Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai klarifikasi atas pembicaraan sebelumnya yang menimbulkan pemahaman bahwa pemerintah akan menyediakan perangkat telepon seluler secara cuma-cuma. Airlangga menyatakan bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan maksud pembicaraan yang dimaksud. Dengan demikian, kabar mengenai rencana pembagian ponsel gratis bukanlah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah, berdasarkan keterangan yang ia sampaikan.
Klarifikasi itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pembicaraan sebelumnya dengan Hashim Djojohadikusumo tidak dimaksudkan sebagai rencana pemerintah untuk membagikan ponsel gratis. Ia menekankan bahwa maksud pembicaraan tersebut berbeda dari tafsiran yang berkembang, yakni bahwa masyarakat akan menerima perangkat telepon seluler tanpa biaya.
Penjelasan Airlangga menjadi penegasan atas isu yang mengaitkan pemerintah dengan wacana pembagian ponsel kepada masyarakat. Pokok keterangan yang disampaikan terbatas pada tidak adanya rencana pembagian tersebut dan perlunya memahami pembicaraan dengan Hashim sesuai maksudnya, bukan sebagai pengumuman program ponsel gratis. Airlangga tidak menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembagian perangkat, menetapkan sasaran penerima, atau menentukan waktu pelaksanaan. Karena itu, kabar mengenai pembagian ponsel gratis perlu dibedakan dari klarifikasi yang telah diberikan. Keterangan dalam rapat tersebut tidak menyebut adanya keputusan atau program semacam itu. Inti pernyataannya ialah meluruskan tafsiran terhadap pembicaraan sebelumnya, sekaligus menyatakan secara langsung bahwa pemerintah tidak mempunyai rencana membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Penjelasan ini merujuk pada keterangan Airlangga dalam rapat koordinasi tersebut dan tidak memperluasnya menjadi rincian kebijakan lain yang tidak disampaikan.
Wacana pembagian ponsel gratis muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan tersebut dalam keterangannya kepada publik. Ia mengaitkan penyediaan perangkat dengan upaya mendukung penyaluran bantuan sosial, terutama agar penerima bantuan dapat mengakses layanan atau informasi secara lebih mudah. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian karena menyangkut kemungkinan adanya fasilitas baru bagi masyarakat yang menerima bantuan pemerintah.
Dalam penjelasannya, Hashim juga menyebut ponsel tersebut akan dikaitkan dengan rekening digital yang dapat digunakan tanpa biaya. Ia menyampaikan bahwa rekening itu akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dengan demikian, gagasan yang dipaparkan bukan hanya mengenai pemberian perangkat, tetapi juga mencakup akses ke layanan keuangan digital dan dana awal di dalam rekening. Rincian tersebut merupakan bagian dari keterangan Hashim mengenai wacana yang ia sampaikan, bukan dengan sendirinya bukti bahwa skema itu sudah disusun secara resmi.
Penting untuk membedakan pernyataan mengenai gagasan tersebut dari keputusan atau pengumuman kebijakan pemerintah. Penyebutan ponsel gratis, rekening digital tanpa biaya, serta saldo awal Rp50 ribu tidak dapat langsung dimaknai sebagai konfirmasi bahwa program telah ditetapkan, memiliki jadwal pelaksanaan, atau tersedia bagi kelompok penerima tertentu. Sampai ada penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan, mekanisme, anggaran, dan sasaran penerima, informasi itu sebaiknya dipahami sebagai wacana yang disampaikan Hashim. Pembedaan ini membantu publik membaca konteks pernyataan secara proporsional dan menghindari anggapan bahwa pembagian perangkat sudah pasti berlangsung. Klarifikasi pemerintah menjadi relevan untuk menjelaskan apakah gagasan tersebut akan ditindaklanjuti dan bagaimana hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial yang telah berjalan.
Dalam keterangannya mengenai wacana rekening gratis, Hashim menjelaskan bahwa salah satu kelompok yang dituju adalah warga yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank. Sasaran tersebut, menurut Hashim, berkaitan dengan upaya membuka akses ke layanan perbankan bagi orang yang sebelumnya belum mempunyai rekening. Penjelasan itu menggambarkan rencana program sebagaimana disampaikan Hashim, bukan penegasan bahwa rekening tersebut sudah tersedia atau pembukaan rekeningnya telah dimulai.
Hashim juga menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk menyediakan rekening yang dimaksud. Dalam keterangannya, kedua bank itu disebut akan memfasilitasi proses pembukaan rekening bagi warga yang masuk dalam sasaran program. Rincian mengenai cara pendaftaran, persyaratan, waktu pelaksanaan, maupun bentuk layanan yang akan diberikan tidak dapat dianggap telah ditetapkan hanya berdasarkan penjelasan tersebut. Karena itu, penyebutan BRI dan BSI perlu dipahami sebagai bagian dari uraian Hashim tentang rencana, bukan sebagai tanda bahwa layanan telah berjalan.
Alasan yang dikemukakan Hashim adalah masih adanya penduduk Indonesia yang belum terjangkau layanan perbankan. Ia menyebut jumlahnya sekitar 30 persen penduduk Indonesia. Angka itu merupakan klaim Hashim dalam menjelaskan latar belakang rencana, sehingga sebaiknya tetap dilekatkan pada keterangannya dan tidak disajikan sebagai angka yang telah diverifikasi secara terpisah. Menurut penjelasannya, penyediaan rekening dan bantuan untuk membuka rekening dimaksudkan menjangkau kelompok tersebut, termasuk warga berusia 17 tahun yang belum memiliki rekening.
Dengan demikian, rincian mengenai sasaran usia, perkiraan kelompok yang belum terlayani, serta penunjukan BRI dan BSI bersumber dari pernyataan Hashim. Hal ini penting dibedakan dari kebijakan yang sudah diterapkan: keterangan tersebut menjelaskan arah rencana rekening gratis, sementara informasi operasional dan kepastian pelaksanaannya masih memerlukan penjelasan resmi lebih lanjut. Pembaca sebaiknya merujuk pada pengumuman pemerintah atau bank terkait untuk mengetahui apabila persyaratan, jadwal, dan mekanisme pembukaan rekening telah diumumkan.
Dalam penjelasannya mengenai wacana rekening digital, Hashim menyebut rekening tersebut dirancang sebagai saluran untuk menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Dengan mekanisme ini, penerima manfaat dapat memperoleh bantuan melalui akun digital yang terhubung dengan ponsel mereka. Rekening tersebut, sebagaimana dipaparkan, bukan bantuan berupa perangkat, melainkan sarana untuk mengirimkan dana kepada orang yang berhak menerimanya. Karena itu, pembahasan mengenai rekening digital berkaitan dengan cara penyaluran bantuan, bukan dengan pembagian ponsel oleh pemerintah.
Hashim juga menyampaikan bahwa ke depan bantuan tidak lagi dibagikan secara fisik. Sebagai gantinya, dana bantuan direncanakan dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening digital pada ponsel penerima manfaat. Penjelasan itu menggambarkan rencana penggunaan kanal digital agar bantuan dapat disalurkan langsung ke rekening penerima. Dalam uraian tersebut, ponsel berfungsi sebagai perangkat untuk mengakses rekening, sementara dana yang disalurkan tetap merupakan bantuan tunai. Penyebutan rekening pada ponsel tidak dengan sendirinya berarti perangkat itu akan disediakan atau dibagikan oleh pemerintah.
Perbedaan mekanisme pembayaran dan penyediaan perangkat menjadi penting dalam memahami pernyataan yang beredar. Hashim berbicara tentang rencana rekening digital sebagai jalur transfer bantuan, termasuk kemungkinan pengiriman dana langsung oleh Kementerian Keuangan kepada penerima yang berhak. Sementara itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana membagikan ponsel gratis. Dengan demikian, wacana rekening dan penyaluran bantuan yang disampaikan Hashim perlu dibedakan dari penegasan Airlangga mengenai ponsel: yang dibahas adalah penggunaan rekening untuk menyalurkan dana, bukan program pemberian telepon genggam kepada masyarakat.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
