Kabupaten Samosir | Kajian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada 2025 memberikan gambaran penting mengenai kondisi literasi di Indonesia. Tingkat Kegemaran Membaca nasional tercatat sebesar 54,8 dan berada dalam kategori rendah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 52,43. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun budaya baca masih menghadapi tantangan yang nyata. Meski masyarakat memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi, kebiasaan membaca dan dukungan bagi tumbuhnya literasi belum berkembang secara merata. Karena itu, capaian indeks perlu dipahami sebagai penanda kondisi yang harus ditangani bersama, bukan sekadar angka untuk dibandingkan dari tahun ke tahun.
Temuan tersebut menegaskan perlunya memperkuat ekosistem literasi secara menyeluruh. Menambah koleksi atau menyediakan bahan bacaan merupakan langkah penting, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai layanan perpustakaan yang relevan, ruang membaca yang nyaman, kegiatan literasi yang berkelanjutan, serta pendampingan bagi masyarakat. Ketersediaan buku perlu dihubungkan dengan kebutuhan dan minat pembaca, termasuk anak-anak, pelajar, dan warga di wilayah yang aksesnya terbatas. Perpustakaan dapat berperan sebagai penghubung bahan bacaan, kegiatan belajar, dan partisipasi komunitas. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menjangkau buku, tetapi juga terdorong untuk membaca, berdiskusi, dan memanfaatkan informasi secara kritis.
Persoalan dan kebutuhan penguatan ini turut dibahas dalam kegiatan asesmen dan visitasi akreditasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat peran perpustakaan daerah dalam mendukung layanan literasi, sekaligus menilai aspek yang masih perlu dikembangkan. Dalam konteks angka nasional, akreditasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan standar kelembagaan. Proses ini juga dapat mendorong evaluasi terhadap mutu layanan, pengelolaan koleksi, program, dan keterlibatan masyarakat. Bagi Samosir maupun daerah lain, hasil kajian Perpusnas dapat menjadi pengingat bahwa peningkatan budaya baca membutuhkan kerja berkesinambungan. Pemerintah, pengelola perpustakaan, sekolah, komunitas, dan keluarga perlu saling mendukung agar akses bacaan tumbuh menjadi kebiasaan literasi yang nyata.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menekankan bahwa akreditasi perpustakaan semestinya berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Penilaian tidak cukup dipahami sebagai proses untuk memperoleh pengakuan atau memenuhi persyaratan administratif. Akreditasi perlu mendorong perpustakaan menjalankan fungsi yang relevan, terbuka, dan berguna bagi warga yang dilayaninya. Dengan demikian, hasil penilaian dapat menunjukkan bukan hanya kepatuhan terhadap standar, tetapi juga kemampuan perpustakaan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemenuhan standar tetap penting. Sarana yang memadai, koleksi yang sesuai, serta tata kelola yang baik menjadi dasar bagi layanan perpustakaan yang berkualitas. Namun, kelengkapan tersebut perlu diikuti akses yang mudah dan pemanfaatan bahan bacaan secara aktif. Koleksi yang tersedia, misalnya, perlu dikenalkan kepada pengunjung dan disesuaikan dengan minat maupun kebutuhan mereka. Begitu pula fasilitas harus dapat digunakan dengan nyaman oleh berbagai kelompok, termasuk anak-anak, pelajar, keluarga, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Standar akan lebih bermakna ketika diterapkan dalam pengalaman layanan sehari-hari.
Harapan yang ingin dicapai ialah menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Layanan dan kegiatan literasi dapat dirancang berdasarkan kondisi warga setempat, seperti mendukung pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan ruang belajar, atau mengembangkan keterampilan yang berguna. Keterlibatan masyarakat dalam mengenali kebutuhan juga membantu perpustakaan memilih program yang tepat dan mendorong partisipasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan perpustakaan tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas atau tertibnya administrasi, tetapi dari sejauh mana keberadaannya memberi manfaat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perspektif ini menempatkan akreditasi sebagai alat perbaikan layanan, sehingga perpustakaan terus berkembang menjadi ruang yang mudah dijangkau, dipercaya, dan digunakan warga.
Penguatan budaya baca merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat yang terbiasa membaca memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pengetahuan, memahami perubahan, dan mengambil keputusan secara lebih baik. Karena itu, upaya meningkatkan minat baca tidak dapat dibebankan hanya kepada perpustakaan atau sekolah. Diperlukan langkah menyeluruh yang berkesinambungan, sehingga kegiatan membaca hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan oleh semua kelompok usia.
Perpustakaan dapat menjadi penggerak dengan menyediakan bacaan bermutu yang beragam, relevan, dan mudah diakses. Koleksi perlu mencakup kebutuhan anak, pelajar, keluarga, serta masyarakat dengan latar dan minat yang berbeda. Pada saat yang sama, kompetensi tenaga perpustakaan perlu ditingkatkan agar mereka mampu mendampingi pengunjung, mengelola informasi, dan merancang kegiatan literasi yang menarik. Layanan yang ramah, inklusif, dan sesuai kebutuhan lokal akan membuat perpustakaan lebih bermanfaat. Kerja sama dengan sekolah, komunitas, penerbit, dan lembaga lain juga dapat memperluas jangkauan program serta menghadirkan sumber daya baru.
Kebiasaan membaca sepanjang hayat tumbuh ketika keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat ikut berperan. Orang tua dapat membacakan cerita dan menyediakan waktu membaca bersama, sementara sekolah mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam pembelajaran. Pemerintah daerah dapat mendukung akses, fasilitas, dan program perpustakaan, sedangkan komunitas membantu menghadirkan kegiatan yang dekat dengan kehidupan warga. Dengan kolaborasi tersebut, membaca tidak berhenti sebagai tugas sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang dipelihara di rumah, ruang belajar, dan lingkungan sosial.
Dalam ekosistem ini, perpustakaan perlu dipandang sebagai ruang publik inklusif, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Pengunjung dapat menggunakannya untuk mencari pengetahuan, bertemu dan bertukar gagasan, mengembangkan kreativitas, serta membangun keterampilan. Koleksi dan layanan informasi juga dapat membantu warga menemukan solusi praktis atas kebutuhan sehari-hari, mulai dari belajar hingga memperoleh informasi layanan publik. Ketika pintu perpustakaan terbuka bagi semua, ruang tersebut mendukung partisipasi dan pembelajaran bersama. Dukungan banyak pihak menjadikan perpustakaan relevan sekaligus memperkuat budaya baca di Indonesia.
Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom memandang akreditasi perpustakaan sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menilai sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan. Baginya, proses ini tidak semestinya dipahami hanya sebagai urusan administratif atau jalan untuk memperoleh sertifikat. Akreditasi menyediakan ruang untuk melihat kondisi perpustakaan secara lebih terukur, mengenali hal-hal yang sudah berjalan baik, dan menentukan aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan cara pandang tersebut, hasil akreditasi dapat menjadi dasar bagi pembenahan yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian formal yang selesai setelah penilaian dilakukan. Fokus utamanya adalah memastikan perpustakaan semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.
Vandiko juga mengakui bahwa perpustakaan daerah masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam sarana dan prasarana serta pelayanan kepada pemustaka. Pengakuan ini menjadi titik awal yang penting dalam menetapkan langkah peningkatan, karena kondisi yang ada perlu dipahami secara terbuka sebelum solusi disusun. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berbenah, menghadirkan inovasi, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut mencakup perhatian pada pengalaman pemustaka ketika mengakses koleksi, ruang, maupun berbagai kegiatan perpustakaan. Layanan yang lebih dekat diharapkan dapat membuat keberadaan perpustakaan terasa relevan dalam kehidupan sehari-hari warga. Selain itu, pengembangan kegiatan berbasis inklusi sosial menjadi bagian dari upaya agar perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas.
Evaluasi dan rekomendasi dari asesor Perpustakaan Nasional (Perpusnas) akan digunakan pemerintah daerah sebagai peta jalan untuk memperbaiki layanan. Masukan tersebut dapat membantu menentukan prioritas pembenahan, baik terkait sarana prasarana maupun cara perpustakaan melayani pemustaka dan menyelenggarakan kegiatan. Langkah peningkatan akan diarahkan agar penyelenggaraan perpustakaan semakin sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
Baca juga: Pesan Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto : TNI Harus Terus Menjadi Pelopor Perjuanngan Bangsa Meraih Kejayaan | Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Ada kemungkinan Libra hanya sedang mengalami fase emosional yang membuat cara pandangnya terhadap hubungan menjadi berbeda
