Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, pengujian keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Yusril, jalur hukum tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau menggeser hasil putusan yang sebelumnya telah diputus oleh lembaga peradilan. Ia menyampaikan pandangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 10 November 2026.
Yusril mendasarkan penilaiannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak terdapat bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Putusan tersebut, menurutnya, bersifat final dan mengikat. Sifat itu berarti keputusan MK harus dihormati dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan kembali hasil yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Karena itu, proses baru melalui PTUN tidak serta-merta menghapus kekuatan hukum putusan MK.
Ia juga menjelaskan bahwa objek sengketa yang dipersoalkan telah menjadi bagian dari perkara yang diputus oleh MK maupun Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, perlu dibedakan kemungkinan mengajukan perkara baru dan kewenangan pengadilan untuk mengubah putusan yang sudah final. PTUN dapat memeriksa perkara sesuai batas kewenangannya, tetapi pemeriksaan itu tidak otomatis membuka kembali perkara yang telah diputus lembaga peradilan lain. Penjelasan ini menjadi dasar bagi Yusril untuk menyatakan bahwa pengujian melalui PTUN tidak akan mengubah status putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan ijazah Gibran dalam konteks batas dan hubungan ant jalur peradilan. Yusril tidak menyatakan bahwa setiap gugatan yang diajukan ke PTUN pasti tidak dapat diperiksa; ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan tidak dapat meniadakan putusan final MK maupun MA terkait objek sengketa. Dengan kerangka itu, apabila ada pihak yang menempuh jalur PTUN, pokok yang dapat dinilai tetap bergantung pada kewenangan pengadilan dan objek gugatan yang diajukan. Putusan sebelumnya, menurut penjelasannya, tetap mengikat sepanjang tidak ada dasar hukum yang memungkinkan perubahan. Karena itu, PTUN bukan sarana untuk mengulang pemeriksaan atas perkara yang telah memperoleh putusan final dari lembaga peradilan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa kedudukan Gibran dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang dapat menempuh upaya hukum lanjutan. Dalam perkara tersebut, Gibran berada pada posisi sebagai tergugat intervensi, bukan sebagai pihak yang menjadi tergugat utama. Karena itu, menurut penjelasan Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut melalui PTUN.
Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh pihak tertentu sesuai ketentuan hukum acara. Dalam pandangan Yusril, pihak yang berpeluang mengajukan PK dalam perkara ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian tersebut memiliki kaitan langsung dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang menjadi bagian dari objek sengketa dan putusan pengadilan.
Meski demikian, adanya peluang hukum untuk mengajukan PK tidak berarti kementerian pasti akan mengambil langkah tersebut. Yusril menilai kementerian kemungkinan lebih memilih melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA), termasuk pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dimaksud. Pilihan itu, menurutnya, dapat menjadi langkah administratif setelah putusan berlaku, tetapi tetap bergantung pada sikap kementerian dan tindak lanjut yang ditempuhnya.
Penjelasan tersebut menggambarkan perbedaan posisi para pihak dalam perkara dan kemungkinan tindakan hukum yang tersedia. Status Gibran sebagai tergugat intervensi, menurut uraian Yusril, membatasi kemampuannya untuk meminta PK dalam perkara PTUN itu. Sementara itu, kementerian sebagai pihak yang berpeluang menempuh upaya tersebut tetap harus mempertimbangkan dasar hukum serta konsekuensi dari setiap pilihan.
Karena itu, pandangan Yusril sebaiknya dipahami sebagai penjelasan mengenai posisi hukum dan kemungkinan langkah para pihak, bukan kepastian bahwa PK akan diajukan. Belum tentu kementerian memilih jalur tersebut; pelaksanaan putusan MA juga dinilai sebagai kemungkinan yang dapat ditempuh. Langkah berikutnya bergantung pada keputusan pihak yang berwenang dan proses hukum yang berlaku. Uraian ini tidak menyatakan bahwa PK sudah diajukan ataupun bahwa pencabutan telah dilaksanakan, melainkan menjelaskan ruang pilihan hukum sebagaimana dipaparkan Yusril.
Yusril membedakan dua hal yang kerap tercampur dalam pembahasan mengenai ijazah Gibran, yakni pembuktian keaslian dokumen pendidikan dan penetapan penyetaraan ijazah. Keduanya berkaitan dengan dokumen yang sama, tetapi memiliki pertanyaan serta jalur penyelesaian yang berbeda. Keaslian berkenaan dengan apakah dokumen tersebut benar diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang tercantum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen autentik. Sementara itu, penyetaraan menyangkut pengakuan atas tingkat atau kedudukan pendidikan yang ditempuh, sehingga membutuhkan penilaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan ini penting agar cara menjawab satu persoalan tidak dianggap sekaligus menyelesaikan persoalan lainnya.
Menurut penjelasan Yusril, pembuktian keaslian ijazah tidak selalu harus ditempuh melalui proses pengadilan. Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan personal. Jalur ini berkaitan dengan upaya memperoleh keterangan atau klarifikasi mengenai dokumen dari pihak yang relevan, tanpa terlebih dahulu menjadikan persoalan itu sebagai perkara di hadapan hakim. Pernyataan tentang kemungkinan pendekatan tersebut menjelaskan pilihan mekanisme untuk menilai keaslian, bukan keterangan bahwa langkah tertentu telah dilakukan. Karena itu, tidak tepat menarik kesimpulan mengenai bentuk, pelaksanaan, ataupun hasil pembuktian personal apabila informasi tersebut tidak tersedia.
Berbeda dari soal autentisitas, persoalan penyetaraan ijazah berada dalam ranah hukum dan menurut Yusril tetap harus diputus melalui pengadilan. Penetapan itu bukan sekadar pemeriksaan apakah lembar ijazah asli, melainkan keputusan mengenai status atau pengakuan pendidikan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, klarifikasi mengenai keaslian di luar pengadilan tidak dengan sendirinya menentukan penyetaraan, dan proses mengenai penyetaraan tidak seharusnya disamakan dengan pemeriksaan autentisitas dokumen. Pemisahan ini menempatkan masing-masing pertanyaan pada jalur yang dinilai sesuai: keaslian dapat dibuktikan melalui pendekatan personal di luar persidangan, sedangkan sengketa penyetaraan memerlukan putusan pengadilan. Perbedaan ruang lingkup tersebut menjadi dasar untuk memahami batas jalur hukum yang dijelaskan Yusril.
Pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung sekitar dua setengah jam dan menjadi latar bagi pembicaraan mengenai polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024. Setelah pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, persoalan tersebut ditempatkan sebagai perkara yang perlu diuji melalui jalur hukum, bukan semata-mata diperdebatkan dalam ruang politik. Prabowo, menurut keterangan yang disampaikan, turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa ia telah menerangkan kepada Prabowo mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan itu. Penjelasan tersebut mencakup proses hukum yang telah berlangsung dan batas-batas jalur yang tersedia untuk menangani sengketa. Yusril menyebut Prabowo memahami proses hukum tersebut setelah menerima penjelasannya. Keterangan ini memberi konteks bahwa pembahasan di para pejabat tidak hanya menyentuh sikap politik, tetapi juga bagaimana putusan lembaga peradilan harus dipahami dalam menangani sengketa terkait dokumen pencalonan. Namun, penjelasan mengenai putusan dan proses tersebut tidak dengan sendirinya mengubah mekanisme pemeriksaan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan.
Di sisi lain, Prasetyo meminta kabar mengenai Prabowo yang disebut menolak niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden diluruskan.
Baca juga: Masyarakat Sipil Siapkan Kedatangan ke Golkar Terkait Hak Angket Ijazah Gibran | BYD Mengganti Nama Denza Menjadi Danza di Indonesia Setelah Sengketa Merek
320 kunjungan