Jakarta | Survei Kadin Business Pulse kuartal III-2026 menunjukkan bahwa gangguan akibat bencana alam dan masalah lingkungan telah dirasakan oleh banyak pelaku usaha di Indonesia. Sebanyak 57,9% responden anggota Kadin menyatakan usahanya terdampak dalam 12 bulan terakhir. Temuan tersebut disampaikan Fakhrul Fulvian, Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, dalam konferensi pers di kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Angka ini memperlihatkan bahwa risiko lingkungan bukan hanya persoalan wilayah terdampak secara langsung, tetapi juga dapat berpengaruh pada kegiatan bisnis dan kelancaran operasional di berbagai sektor.
Di dampak yang paling sering dilaporkan, kenaikan biaya operasional menjadi keluhan terbesar, dengan 13,5% responden menyebut usaha mereka menghadapi peningkatan pengeluaran. Biaya tambahan dapat muncul ketika perusahaan perlu menyesuaikan proses kerja, mengamankan fasilitas, atau mencari jalur dan sumber pasokan alternatif. Sebanyak 11,8% responden melaporkan penurunan penjualan atau permintaan. Kondisi tersebut menandakan bahwa gangguan lingkungan berpotensi memengaruhi aktivitas pelanggan maupun kemampuan perusahaan untuk melayani pasar. Sementara itu, 10,8% responden menyatakan mengalami gangguan transportasi dan logistik, yang dapat menghambat perpindahan barang serta keterhubungan pemasok, produsen, dan konsumen.
Rangkaian temuan ini menggambarkan bagaimana satu peristiwa dapat menimbulkan tekanan pada beberapa bagian usaha sekaligus. Gangguan rute pengiriman, misalnya, dapat memperpanjang waktu distribusi dan meningkatkan biaya, sementara kendala operasional dapat membatasi kapasitas perusahaan untuk memenuhi permintaan. Besarnya proporsi responden yang merasakan dampak juga menjadi pengingat bahwa paparan terhadap bencana dan gangguan lingkungan relevan bagi perencanaan bisnis. Namun, angka survei tersebut mencatat pengalaman responden dan tidak dengan sendirinya menjelaskan besarnya kerugian atau tingkat dampak pada setiap perusahaan. Perbedaan lokasi, jenis kegiatan usaha, skala perusahaan, serta kesiapan menghadapi risiko dapat membentuk pengalaman yang berbeda. Karena itu, data ini memberi gambaran mengenai jenis tekanan yang umum dilaporkan anggota Kadin, sekaligus menunjukkan perlunya perhatian pada ketahanan operasional dan kesinambungan rantai pasok ketika risiko lingkungan mengganggu kegiatan ekonomi.
Hasil survei menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha di Indonesia dalam menghadapi bencana masih beragam. Sebanyak 43,7% responden menyatakan siap, sedangkan 44,5% mengaku kurang siap atau tidak siap. Perbedaan angka tersebut menggambarkan adanya kesenjangan kesiapan yang patut diperhatikan, terutama karena bencana dapat mengganggu kegiatan operasional, keselamatan pekerja, dan kelangsungan usaha. Tingkat kesiapan menjadi penting bagi perusahaan untuk mengantisipasi risiko serta menjaga agar dampak gangguan tidak semakin meluas.
Sektor konstruksi tampak sebagai salah satu sektor yang paling rentan dalam temuan tersebut. Sebanyak 58,2% responden dari sektor konstruksi menyatakan kurang siap atau tidak siap menghadapi bencana. Sebaliknya, hanya 30,2% yang menyatakan siap. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden konstruksi belum merasa memiliki kesiapan yang memadai. Kesenjangan itu relevan bagi usaha yang menjalankan proyek di berbagai lokasi, karena gangguan dapat memengaruhi pekerjaan lapangan dan aktivitas yang sedang berlangsung. Namun, data survei tersebut secara khusus menggambarkan penilaian responden mengenai kesiapan, bukan rincian tentang langkah mitigasi yang telah diterapkan setiap perusahaan.
Fakhrul menilai kondisi sektor konstruksi tersebut perlu mendapat perhatian karena kegiatan konstruksi sangat bergantung pada cuaca dan banyak dilakukan di luar ruangan. Ketergantungan itu membuat pekerjaan lapangan berhadapan langsung dengan perubahan kondisi lingkungan, sehingga kesiapan menghadapi bencana menjadi aspek penting bagi kelangsungan kegiatan. Perhatian terhadap kesiapan diperlukan agar pelaku usaha dapat menilai risiko yang berkaitan dengan operasi mereka dan mempertimbangkan respons yang sesuai. Di tengah tingginya proporsi responden yang merasa kurang siap atau tidak siap, sektor ini memiliki alasan kuat untuk menjadikan pengelolaan risiko bencana sebagai perhatian dalam kegiatan usaha.
Selain konstruksi, industri pengolahan juga disebut sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian terkait kesiapan menghadapi bencana. Temuan ini menegaskan bahwa kebutuhan untuk memperkuat kesiapan tidak terbatas pada satu bidang usaha saja. Bagi sektor konstruksi dan industri pengolahan, gambaran survei dapat menjadi pengingat untuk meninjau kesiapan operasional secara berkala. Secara lebih luas, selisih responden yang merasa siap dan yang merasa kurang siap atau tidak siap menunjukkan bahwa ketahanan usaha terhadap bencana masih menjadi tantangan yang perlu ditangani oleh pelaku usaha di berbagai sektor.
Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan menjadi jenis gangguan yang paling banyak dilaporkan oleh responden dalam pembahasan mengenai dampak bencana terhadap kegiatan usaha. Sebanyak 13% responden menyebut karhutla sebagai bencana yang memengaruhi usaha mereka. Angka tersebut menunjukkan bahwa gangguan terkait kebakaran hutan dan lahan, termasuk kabut asap yang menyertainya, tercatat lebih sering dibandingkan jenis bencana lain dalam data yang disampaikan. Temuan ini menempatkan karhutla sebagai salah satu isu yang perlu diperhatikan ketika melihat keterkaitan kondisi lingkungan dan keberlangsungan aktivitas bisnis di Indonesia, tanpa mengabaikan bahwa dampaknya dapat berbeda menurut jenis usaha dan wilayah operasional masing-masing responden.
Sektor properti juga melaporkan pengaruh dari karhutla atau kabut asap. Dalam kelompok responden real estate, 21,4% menyatakan bahwa karhutla atau kabut asap merupakan salah satu bencana yang memengaruhi usaha mereka. Proporsi ini menggambarkan bahwa gangguan tersebut relevan bagi pelaku bisnis properti, yang kegiatannya berkaitan dengan keputusan pembelian rumah maupun pembangunan bangunan. Data itu tidak merinci bentuk pengaruh yang dialami setiap perusahaan, tetapi memperlihatkan bahwa sebagian responden real estate memasukkan karhutla dan kabut asap sebagai faktor yang berdampak pada usaha mereka. Karena itu, angka tersebut dapat dibaca sebagai laporan responden, bukan sebagai ukuran yang menjelaskan seluruh kondisi industri properti.
Fakhrul menyatakan bahwa karhutla dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli rumah atau membangun bangunan. Pernyataan ini menunjukkan jalur pengaruh yang berkaitan dengan pilihan masyarakat dalam aktivitas properti, khususnya ketika bencana kebakaran hutan dan lahan atau kabut asap menjadi perhatian. Keputusan untuk membeli hunian dan rencana pembangunan disebut sebagai hal yang dapat terpengaruh, sehingga isu karhutla relevan bagi pelaku real estate. Keterangan tersebut tidak merinci besaran perubahan keputusan, lokasi yang paling terdampak, ataupun dampak lanjutan lainnya. Dengan demikian, paparan ini terbatas pada data 13% responden, angka 21,4% di sektor real estate, serta pernyataan Fakhrul mengenai keputusan membeli rumah atau membangun bangunan.
Rencana investasi pelaku usaha menunjukkan kehati-hatian yang semakin kuat. Pada kuartal III-2026, proporsi pelaku usaha yang berencana menanamkan modal dalam enam bulan ke depan tercatat sebesar 32,4%. Angka ini turun dari 34,4% pada kuartal sebelumnya, sekaligus menandai penurunan selama tiga kuartal berturut-turut. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ketidakpastian masih memengaruhi keputusan bisnis, termasuk terkait ekspansi kapasitas, pembelian peralatan, dan pembukaan kegiatan usaha baru. Bagi sektor konstruksi dan properti, sikap menahan investasi dapat berdampak pada penjadwalan proyek serta permintaan terhadap bahan bangunan dan layanan pendukung.
Fakhrul menjelaskan bahwa tekanan terhadap kegiatan bisnis mulai mereda. Namun, kondisi itu belum mendorong pelaku usaha beralih ke sikap optimistis. Banyak perusahaan masih memilih menunggu perkembangan situasi sebelum menetapkan rencana investasi secara lebih pasti. Sikap tersebut mencerminkan upaya menjaga likuiditas dan mengendalikan risiko, terutama ketika bencana dapat mengganggu operasional, distribusi barang, maupun akses ke pasar. Dengan demikian, perbaikan tekanan belum serta-merta berarti pemulihan keyakinan. Keputusan investasi masih dipengaruhi oleh kepastian kondisi usaha dan kemampuan perusahaan menghadapi gangguan yang mungkin berulang.
Kadin Indonesia Institute menilai penguatan ketahanan.
Baca juga: Ringankan Beban Warga Terdampak Kemarau, Kodim Bojonegoro Kembali Pasok 64.000 Liter Air Bersih ke 4 Kecamatan | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api
