Jakarta | Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar perusahaan yang membangun pusat data memberikan dividen atau bentuk kompensasi langsung kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Gagasan tersebut disampaikan melalui platform Truth Social pada Kamis, 22 Oktober 2026. Trump menempatkan pembayaran kepada warga sebagai cara agar manfaat ekonomi dari pembangunan fasilitas tidak hanya dinikmati perusahaan dan investor, tetapi juga dirasakan oleh komunitas yang menghadapi perubahan di lingkungan mereka. Usulan itu masih berupa gagasan yang ia sampaikan, bukan kebijakan yang telah diterapkan atau kewajiban resmi bagi operator pusat data.
Menurut Trump, kesepakatan finansial dapat mengubah sikap warga terhadap fasilitas yang semula tidak populer. Pusat data kerap memicu kekhawatiran setempat, lain mengenai penggunaan listrik dan air, dampak terhadap lingkungan, serta perubahan tata ruang dan lalu lintas. Jika perusahaan menawarkan pembayaran, dividen, atau manfaat lain secara langsung, warga mungkin melihat proyek tersebut sebagai sumber keuntungan bersama, bukan sekadar pembangunan yang membebankan konsekuensi kepada lingkungan sekitar. Namun, usulan itu belum menjelaskan siapa yang berhak menerima kompensasi, bagaimana nilai pembayaran ditentukan, atau apakah manfaatnya diberikan secara rutin maupun satu kali.
Pembangunan pusat data membutuhkan investasi besar untuk lahan, bangunan, perangkat komputasi, jaringan, serta pasokan energi dan sistem pendingin. Skala biaya tersebut menjadi latar penting bagi gagasan pembagian manfaat: perusahaan perlu menghitung kompensasi warga sebagai bagian dari pembiayaan proyek, sementara pemerintah daerah dan komunitas kemungkinan menginginkan ketentuan yang transparan. Belum ada rincian mengenai mekanisme, sumber dana, atau bentuk dividen yang dimaksud Trump. Karena itu, pernyataannya dapat dipahami sebagai usulan untuk mendorong penerimaan publik melalui kesepakatan ekonomi, bukan sebagai jaminan bahwa setiap proyek akan membayar warga. Pelaksanaannya, apabila kelak dipertimbangkan, akan bergantung pada rancangan perjanjian dan aturan yang berlaku.
Usulan pembagian dividen kepada warga di sekitar pusat data muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai pembangunan fasilitas tersebut di Amerika Serikat. Seiring bertambahnya penolakan masyarakat, pembicaraan tentang manfaat ekonomi bagi komunitas setempat berjalan berdampingan dengan pertanyaan tentang biaya lingkungan dan tekanan terhadap sumber daya. Usulan dividen itu menjadi salah satu gagasan yang dikemukakan dalam konteks tersebut, ketika penerimaan warga terhadap proyek pusat data tidak dapat dianggap otomatis.
Keberatan masyarakat terutama berkaitan dengan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan, konsumsi air, serta besarnya kebutuhan listrik untuk mengoperasikan fasilitas. Ketiga hal ini menjadi bagian penting dari diskusi publik tentang pusat data, karena warga mempertimbangkan bagaimana pembangunan dan kegiatan fasilitas dapat berhubungan dengan sumber daya yang tersedia. Kekhawatiran itu tidak selalu berarti bahwa semua proyek dinilai sama atau bahwa setiap komunitas memiliki pandangan seragam. Namun, meningkatnya penolakan menunjukkan bahwa isu-isu tersebut semakin diperhatikan dalam pembahasan rencana pembangunan.
Dalam situasi ini, sebagian warga dan pihak yang terlibat dalam perdebatan dapat menilai bahwa janji investasi atau manfaat ekonomi saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai lingkungan dan kebutuhan sumber daya. Perhatian pada konsumsi air dan listrik turut membentuk cara masyarakat menimbang konsekuensi kehadiran fasilitas, sementara kekhawatiran lingkungan memberi konteks yang lebih luas bagi penolakan tersebut. Karena itu, gagasan dividen warga dapat dipahami sebagai bagian dari percakapan mengenai pembagian manfaat dan tanggapan terhadap keberatan komunitas, bukan sebagai pengganti pembahasan atas persoalan yang mereka angkat.
Respons terhadap tren penolakan juga terlihat pada tingkat kebijakan. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sedang mempertimbangkan moratorium pembangunan fasilitas pusat data. Pertimbangan tersebut menandakan bahwa perdebatan tidak hanya berlangsung di warga dan pengembang, tetapi juga masuk ke ruang pembahasan kebijakan. Pada tahap ini, yang dapat dicatat adalah adanya pertimbangan moratorium di sejumlah negara bagian, tanpa menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah diberlakukan atau berlaku secara seragam. Latar ini menjelaskan mengapa usulan dividen warga muncul ketika pembangunan pusat data menghadapi tekanan dari pertanyaan lingkungan dan sumber daya, serta kebutuhan untuk memperoleh penerimaan masyarakat yang lebih luas.
Marc Boroditsky, Chief Revenue Officer Nebius, menyatakan bahwa perusahaannya terbuka untuk membahas cara agar manfaat ekonomi dari pusat data dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian nilai yang dihasilkan infrastruktur kecerdasan buatan tidak harus terbatas pada dampak tidak langsung, seperti aktivitas bisnis dan penerimaan pemerintah. Menurut Boroditsky, perusahaan dapat mempertimbangkan beragam pendekatan untuk memastikan bahwa warga setempat memperoleh bagian yang lebih nyata dari pertumbuhan sektor tersebut. Sikap terbuka ini menjadi relevan ketika pembangunan pusat data berlangsung di tengah tekanan terhadap pasokan energi, kebutuhan pendanaan yang besar, serta perhatian masyarakat terhadap konsekuensi lokal dari proyek berskala besar.
Dalam menjelaskan kemungkinan bentuk dividen komunitas, Boroditsky menyebut investasi pendidikan, pengembangan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi secara umum. Dukungan pendidikan dapat membantu masyarakat mempersiapkan keterampilan yang dibutuhkan dalam perekonomian yang semakin bergantung pada teknologi, meskipun ia tidak menetapkan program atau mekanisme tertentu. Pengembangan kesempatan kerja, pada sisi lain, dapat diarahkan untuk memperluas akses warga terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keberadaan pusat data. Sementara itu, pembangunan ekonomi yang lebih luas memberi ruang bagi perusahaan untuk mendukung kemajuan komunitas tanpa membatasi manfaat pada satu jenis bantuan saja. Ia tidak merinci besaran, sasaran, maupun jadwal pelaksanaan untuk pilihan-pilihan tersebut.
Boroditsky juga berpandangan bahwa masyarakat telah menerima sebagian manfaat dari pusat data melalui penerimaan pajak. Pendapatan pajak dapat mendukung layanan dan kebutuhan publik, sehingga menjadi salah satu jalur bagi nilai ekonomi proyek untuk kembali kepada komunitas. Namun, penerimaan tersebut tidak selalu dipersepsikan warga sebagai manfaat langsung yang mudah terlihat atau dirasakan. Karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan skema tambahan agar keuntungan ekonomi menjangkau penduduk setempat secara lebih langsung. Gagasan tersebut masih berupa keterbukaan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, bukan pengumuman tentang program dividen yang telah ditetapkan. Tanggapan ini menempatkan pendidikan, pekerjaan, pembangunan ekonomi, dan pajak sebagai jalur yang dapat dibahas dalam upaya menghubungkan investasi pusat data dengan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Pertumbuhan pusat data yang menopang komputasi awan dan kecerdasan buatan turut memperbesar kebutuhan listrik. Fasilitas berkapasitas besar beroperasi sepanjang waktu, sementara peralatan komputasi dan sistem pendinginnya membutuhkan pasokan energi yang stabil. Di Amerika Serikat maupun Eropa, permintaan dari pusat data bertambah di tengah kebutuhan listrik yang juga meningkat dari industri dan pengguna skala besar lainnya. Akibatnya, jaringan listrik menghadapi tekanan untuk menyediakan kapasitas pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang memadai.
Persoalan ini menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai pembangunan pusat data baru di Amerika Serikat. Donald Trump meminta fasilitas baru berskala besar menyediakan pasokan listriknya sendiri, alih-alih sepenuhnya mengandalkan jaringan umum. Ia juga mengusulkan agar energi berlebih yang dihasilkan dapat disalurkan kepada masyarakat atau dimasukkan kembali ke jaringan. Dalam unggahannya, Trump menyatakan pendekatan tersebut dapat mencegah kenaikan tagihan listrik dan bahkan berpotensi menurunkan harga secara signifikan. Namun, dampaknya akan bergantung pada sumber energi yang digunakan, biaya pembangunan pembangkit, serta aturan teknis dan kesepakatan interkoneksi.
Usulan pembangkit mandiri dapat membantu menambah kapasitas, tetapi tidak otomatis menghilangkan tekanan terhadap sistem energi. Kebutuhan pusat data dapat tumbuh lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur baru, sedangkan penguatan jaringan memerlukan waktu dan investasi besar.
Baca juga: Kondisi finansial yang sempat mengalami tekanan juga diyakini berangsur membaik
