Kota Batam | Aliansi Masyarakat Peduli Energi Rakyat (AMPER) menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut menyoroti penanganan kasus blackout di Batam. Dengan mendatangi kantor pusat kepolisian, AMPER menyampaikan perhatian dan tuntutannya terkait perkara tersebut kepada institusi yang berwenang. Lokasi dan waktu aksi menjadi bagian dari penyampaian aspirasi publik mengenai penanganan kasus yang menjadi perhatian aliansi.
Dalam kegiatan itu, massa menyampaikan tuntutan secara damai. Mereka menggunakan mobil komando sebagai sarana untuk menyampaikan pesan aksi di lokasi. Penyampaian aspirasi berlangsung dengan cara yang tertib dan berfokus pada persoalan penanganan kasus blackout Batam. Keterangan yang tersedia tidak merinci isi tuntutan, sehingga pokok-pokoknya tidak dapat dijabarkan lebih jauh. Aksi tersebut menunjukkan bahwa AMPER memilih menyuarakan perhatian melalui kegiatan terbuka di depan Mabes Polri.
Peristiwa ini menempatkan isu penanganan blackout Batam dalam ruang perhatian publik, sekaligus menjadi kesempatan bagi AMPER untuk menyampaikan sikapnya secara langsung. Melalui aksi damai tersebut, aliansi membawa tuntutan kepada Mabes Polri tanpa keterangan tambahan mengenai jumlah peserta maupun susunan kegiatan. Informasi yang dapat dipastikan mencakup penyelenggara, lokasi, tanggal, penggunaan mobil komando, serta cara penyampaian tuntutan yang damai. Dengan batas informasi itu, pemberitaan mengenai aksi dapat tetap berfokus pada fakta yang tersedia dan tidak menambahkan rincian yang belum dikonfirmasi.
Dalam aksi di Mabes Polri, AMPER menyuarakan tuntutan agar lima tersangka dalam kasus blackout di Kota Batam dibebaskan. Tuntutan tersebut menjadi salah satu pokok yang disampaikan kelompok itu dalam menyoroti penanganan perkara. AMPER meminta agar kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak lagi dikenai status tersebut, dengan perhatian diarahkan pada proses penanganan kasus yang berkaitan dengan gangguan listrik di Batam.
Lima tersangka yang dimaksud terdiri dari pegawai PLN dan pihak swasta. Informasi mengenai latar belakang itu disampaikan sebatas kategori para pihak, tanpa merinci identitas maupun jabatan masing-masing. Tuntutan pembebasan yang disampaikan AMPER berlaku bagi kelima tersangka tersebut, sehingga menjadi seruan kolektif dalam aksi, bukan tuntutan yang hanya ditujukan kepada satu orang atau satu kelompok pekerjaan.
Dalam menyampaikan desakan, AMPER menempatkan nasib para tersangka sebagai perhatian utama. Kelompok itu meminta pembebasan mereka dalam konteks kasus blackout Kota Batam. Namun, tuntutan tersebut perlu dibedakan dari keputusan atau tindakan resmi aparat penegak hukum. Pernyataan AMPER menggambarkan sikap dan permintaan pihak yang melakukan aksi, bukan keterangan bahwa para tersangka telah dibebaskan atau bahwa status perkara telah berubah.
Dengan demikian, inti tuntutan AMPER adalah pembebasan lima orang yang menjadi tersangka, yang terdiri dari pegawai PLN dan pihak swasta. Penyampaian tuntutan di Mabes Polri menunjukkan bahwa kelompok tersebut ingin penanganan perkara itu mendapat perhatian. Rincian di luar tuntutan tersebut tidak menjadi bagian dari informasi yang disampaikan di sini. Karena itu, uraian ini tidak menambahkan nama, jabatan, alasan hukum, ataupun perkembangan proses yang tidak tercantum dalam bahan. Fokusnya tetap pada desakan AMPER agar kelima tersangka dibebaskan, serta pada konteks bahwa tuntutan tersebut disampaikan sebagai sorotan terhadap penanganan kasus blackout di Kota Batam. Sikap kelompok itu dapat dicatat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dalam aksi, sementara keputusan mengenai perkara tetap berada di luar keterangan tuntutan tersebut.
Dalam aksi di Mabes Polri, peserta AMPER menyampaikan pandangan bahwa blackout di Batam merupakan peristiwa spontan dan tidak terduga. Mereka menilai gangguan tersebut diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area yang berkaitan dengan sistem kelistrikan. Menurut massa, kejadian semacam itu dapat muncul secara tiba-tiba, sehingga tidak tepat jika seluruh rangkaian peristiwa langsung dipahami sebagai sesuatu yang telah direncanakan atau dilakukan dengan sengaja.
Penilaian tersebut merupakan pandangan yang dikemukakan oleh peserta aksi, bukan kesimpulan independen mengenai penyebab blackout. Dugaan keterlibatan hewan liar perlu dibedakan dari temuan yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan teknis maupun proses penyelidikan. Karena itu, pernyataan massa sebaiknya dibaca sebagai bagian dari sikap mereka terhadap penanganan kasus, bukan sebagai penetapan fakta tentang sumber gangguan listrik di Batam.
AMPER juga menyoroti pentingnya memahami konteks kejadian sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Dalam pandangan peserta, karakter insiden yang mendadak perlu menjadi pertimbangan ketika aparat menilai peristiwa dan pihak-pihak terkait. Namun, penentuan penyebab tetap memerlukan bukti, keterangan, serta pemeriksaan yang dapat diuji. Penyampaian pandangan dalam aksi tidak menggantikan tugas penyidik atau ahli untuk menelusuri kronologi dan kondisi teknis yang relevan.
Dengan demikian, penekanan AMPER pada sifat blackout yang tidak terduga mencerminkan posisi massa dalam aksi tersebut. Dugaan bahwa hewan liar memicu gangguan menjadi salah satu penjelasan yang mereka sampaikan, tetapi statusnya tetap sebagai dugaan menurut peserta. Penjelasan resmi tentang penyebab kejadian hanya dapat dirumuskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang. Pembedaan ini penting agar aspirasi demonstran dapat dicatat secara akurat tanpa menyamakan klaim mereka dengan kesimpulan yang telah dibuktikan.
Dalam aksi di Mabes Polri, AMPER menyerukan agar dugaan kelalaian pidana yang dikaitkan dengan pekerja operasional dalam kasus blackout Batam ditelusuri melalui audit teknis. Seruan ini menempatkan pemeriksaan atas penyebab gangguan sebagai bagian penting sebelum tanggung jawab pidana dibebankan kepada individu. Menurut tuntutan yang disampaikan dalam aksi, penilaian semestinya didasarkan pada telaah terhadap aspek teknis dan operasional yang relevan, bukan semata-mata pada posisi seseorang dalam struktur kerja.
Audit teknis dapat menjadi sarana untuk memeriksa rangkaian kejadian, prosedur yang berlaku, serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap blackout. Dalam kerangka itu, pemeriksaan diharapkan dilakukan secara cermat dan berbasis bukti, sehingga dugaan terhadap pekerja dapat diuji dengan konteks tugas dan kondisi operasional yang sebenarnya. Seruan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan ada atau tidaknya kelalaian, melainkan meminta agar dugaan yang muncul diperiksa melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tuntutan audit itu berkaitan dengan keberatan AMPER terhadap apa yang mereka pandang sebagai kriminalisasi pegawai PLN. Organisasi tersebut menyoroti risiko ketika pekerja operasional menjadi sasaran proses pidana tanpa penelusuran teknis yang memadai atas peristiwa dan sistem yang terlibat. Karena itu, audit dipandang sebagai langkah untuk membantu membedakan kesalahan individu, persoalan prosedur, dan kemungkinan faktor teknis lain, tanpa lebih dahulu mengarahkan kesimpulan kepada pihak tertentu.
Dengan meminta penelusuran teknis, AMPER mendorong agar penanganan kasus mempertimbangkan bukti dan pembagian tanggung jawab secara proporsional. Seruan itu juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menilai tindakan pekerja yang menjalankan fungsi operasional, terutama ketika penyebab gangguan belum dipaparkan secara lengkap dalam bahan yang tersedia. Sampai ada hasil pemeriksaan yang dapat dirujuk, audit tetap merupakan tuntutan yang disampaikan dalam aksi, bukan dasar untuk menyatakan kesimpulan mengenai penyebab blackout ataupun perkembangan perkara.
Baca juga: 18 Bulan Berproses, Penanganan Kasus Suarni Kini Disorot Propam dan Wassidik Polda Jatim | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Kalsel dalam Rapat Evaluasi | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan
