Jakarta | Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyatakan dukungan terhadap wacana Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif kepada mobil hybrid. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan kendaraan rendah emisi dapat mencakup beragam teknologi, tidak hanya kendaraan listrik berbasis baterai. Bagi Periklindo, mobil hybrid patut dipertimbangkan karena menggabungkan mesin pembakaran internal dengan sistem penggerak listrik, sehingga menawarkan pendekatan berbeda dalam upaya menekan dampak penggunaan kendaraan.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menilai kendaraan hybrid dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Penggunaan motor listrik sebagai bagian dari sistem penggerak memungkinkan kendaraan memanfaatkan energi secara lebih efisien dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, kebutuhan terhadap BBM berpotensi berkurang dibandingkan penggunaan kendaraan yang hanya mengandalkan mesin konvensional. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan mengapa teknologi hybrid dinilai memiliki peran dalam agenda pengurangan konsumsi energi fosil.
Moeldoko juga mengaitkan manfaat kendaraan hybrid dengan pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂). Menurut pandangannya, potensi penurunan konsumsi BBM dapat berhubungan dengan berkurangnya emisi dari penggunaan kendaraan. Atas dasar itu, ia berpendapat mobil hybrid layak dipertimbangkan dalam kategori kendaraan listrik. Pandangan tersebut memperluas diskusi mengenai definisi dan cakupan kendaraan yang dapat memperoleh dukungan kebijakan, sekaligus menempatkan teknologi hybrid sebagai salah satu opsi dalam transisi menuju mobilitas yang lebih rendah emisi.
Moeldoko menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta pada pekan sebelumnya. Dukungan Periklindo terhadap wacana insentif tidak dengan sendirinya menetapkan bentuk, besaran, ataupun mekanisme bantuan yang akan diterapkan. Hal-hal tersebut tetap menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pemerintah. Namun, pernyataan itu menegaskan bahwa asosiasi melihat manfaat efisiensi bahan bakar dan potensi pengurangan emisi sebagai dasar untuk mempertimbangkan kendaraan hybrid. Wacana insentif pun dapat menjadi ruang bagi pemerintah dan pelaku industri untuk menilai kontribusi berbagai teknologi kendaraan secara proporsional, dengan mempertimbangkan tujuan penghematan energi serta pengendalian emisi. Dalam kerangka tersebut, pandangan Periklindo mendukung pembahasan yang memasukkan mobil hybrid sebagai salah satu pilihan kebijakan, tanpa mengesampingkan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai maupun arah transisi industri otomotif nasional yang lebih luas.
Percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keringanan pajak. Periklindo berpandangan bahwa insentif fiskal perlu dilengkapi kebijakan nonfiskal agar masyarakat memiliki alasan praktis untuk beralih, sementara industri memperoleh kepastian mengenai arah pengembangan pasar. Pendekatan ini dapat mencakup kemudahan penggunaan kendaraan, pengaturan akses, serta dukungan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Dalam pembicaraan dengan pemerintah daerah, salah satu contoh yang mengemuka ialah aturan zonasi atau akses bagi kendaraan listrik di kawasan tertentu. Pemerintah dapat mengkaji pemberian kemudahan bagi kendaraan rendah emisi untuk memasuki wilayah atau ruas tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, kebutuhan warga, dan kesiapan fasilitas pendukung. Pengaturan seperti ini berpotensi membuat manfaat kendaraan ramah lingkungan lebih terasa dalam kegiatan sehari-hari, bukan semata-mata melalui pengurangan biaya saat pembelian.
Meski demikian, penerapan kebijakan akses membutuhkan perencanaan yang cermat. Kriteria kendaraan yang berhak memperoleh kemudahan perlu dijelaskan, begitu pula cakupan kawasan, periode penerapan, dan mekanisme pengawasannya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan atau membebani pengguna yang belum memiliki pilihan kendaraan lain. Evaluasi berkala dapat membantu mengukur dampaknya terhadap mobilitas, kualitas udara, dan penerimaan masyarakat sebelum aturan diperluas.
Moeldoko turut menyampaikan bahwa kebijakan serupa mungkin dapat dipertimbangkan di kawasan wisata, tempat pengendalian kendaraan dan kualitas lingkungan menjadi perhatian. Gagasan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai akses kendaraan listrik, tetapi belum berarti aturan telah ditetapkan atau diberlakukan. Rencana semacam ini masih perlu dikaji bersama pemerintah terkait, pengelola kawasan, pelaku usaha, serta masyarakat setempat. Dengan demikian, insentif nonfiskal dapat dipahami sebagai opsi pelengkap yang sedang dibicarakan, bukan kebijakan yang sudah berlaku. Kombinasi dukungan fiskal dan pengaturan akses hanya akan efektif jika dirancang secara konsisten, transparan, dan sesuai kebutuhan lokal, sekaligus memberi kepastian bagi konsumen dan pelaku industri.Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan berteknologi elektrifikasi, tidak hanya mobil listrik berbasis baterai. Usulan tersebut mencakup kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperluas pilihan dukungan bagi teknologi yang dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, sembari mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan industri otomotif nasional.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut sejumlah bentuk kemudahan yang dapat dipertimbangkan, terutama di kawasan perkotaan. Kendaraan elektrifikasi, misalnya, dapat dikecualikan dari aturan ganjil genap dan memperoleh fasilitas parkir khusus. Pemerintah juga dapat menyederhanakan proses administrasi yang berkaitan dengan penggunaan atau kepemilikan kendaraan tersebut. Kemudahan semacam ini tidak berupa bantuan uang langsung, tetapi memberi manfaat praktis kepada pengguna dan berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk memilih kendaraan dengan teknologi yang lebih efisien.
Untuk kendaraan yang masih membutuhkan pasokan listrik eksternal, fasilitas pengisian daya juga menjadi bagian dari usulan. Ketersediaan titik pengisian yang memadai dapat mendukung penggunaan PHEV maupun jenis kendaraan elektrifikasi lain sesuai karakteristik teknologinya. Rincian penerapan, cakupan, dan mekanisme setiap fasilitas tetap perlu dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri, agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan tidak menimbulkan kendala baru bagi pengguna.
Menurut Sarmuji, dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat transisi energi nasional, mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, dan menekan emisi. Tujuan ini menempatkan insentif nonfiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan, selain dukungan fiskal yang mungkin berlaku bagi kategori kendaraan tertentu. Usulan itu disampaikan setelah pertemuan dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk membahas kebutuhan industri dan opsi kebijakan yang dapat mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi secara bertahap. Dengan kemudahan yang tepat sasaran, pemerintah berharap pilihan teknologi rendah emisi semakin menarik, tanpa mengabaikan kesiapan infrastruktur dan keberlanjutan industri dalam negeri.
Perbedaan utama dalam pembahasan insentif kendaraan elektrifikasi terletak pada status dukungan yang telah tersedia. Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) sudah menikmati sejumlah kemudahan. Dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan fiskal, tetapi juga mencakup aspek administratif dan aturan mobilitas, termasuk pengecualian dari ketentuan ganjil genap. Kemudahan semacam ini menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan tanpa emisi langsung saat berkendara serta memperluas penerimaan masyarakat terhadap teknologi listrik.
Posisi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV) masih berbeda. Ketiganya menggabungkan teknologi elektrifikasi dengan konfigurasi penggerak atau sumber energi yang tidak sama dengan BEV, sehingga bentuk dukungan yang tepat belum dapat dianggap otomatis serupa. Sarmuji menyampaikan bahwa insentif bagi kelompok kendaraan tersebut masih perlu dibicarakan dan dirumuskan. Pembahasan dapat mencakup pilihan kemudahan nonfiskal, seperti pengaturan administrasi atau kebijakan mobilitas, tetapi rincian dan cakupannya harus ditetapkan melalui proses tersendiri.
Perbedaan status ini penting bagi industri karena produsen dan konsumen perlu memahami apakah suatu kemudahan telah berlaku atau masih berupa gagasan. Dukungan untuk BEV yang sudah dinikmati tidak dengan sendirinya menjadi dasar bahwa hybrid, PHEV, dan REEV berhak atas fasilitas yang sama. Setiap opsi memerlukan pertimbangan mengenai karakter teknologi, tujuan kebijakan, serta konsistensi aturan.
Baca juga: Hadiri Munas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bamsoet Apresiasi Terpilihnya Kembali Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum | Menerima Ketum PERIKLINDO Jenderal Moeldoko Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Basis Industri Kendaraan Listrik Dunia | Wujudkan Dukungan Pembangunan di Desa, Babinsa Hadiri Musrenbangdes
