Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan penilaian berbasis risiko untuk menentukan apakah suatu media sosial memiliki tingkat risiko tinggi bagi anak. Dengan pendekatan ini, status sebuah platform tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas atau jumlah penggunanya, melainkan oleh potensi dampak dan risiko yang dapat muncul ketika anak mengakses layanan tersebut. Penilaian itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan batas penggunaan bagi anak-anak.
Menurut Meutya, YouTube serta platform yang berada dalam grup Meta saat ini masuk kategori berisiko tinggi bagi anak. Kelompok tersebut mencakup Instagram dan Threads. Karena penilaian itu, anak-anak tidak boleh menggunakan platform-platform tersebut. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembatasan ditujukan pada layanan yang dinilai memiliki risiko tinggi, bukan pada seluruh media sosial secara otomatis. Pemerintah, melalui pendekatan berbasis risiko, membedakan platform berdasarkan tingkat risiko yang dinilai melekat pada masing-masing layanan.
Meutya menyampaikan penilaian tersebut dalam diskusi yang digelar Kosgoro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menerangkan posisi pemerintah terkait penentuan kategori risiko dan menyebutkan sejumlah layanan yang masuk kategori tinggi. Dengan demikian, penyebutan YouTube, Instagram, dan Threads merupakan penilaian yang disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, bukan kesimpulan umum yang berlaku tanpa atribusi.
Penggunaan kerangka penilaian risiko menjadi bagian penting dalam pembahasan perlindungan anak di ruang digital. Kerangka tersebut memungkinkan pemerintah melihat karakteristik dan potensi bahaya dari suatu platform sebelum menentukan kebijakan yang relevan. Bagi orang tua dan pendamping, pernyataan Meutya memberikan gambaran tentang layanan yang menurut pemerintah perlu dibatasi bagi anak. Namun, rincian lebih lanjut mengenai indikator, proses evaluasi, maupun penerapan pembatasan tidak dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan pada diskusi itu. Karena itu, informasi utama yang dapat dipastikan adalah bahwa pemerintah memakai pendekatan berbasis risiko, serta bahwa YouTube dan layanan dalam grup Meta, termasuk Instagram dan Threads, saat ini dinilai berisiko tinggi dan tidak boleh digunakan anak-anak.
Penetapan YouTube dan platform Meta sebagai layanan berisiko tinggi bagi anak tidak berarti bahwa status tersebut bersifat permanen. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, kategori risiko dapat berubah apabila platform melakukan perubahan yang mampu mengurangi risiko bagi anak. Dengan demikian, penilaian ini bukan label yang melekat tanpa kemungkinan evaluasi ulang, melainkan gambaran atas tingkat risiko yang dinilai ada pada suatu layanan. Jika tingkat risiko itu berkurang, status platform juga dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi platform untuk memperbaiki kondisi yang menjadi dasar penilaian. Namun, perubahan status bukan sekadar persoalan administratif atau penggantian kategori. Hal yang menjadi perhatian adalah apakah upaya platform benar-benar menurunkan risiko yang dihadapi pengguna anak. Meutya tidak merinci bentuk perubahan tertentu yang harus dilakukan, sehingga tidak tepat mengaitkan penilaian ini dengan satu langkah teknis atau kebijakan spesifik. Inti pesannya adalah adanya peluang untuk menurunkan status melalui pengurangan risiko.
Tujuan yang disampaikan Meutya juga tidak terbatas pada menunda keterlibatan anak dengan layanan yang dinilai berisiko tinggi. Pemerintah, menurut penjelasannya, ingin mendorong platform agar mengurangi risiko bagi anak sehingga mereka dapat mengakses pangsa pasar digital anak-anak di Indonesia. Dengan kata lain, pengurangan risiko dipandang sebagai dorongan agar layanan menjadi lebih layak bagi anak, sekaligus membuka kemungkinan bagi platform untuk menjangkau pasar tersebut. Kerangka ini menempatkan keselamatan anak sebagai pertimbangan penting, tanpa menutup peluang layanan digital untuk berubah dan memperoleh penilaian yang berbeda apabila risikonya berhasil ditekan.
Meutya mendorong setiap platform digital untuk menilai sendiri tingkat risiko dari layanan yang mereka sediakan. Penilaian tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memahami dampak fitur, konten, dan interaksi di dalam aplikasi terhadap pengguna, terutama anak-anak. Platform memiliki pemahaman langsung mengenai cara kerja layanan serta kelompok pengguna yang dituju, sehingga mereka perlu mengambil tanggung jawab dalam menjelaskan potensi risiko secara terbuka. Dorongan ini bukan berarti pemerintah telah menetapkan kewajiban atau skema penilaian yang berlaku. Meutya menyampaikan harapan agar penyedia layanan secara proaktif mengevaluasi produknya dan memberikan informasi yang membantu masyarakat mengambil keputusan dengan lebih terukur.
Salah satu bentuk keterbukaan yang diharapkan ialah keterangan batas usia yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Informasi tersebut sebaiknya tidak tersembunyi dalam ketentuan panjang atau istilah teknis, melainkan disampaikan secara langsung saat pengguna mengakses layanan atau membuat akun. Meutya menggambarkan pendekatan yang dapat dipahami dengan mengacu pada pengelompokan usia dalam perfilman. Dalam konteks tersebut, penonton memperoleh penanda yang menunjukkan kelompok usia yang sesuai dengan suatu karya. Prinsip serupa dapat membantu keluarga mengenali karakter layanan digital dan mempertimbangkan apakah aksesnya tepat bagi anak, tanpa harus menafsirkan sendiri informasi yang rumit.
Melalui penilaian mandiri dan penjelasan batas usia, platform diharapkan dapat menyatakan dengan jujur kelompok pengguna yang sesuai untuk layanannya. Sebuah layanan mungkin cocok bagi anak-anak, sementara layanan lain lebih tepat bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas atau hanya bagi orang dewasa. Keterangan semacam itu dapat menjadi panduan bagi orang tua, anak, dan masyarakat, sekaligus mendorong platform bertanggung jawab atas rancangan serta lingkungan yang mereka tawarkan. Namun, gagasan tersebut masih merupakan dorongan ke depan dari Meutya, bukan kebijakan yang disebut telah diterapkan. Karena itu, belum ada dasar untuk menganggap penilaian atau label usia tersebut telah diwajibkan secara resmi kepada semua penyedia platform digital.
Peraturan pemerintah mengenai perlindungan anak di ruang digital menjadi landasan bagi dorongan pemerintah agar platform meninjau kembali cara layanan mereka digunakan oleh anak. Dalam konteks penilaian YouTube dan platform Meta sebagai layanan berisiko tinggi bagi anak, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa perlindungan tidak hanya bergantung pada imbauan kepada keluarga atau pengguna. Penyedia layanan juga didorong mengambil langkah yang lebih aktif untuk mengatur layanan serta memperhatikan kelompok usia yang mengaksesnya. Peraturan tersebut menjadi kerangka untuk mendorong perubahan itu, tanpa berarti bahwa setiap platform telah menerapkan langkah yang sama.
Meutya menyampaikan bahwa sebelumnya sejumlah platform merasa layanan mereka cukup aman bagi pengguna berusia 13 tahun ke atas. Pandangan tersebut menjadi bagian dari konteks pembahasan tentang perlindungan anak di internet. Pemerintah, melalui PP itu, ingin mendorong platform untuk menilai kembali anggapan tersebut secara lebih jujur dan mempertimbangkan risiko yang dapat dihadapi anak ketika menggunakan layanan digital. Penilaian yang lebih terbuka dipandang penting agar keputusan mengenai akses dan pengaturan layanan tidak semata-mata didasarkan pada batas usia yang selama ini dianggap memadai oleh penyedia platform.
Selain penilaian yang jujur, langkah yang ingin didorong mencakup pengaturan layanan dan penerapan verifikasi usia. Tujuannya adalah agar platform memiliki cara untuk mempertimbangkan usia pengguna dan menyesuaikan akses secara lebih bertanggung jawab. Pernyataan itu menempatkan verifikasi usia sebagai salah satu upaya yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan, bukan sebagai rincian teknis yang telah ditetapkan dalam penjelasan tersebut. Dorongan melalui peraturan pemerintah juga menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan keterlibatan platform.
Baca juga: Puspsi TNI Berikan Trauma Healing bagi Anak Penyintas Gempa Bumi NTT
