Jakarta | Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa penyaluran beras pemerintah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diproyeksikan mendekati 4 juta ton sepanjang 2026. Proyeksi tersebut mencakup penyaluran melalui sejumlah program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras. Besarnya angka yang diperkirakan itu menunjukkan peran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam mendukung intervensi pangan, terutama ketika stabilitas pasokan dan harga perlu dipertahankan.
Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran CBP melalui Perum Bulog tercatat mencapai 2,84 juta ton. Angka tersebut menjadi capaian sementara sebelum seluruh alokasi program yang diperhitungkan untuk tahun ini masuk ke dalam akumulasi penyaluran. Karena itu, proyeksi mendekati 4 juta ton tidak hanya merujuk pada volume CBP yang sudah direalisasikan, tetapi juga memperhitungkan penyaluran tambahan melalui program stabilisasi harga dan bantuan pangan. Perbedaan realisasi sementara dan proyeksi akhir tahun tersebut penting dipahami saat membandingkan capaian yang sudah tercatat dengan target atau perkiraan keseluruhan.
Dalam perhitungan proyeksi, terdapat alokasi beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 115,6 ribu ton serta bantuan pangan beras sebanyak 997 ribu ton. Kedua alokasi itu belum termasuk dalam realisasi CBP sebesar 2,84 juta ton yang tercatat hingga 20 Oktober. Jika seluruh penyaluran yang diproyeksikan dapat terlaksana, totalnya berpotensi melampaui rekor penyaluran CBP sebelumnya, yakni 3,37 juta ton pada 2024. Dengan demikian, capaian sepanjang 2026 diperkirakan menjadi yang tertinggi dibandingkan rekor tersebut, sekaligus menggambarkan besarnya skala penyaluran beras pemerintah pada periode dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka akhir tetap bergantung pada realisasi penyaluran program hingga penghujung tahun.
Hingga 20 Oktober 2026, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat mencapai sekitar 2,84 juta ton. Realisasi tersebut mencakup beberapa program dengan sasaran dan periode pelaksanaan berbeda, mulai dari stabilisasi pasokan dan harga beras hingga bantuan pangan serta dukungan untuk keadaan darurat. Rincian setiap komponen memperlihatkan besarnya peran CBP dalam memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat sepanjang tahun ini.
Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah menyalurkan 221,05 ribu ton beras pada Januari–Februari. Penyaluran SPHP kemudian mencapai 912,38 ribu ton selama Maret–Oktober. Jika digabungkan, realisasi SPHP untuk kedua periode tersebut berjumlah 1,13 juta ton. Program ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam total penyaluran CBP, sekaligus menunjukkan berlanjutnya distribusi beras pemerintah selama beberapa bulan terakhir.
Bantuan pangan menjadi komponen penting lainnya. Pada tahap pertama, penyalurannya tercatat 662,86 ribu ton, sedangkan tahap kedua mencapai 967,51 ribu ton. Dengan demikian, kedua tahap bantuan pangan tersebut berjumlah lebih dari 1,63 juta ton. Selain disalurkan melalui program reguler, CBP juga digunakan untuk merespons bencana dan keadaan darurat, dengan realisasi 13,73 ribu ton hingga tanggal pencatatan.
Adapun penyaluran bagi golongan anggaran mencapai 69,11 ribu ton. Setelah seluruh komponen—SPHP pada dua periode, bantuan pangan tahap pertama dan kedua, bantuan bencana serta keadaan darurat, dan penyaluran bagi golongan anggaran—dijumlahkan, totalnya sekitar 2,85 juta ton, atau 2,846 juta ton berdasarkan angka yang dirinci. Angka tersebut sejalan dengan penyebutan total sekitar 2,84 juta ton. Perbandingan tahunan menunjukkan realisasi ini naik 217 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penyaluran tercatat 894 ribu ton. Kenaikan tersebut menggambarkan perluasan skala distribusi CBP hingga 20 Oktober 2026, meskipun angka realisasi masih dapat berubah seiring pelaksanaan program berikutnya.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,56 juta ton. Angka tersebut menunjukkan cadangan beras pemerintah berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan posisi pada Oktober 2023. Saat itu, stok CBP tercatat sebesar 1,51 juta ton. Perubahan jumlah persediaan ini menjadi salah satu catatan penting dalam melihat penguatan cadangan pangan pemerintah, terutama ketika penyaluran beras pemerintah diproyeksikan meningkat pada 2026.
Dibandingkan dengan Oktober 2023, stok CBP terkini meningkat 201 persen. Perbandingan tersebut menunjukkan pertumbuhan persediaan yang besar dalam rentang waktu sekitar dua tahun. Bapanas menyampaikan bahwa kenaikan stok dalam periode tersebut sepenuhnya bersumber dari produksi beras dalam negeri. Dengan demikian, penambahan cadangan yang tercatat bukan berasal dari sumber lain, melainkan dari hasil produksi domestik. Catatan mengenai asal pasokan ini menjelaskan dasar peningkatan stok sebagaimana disampaikan oleh lembaga tersebut.
Penguatan CBP berkaitan dengan kapasitas pemerintah untuk mendukung intervensi perberasan melalui cadangan yang tersedia. Persediaan pemerintah dapat menjadi bagian dari upaya penyaluran beras sesuai kebutuhan program dan kebijakan yang dijalankan. Namun, angka stok dan kenaikan yang dilaporkan tidak dengan sendirinya menjelaskan besaran penyaluran pada setiap waktu atau dampak tertentu terhadap pasar. Keterangan Bapanas yang tersedia menegaskan dua hal: stok CBP mencapai 4,56 juta ton, dan peningkatannya sejak Oktober 2023 berasal sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Informasi tersebut memberi konteks mengenai cadangan yang menopang upaya intervensi perberasan, tanpa menetapkan rincian lebih jauh tentang pelaksanaannya.
Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional pada Januari–September 2026 mencapai 28,39 juta ton. Dalam periode yang sama, serapan pemerintah dalam bentuk gabah atau setara beras diperkirakan berada di kisaran 4,1 juta ton. Angka tersebut setara dengan sekitar 14,4 persen dari proyeksi produksi. Dengan demikian, sebagian besar hasil panen tidak hanya menjadi bagian dari serapan pemerintah, tetapi juga masih terbuka untuk diserap pelaku usaha swasta melalui perdagangan dan pengolahan.
Ruang bagi swasta penting agar penyerapan hasil panen berlangsung luas dan petani memiliki lebih dari satu jalur pemasaran. Pemerintah tetap berperan menyerap gabah atau beras untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung stabilitas, sementara perusahaan penggilingan, pedagang, serta pelaku industri pangan dapat ikut membeli sesuai kebutuhan pasar. Besarnya produksi yang diproyeksikan memberikan konteks bagi kerja sama tersebut, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada waktu panen, lokasi produksi, mutu gabah, kapasitas penyimpanan, dan kelancaran distribusi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya mempertahankan ketersediaan dan stabilitas beras, sekaligus memastikan harga yang baik bagi petani dan tetap terjangkau bagi konsumen. Upaya itu memerlukan strategi yang menjaga produksi, lain melalui dukungan terhadap kegiatan budidaya dan kelancaran sarana produksi, serta koordinasi penyerapan ketika panen berlangsung. Pengelolaan cadangan dan distribusi juga perlu diselaraskan dengan kondisi pasokan di berbagai wilayah agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada angka nasional.
Amran menyampaikan pandangannya bahwa visi Presiden Prabowo mengenai swasembada beras telah terwujud karena produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Amran atas kondisi produksi dan kebutuhan, bukan pengganti pembacaan data proyeksi secara terpisah. Untuk menjaga capaian itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu terus mengawal produksi, penyerapan, serta kestabilan harga. Keseimbangan kepentingan petani dan konsumen menjadi tolok ukur penting dalam mengelola pasokan pada 2026.
Baca juga: Investasi Rp50 Juta Iming-iming Untung Rp5 Juta dan Umrah, MCI Tuban Diadukan ke Polisi | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
