Jakarta | Kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup lebar antarwilayah. Angka tertinggi banyak ditemukan di kawasan perkotaan, wilayah kepulauan, serta daerah yang menghadapi tantangan geografis dan logistik. Kondisi tersebut mengingatkan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak terbentuk secara seragam: lokasi, akses terhadap barang dan jasa, serta keadaan setempat turut memengaruhi besarnya pengeluaran yang diperlukan. Dalam pemetaan ini, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan KHL sebesar Rp5.898.511 per bulan.
Posisi Jakarta sebagai wilayah dengan angka tertinggi sejalan dengan karakter kota besar, tempat kebutuhan sehari-hari berlangsung dalam lingkungan dengan biaya dan pola konsumsi yang khas. Namun, tingginya KHL tidak terbatas pada pusat perkotaan. Sejumlah kawasan kepulauan dan daerah dengan hambatan geografis juga menonjol. Ketika distribusi barang harus menempuh jarak atau jalur yang lebih rumit, akses terhadap kebutuhan sehari-hari dapat berbeda dari wilayah yang lebih mudah dijangkau. Karena itu, angka antardaerah perlu dibaca dengan mempertimbangkan konteks wilayah, bukan hanya dibandingkan sebagai daftar peringkat.
Data yang menjadi dasar pemetaan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memberi dasar untuk melihat KHL sebagai gambaran kebutuhan hidup yang dapat dibandingkan lintas wilayah. Peta ini berguna untuk mengenali lokasi dengan kebutuhan biaya lebih tinggi, sekaligus menyoroti bahwa tantangan hidup layak dapat muncul dalam bentuk berbeda. Di perkotaan, kepadatan dan karakter biaya setempat menjadi bagian dari konteks; di daerah kepulauan atau dengan akses geografis yang menantang, distribusi dan keterjangkauan kebutuhan dapat menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian, angka Jakarta sebesar Rp5.898.511 per bulan merupakan titik tertinggi dalam gambaran tersebut, sementara variasi di wilayah lain menunjukkan pentingnya memahami kondisi lokal saat membahas biaya hidup layak di Indonesia.
Sepuluh daerah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) tertinggi menunjukkan rentang biaya bulanan yang cukup lebar. DKI Jakarta menempati posisi pertama, sementara Kalimantan Tengah berada di urutan kesepuluh. Seluruh angka dalam daftar ini merupakan nilai KHL bulanan, sehingga dapat dibaca sebagai perkiraan kebutuhan biaya hidup layak selama satu bulan di masing-masing daerah. Urutan disusun dari nilai tertinggi ke terendah agar perbandingan antardaerah lebih mudah dilakukan.
1. DKI Jakarta — Rp5.898.511 per bulan. Nilai ini merupakan yang tertinggi di sepuluh daerah dalam daftar.
2. Kalimantan Timur — Rp5.735.353 per bulan. Angkanya berada di bawah DKI Jakarta, dengan selisih Rp163.158.
3. Kepulauan Riau — Rp5.717.082 per bulan. KHL wilayah ini hanya terpaut Rp18.271 dari Kalimantan Timur.
4. Papua — Rp5.314.281 per bulan. Nilainya lebih rendah daripada Kepulauan Riau, tetapi masih melampaui Rp5,3 juta.
5. Bali — Rp5.253.107 per bulan. Jumlahnya berada sedikit di bawah Papua, dengan perbedaan Rp61.174.
6. Papua Barat — Rp5.246.172 per bulan. Nilai KHL bulanannya mendekati Bali, dengan selisih Rp6.935.
7. Kalimantan Utara — Rp4.968.935 per bulan. Angka ini berada di bawah Rp5 juta dan menempati posisi ketujuh.
8. Maluku Utara — Rp4.431.339 per bulan. Nilainya lebih rendah Rp537.596 dibandingkan Kalimantan Utara.
9. Banten — Rp4.295.985 per bulan. KHL bulanannya terpaut Rp135.354 dari Maluku Utara.
10. Kalimantan Tengah — Rp4.279.888 per bulan. Daerah ini menutup daftar sepuluh besar, dengan selisih Rp16.097 dari Banten.
Secara keseluruhan, nilai tertinggi dan terendah dalam daftar berbeda Rp1.618.623 per bulan. Tiga posisi teratas mencatat KHL di atas Rp5,7 juta, sedangkan dua daerah terbawah berada di kisaran Rp4,2 juta. Perbandingan tersebut memperlihatkan variasi kebutuhan hidup layak bulanan antardaerah, tanpa mengubah urutan maupun nilai yang tercantum.
Tingginya kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu daerah dapat berkaitan dengan pola konsumsi, kondisi geografis, kegiatan ekonomi, serta kemudahan memperoleh barang dan jasa. Di Jakarta, tekanan biaya terutama tampak pada kebutuhan perumahan, transportasi, dan konsumsi harian. Tingginya kebutuhan tempat tinggal dan mobilitas di kawasan perkotaan dapat membuat pengeluaran rumah tangga lebih besar, sementara kebutuhan pangan dan layanan sehari-hari ikut membentuk total biaya hidup. Karena itu, angka KHL perlu dibaca dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi masyarakat setempat.
Di Kalimantan Timur, kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur menjadi konteks yang dapat berkaitan dengan kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi dan perubahan kawasan dapat memengaruhi kebutuhan barang, jasa, serta biaya hidup masyarakat. Kepulauan Riau menghadapi konteks berbeda: harga barang dan jasa serta ketergantungan pada distribusi logistik dapat berpengaruh pada pengeluaran. Sebagai wilayah kepulauan, arus pasokan menjadi bagian penting dalam ketersediaan dan biaya kebutuhan sehari-hari. Maluku Utara juga disebut menghadapi tekanan biaya sebagai wilayah kepulauan, meski kondisi tiap daerah dan rumah tangga tidak selalu sama.
Di Papua, tantangan geografis dan akses menjadi faktor yang perlu diperhatikan ketika melihat pemenuhan kebutuhan dasar. Bali memiliki konteks aktivitas pariwisata yang dapat berkaitan dengan dinamika kebutuhan barang dan jasa. Sementara itu, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara menghadapi persoalan distribusi barang, yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Di Banten, keberadaan kawasan industri dan urbanisasi merupakan konteks yang relevan dalam memahami kebutuhan hidup dan perubahan pola pengeluaran. Papua Barat dan Kalimantan Tengah juga tercatat dalam peta KHL, tetapi bahan yang tersedia tidak menjelaskan alasan khusus bagi tingginya angka di kedua wilayah tersebut. Oleh sebab itu, faktor yang tidak disebutkan sebaiknya tidak diasumsikan. Perbandingan antardaerah lebih tepat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks yang benar-benar tersedia, serta membedakan kondisi geografis dan ekonomi masing-masing wilayah tanpa menyamaratakan pengalaman penduduknya.Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Ukuran ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi pekerja agar dapat hidup secara layak. Karena itu, perubahan biaya dan pola konsumsi rumah tangga dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah ketika menilai kondisi pekerja dan merumuskan kebijakan pengupahan. KHL bukan satu-satunya unsur penentu besaran upah minimum, tetapi dapat membantu menyediakan landasan yang lebih terukur dalam proses penetapan maupun penyesuaian upah.
Dokumen sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 kepada kepala daerah memaparkan dua pendekatan untuk menghitung KHL. Metode yang lebih lama menggunakan survei dan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2013 serta Nomor 18 Tahun 2020. Dalam pendekatan tersebut, penghitungan mencakup 64 jenis kebutuhan sehari-hari. Meski memberi daftar komoditas yang terperinci, metode ini menghadapi sejumlah tantangan. Penentuan kebutuhan setiap komoditas per kapita tidak selalu mudah, sementara penyepakatan daftar barang dan jasa yang dimasukkan dalam penghitungan juga dapat memerlukan proses panjang. Perbedaan pandangan mengenai jenis, jumlah, dan relevansi komoditas berpotensi membuat hasil survei sulit diterapkan secara konsisten.
Pendekatan baru merujuk pada standar Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari survei rutin Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan bertumpu pada data yang dikumpulkan secara berkala, metode ini diharapkan dapat menggambarkan pola belanja masyarakat secara lebih sistematis serta mengurangi ketergantungan pada kesepakatan atas daftar komoditas satu per satu.
Baca juga: Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Meraih 1 Medali Perak Kejuaraan Tertinggi Untuk Kategori Poomsae | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah
