa merinci lebih jauh hubungan keputusan lembaga peradilan itu dan pernyataan Gibran. Karena itu, keterangan mengenai latar pertemuan perlu dibedakan dari proses hukum dan ketatanegaraan yang mungkin menyusul. Pengajuan yang disampaikan kepada Presiden merupakan satu hal, sedangkan penentuan status jabatan serta mekanisme konstitusionalnya merupakan hal lain yang memerlukan kejelasan melalui prosedur resmi.
Pernyataan Prasetyo memberi gambaran tentang waktu, tempat, durasi, dan pokok pembicaraan Presiden dan Wakil Presiden. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memahami perkembangan berikutnya, tetapi tidak menjawab secara terperinci langkah administratif maupun konstitusional yang akan ditempuh. Perkembangan selanjutnya bergantung pada penjelasan resmi mengenai penerimaan atau tindak lanjut atas pengajuan itu, serta aturan yang berlaku bagi jabatan wakil presiden.
Baca juga: FPP Indramayu Menolak Wacana Pemakzulan Gibran, Soroti Risiko Krisis Konstitusi
35 kunjungan