Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa jabatan wakil presiden belum kosong. Gibran Rakabuming Raka masih menjabat dan menjalankan tugasnya, sehingga belum ada kekosongan pada posisi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai status Gibran.
Yusril memberikan penjelasan tersebut setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Namun, penyampaian niat tersebut tidak berarti pengunduran diri telah terjadi. Yusril menekankan keadaan yang berlaku saat ini: Gibran masih mengemban tugas sebagai wakil presiden dan jabatan itu belum dinyatakan kosong.
Perbedaan menyampaikan keinginan untuk mundur dan benar-benar berhenti dari jabatan menjadi pokok dalam penjelasan Yusril. Pertemuan dengan presiden serta pernyataan mengenai niat tersebut merupakan informasi tentang langkah yang disampaikan Gibran, bukan keterangan bahwa ia sudah tidak lagi menjabat. Karena itu, status Gibran perlu dipahami berdasarkan kondisi yang disampaikan Yusril, yakni ia masih menjalankan tugasnya.
Penegasan itu juga menjawab pertanyaan publik mengenai apakah posisi wakil presiden telah mengalami kekosongan setelah pertemuan di Istana. Menurut Yusril, jawabannya belum: selama Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden, jabatan tersebut tetap terisi. Ia tidak menyatakan bahwa proses pengunduran diri sudah selesai atau bahwa telah terjadi pergantian pada posisi itu. Dengan demikian, keterangan mengenai niat mundur harus dibedakan dari kepastian perubahan status jabatan. Sampai pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa, Gibran masih dipandang sebagai wakil presiden yang sedang bertugas, sementara niat yang ia sampaikan kepada Prabowo tidak dapat diperlakukan sebagai pengunduran diri yang telah terlaksana. Penjelasan Yusril berfokus pada status saat ini dan tidak menyebut bahwa jabatan wakil presiden telah ditinggalkan.
Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden tidak dengan sendirinya menghapus status Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Menurut penjelasannya, keberadaan putusan tersebut perlu dibedakan dari keadaan jabatan yang sedang dijalankan. Putusan mengenai pencalonan tidak otomatis berarti bahwa masa jabatan Gibran berakhir atau bahwa kedudukannya langsung menjadi kosong. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa keputusan pengadilan tersebut serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai pejabat yang masih menjabat.
Yusril menyatakan, selama Gibran belum berhenti dari jabatannya atau belum diberhentikan, ia tetap berstatus sebagai wakil presiden. Penegasan ini berfokus pada kondisi jabatan saat ini, bukan pada penilaian tambahan mengenai substansi putusan MA maupun MK. Dengan kata lain, adanya putusan terkait pencalonan tidak serta-merta mengubah fakta bahwa Gibran masih menjalankan jabatan wakil presiden. Status tersebut, menurut Yusril, tetap melekat sampai terdapat keadaan berhenti atau pemberhentian sebagaimana ia sebutkan. Ia menyampaikan hal itu untuk menjelaskan bahwa putusan pengadilan tidak secara otomatis menjadi pengakhiran jabatan.
Dengan demikian, pokok keterangan Yusril adalah bahwa tidak ada kekosongan jabatan wakil presiden hanya karena putusan MA dan MK mengenai persoalan pencalonan. Ia menegaskan bahwa Gibran masih menjabat, selama belum berhenti ataupun diberhentikan. Pernyataan itu mempertahankan perbedaan putusan yang menyangkut pencalonan dan status jabatan yang sedang berlangsung. Yusril tidak menyatakan bahwa putusan tersebut tidak memiliki arti; ia menekankan bahwa putusan itu tidak dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan Gibran. Penjelasan tersebut menyampaikan posisi yang sederhana: status wakil presiden tetap ada dan masih dipegang Gibran sampai terjadi berhenti atau pemberhentian, sehingga jabatan itu belum dapat disebut kosong berdasarkan putusan semata.
Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati secara saksama. Menurutnya, putusan itu tidak hanya menyentuh persoalan administrasi pencalonan, tetapi juga memuat pertimbangan tentang persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Karena itu, dampak dan makna putusan tersebut perlu dipahami dengan melihat keseluruhan pertimbangan hukum, bukan hanya satu bagian atau kesimpulan yang dikutip secara terpisah.
Dalam membaca perkembangan itu, Yusril menyampaikan kemungkinan bahwa situasi dapat mengarah pada pilihan bagi Gibran untuk berhenti dari jabatannya atau diberhentikan. Namun, ia tidak menyatakan bahwa salah satu langkah tersebut telah diputuskan atau pasti terjadi. Ia menekankan bahwa perkembangan berikutnya masih harus ditunggu, termasuk bagaimana pihak-pihak terkait menanggapi putusan dan bagaimana proses hukum maupun ketatanegaraan berjalan. Dengan demikian, penilaian tentang status jabatan wakil presiden tidak sebaiknya ditarik melampaui informasi yang tersedia saat ini.
Isi putusan yang menjadi perhatian memiliki konteks tersendiri. Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pertimbangan yang dirujuk, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024 tidak sah. Pernyataan kedua lembaga tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan dan pencalonan, tetapi keduanya perlu dibaca sesuai ruang lingkup serta bunyi putusan masing-masing.
Yusril meminta publik mencermati perkara ini dalam kerangka yang lebih luas, yakni kepercayaan terhadap proses demokrasi dan kepastian hukum. Perbedaan temuan mengenai bukti pendidikan, penilaian atas dokumen persyaratan, dan konsekuensi terhadap jabatan merupakan hal penting untuk dipisahkan. Putusan MA menjadi perkembangan yang relevan, tetapi pembacaan terhadap akibat hukumnya tetap memerlukan penjelasan dan tindak lanjut. Sampai ada perkembangan resmi berikutnya, sikap berhati-hati diperlukan agar spekulasi tidak diperlakukan sebagai keputusan final mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Yusril menjelaskan bahwa apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, prosesnya harus dimulai dengan penyampaian pernyataan tertulis. Surat pengunduran diri itu disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga keputusan tersebut memiliki pemberitahuan resmi dan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Penjelasan ini menggambarkan tahapan yang perlu ditempuh jika pengunduran diri terjadi, bukan menunjukkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat atau bahwa jabatannya saat ini sudah kosong.
Setelah menerima pernyataan tersebut, MPR akan memberitahukan adanya kekosongan jabatan kepada presiden. Berikutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR. Dengan demikian, pengisian posisi itu tidak berlangsung secara otomatis hanya karena muncul kabar atau wacana mengenai kemungkinan mundurnya seorang pejabat. Rangkaian prosedur tersebut baru menjadi relevan apabila pengunduran diri benar-benar disampaikan secara resmi dan kekosongan jabatan telah terjadi. MPR kemudian menjalankan perannya dalam proses pemilihan sesuai tahapan yang dijelaskan Yusril.
Yusril menekankan pentingnya membedakan prosedur konstitusional yang mungkin ditempuh dan kondisi politik yang sedang berlangsung. Sampai ada pernyataan resmi serta langkah formal sesuai mekanisme tersebut, pembahasan mengenai penggantian wakil presiden masih berada pada ranah kemungkinan. Karena itu, penjelasannya tidak dapat dimaknai sebagai tanda bahwa proses pengajuan calon atau sidang pemilihan di MPR sudah berjalan. Ia meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut, baik mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri maupun langkah politik yang mungkin diambil setelahnya. Sikap tersebut menempatkan keputusan resmi dan informasi yang terverifikasi sebagai dasar untuk menilai situasi, alih-alih menganggap wacana yang beredar sebagai kepastian.
Baca juga: Hingga Minggu pagi, korban belum ditemukan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian | Cinta Bersemi di Kampus, Lelang Jabatan Pemkab Tulungagung, Wisudawan Termuda ITS
10 kunjungan