Kota Yogyakarta | Sejumlah orang tua korban menyatakan kecewa setelah 11 pengasuh daycare Little Aresha dijatuhi hukuman penjara selama dua hingga tiga tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis tersebut pada Rabu, 28 Oktober. Para pengasuh juga tidak diwajibkan membayar restitusi kepada korban. Bagi wali murid, putusan itu belum menggambarkan sepenuhnya dampak yang mereka rasakan setelah kasus tersebut terjadi.
Imedia Dwi Anjani, salah satu orang tua korban, menilai putusan tersebut tidak adil bagi para wali murid. Kekecewaan itu berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan sekaligus tidak adanya kewajiban restitusi. Menurut penilaian Imedia, keputusan pengadilan belum menjawab harapan keluarga korban atas dampak yang timbul dalam perkara di daycare tersebut. Para orang tua menganggap konsekuensi kasus ini tidak berhenti pada proses hukum yang dijalani para terdakwa, melainkan juga dirasakan oleh anak-anak dan keluarga mereka.
Vonis penjara selama dua hingga tiga tahun menjadi perhatian para wali murid karena mereka berharap putusan dapat mencerminkan beratnya perkara serta kerugian yang dialami korban. Ketiadaan restitusi turut menjadi sorotan, sebab langkah tersebut dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang terdampak. Namun, dalam putusan yang disampaikan majelis hakim, para pengasuh tidak diwajibkan membayar penggantian kerugian kepada korban. Perbedaan harapan keluarga dan hasil persidangan itu memicu rasa kecewa.
Penilaian Imedia mewakili keberatan yang disampaikan sebagian orang tua terhadap hasil proses hukum. Mereka menilai bahwa penjatuhan hukuman semestinya mempertimbangkan bukan hanya pelanggaran yang terbukti di persidangan, tetapi juga dampaknya bagi wali murid dan anak-anak. Meski demikian, rincian pertimbangan majelis hakim maupun tanggapan para pihak lain tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Yang jelas, bagi keluarga korban, vonis tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang mereka harapkan, terutama karena tidak disertai restitusi.
Vonis terhadap para pengasuh Little Aresha dinilai lebih ringan dibandingkan tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa meminta setiap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun, disertai denda sebesar Rp250 juta dan pembayaran restitusi senilai Rp14.168.514. Tuntutan tersebut mencakup hukuman badan, sanksi finansial, serta pemulihan kerugian bagi korban. Namun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak mengikuti seluruh tuntutan itu, terutama terkait besaran denda dan kewajiban restitusi. Perbedaan tersebut menjadi salah satu pokok kekecewaan orang tua korban setelah putusan dibacakan.
Dalam putusan, masing-masing terdakwa dikenai denda Rp60 juta, jauh di bawah denda Rp250 juta yang diminta jaksa. Selain itu, para terdakwa tidak diwajibkan membayar restitusi kepada korban. Dengan demikian, bagian tuntutan yang berkaitan dengan penggantian kerugian tidak tercantum sebagai kewajiban dalam putusan tersebut. Bagi keluarga korban, restitusi dinilai penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak korban, sementara denda yang dibayarkan kepada negara tidak sama dengan pembayaran langsung kepada pihak yang mengalami kerugian. Perbedaan tuntutan dan putusan itu memperkuat anggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum sebanding dengan harapan mereka.
Imedia mengatakan, harapan orang tua muncul setelah mereka berdiskusi dengan kuasa hukum. Mereka berharap hukuman penjara setidaknya mencapai dua pertiga dari tuntutan jaksa, atau sekitar tiga setengah tahun. Harapan tersebut menjadi tolok ukur yang mereka gunakan dalam menilai berat-ringannya putusan, bukan berarti angka itu merupakan vonis yang dijatuhkan pengadilan. Perbandingan dengan tuntutan lima tahun juga menunjukkan bahwa keluarga berharap hukuman badan tetap cukup berarti, selain adanya sanksi denda dan restitusi. Karena putusan tidak mewajibkan pembayaran restitusi dan dendanya lebih rendah dari tuntutan, orang tua korban mempertanyakan apakah seluruh aspek pemulihan dan pertanggungjawaban telah tercermin. Sikap kecewa mereka terutama berkaitan dengan selisih hukuman yang diminta jaksa, hukuman yang mereka harapkan, dan ketetapan akhir majelis hakim.
Kekecewaan orang tua korban terhadap vonis pengasuh Little Aresha berkaitan dengan anggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum sebanding dengan penderitaan serta dampak yang harus dihadapi anak-anak. Bagi keluarga, perkara ini tidak berhenti pada proses hukum atau putusan pengadilan. Mereka juga harus mendampingi anak menjalani pemulihan, yang dapat memerlukan waktu panjang dan perhatian berkelanjutan.
Imedia menyebut sejumlah anak telah dititipkan di daycare tersebut selama tiga hingga lima tahun. Lamanya anak berada dalam pengasuhan itu menjadi salah satu hal yang membuat orang tua menilai dampaknya tidak sederhana. Mereka melihat masa pemulihan tidak bisa dipastikan selesai dalam waktu singkat, sementara kebutuhan setiap anak berbeda. Karena itu, menurut keluarga, penilaian terhadap beratnya perkara semestinya turut mempertimbangkan pengalaman anak dan konsekuensi yang masih dirasakan setelah peristiwa tersebut.
Imedia juga memperkirakan anaknya sendiri membutuhkan terapi pemulihan selama sekitar lima sampai 10 tahun. Perkiraan tersebut menggambarkan betapa panjang pendampingan yang menurutnya mungkin diperlukan. Rentang waktu itu bukan kepastian mengenai hasil terapi, tetapi menjadi gambaran bagi keluarga tentang perjalanan yang perlu dilalui. Orang tua pun menghadapi kebutuhan untuk terus menyediakan dukungan dan mengikuti proses pemulihan anak dalam jangka panjang.
Selain kebutuhan pemulihan, sejumlah anak disebut mengalami gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya juga telah didiagnosis ADHD maupun ASD. Informasi tersebut menambah kecemasan keluarga mengenai keadaan anak dan dukungan yang mungkin diperlukan ke depan. Namun, setiap anak memiliki kondisi dan pengalaman masing-masing, sehingga kebutuhan penanganannya tidak dapat disamaratakan. Orang tua berharap keadaan anak-anak tersebut dipahami sebagai bagian dari dampak yang perlu diperhatikan, tanpa menyederhanakan pengalaman mereka.
Di tengah kebutuhan itu, biaya terapi menjadi kekhawatiran tersendiri bagi keluarga. Terapi yang berlangsung bertahun-tahun dapat menuntut kesiapan finansial sekaligus waktu dan tenaga orang tua. Mereka harus memikirkan bagaimana menjaga kesinambungan pendampingan, sementara proses hukum telah menghasilkan putusan yang dinilai belum mencerminkan keseluruhan beban tersebut. Bagi orang tua, ukuran hukuman tidak hanya menyangkut lamanya sanksi, tetapi juga apakah penderitaan anak dan konsekuensi jangka panjangnya telah dipertimbangkan secara memadai. Harapan mereka adalah pemulihan anak terus menjadi perhatian, seiring kebutuhan dukungan yang dapat berlangsung jauh setelah perkara memperoleh putusan.
Keberatan Imedia dan orang tua korban lainnya tidak hanya tertuju pada beratnya hukuman, tetapi juga pada dihapusnya kewajiban restitusi dalam putusan. Bagi keluarga, biaya untuk mendukung pemulihan anak masih berjalan setelah proses persidangan selesai. Mereka menilai pengeluaran itu merupakan konsekuensi nyata yang seharusnya dipertimbangkan, terutama karena kebutuhan terapi tidak berhenti ketika perkara memasuki tahap putusan. Tanpa restitusi, beban tersebut tetap berada di pundak orang tua, sementara anak-anak masih memerlukan pendampingan untuk menghadapi dampak yang mereka alami.
Imedia menggambarkan besarnya biaya itu melalui pengalaman keluarganya. Satu sesi terapi untuk anaknya berbiaya Rp100.000, dan terapi dilakukan setidaknya dua kali dalam seminggu. Pengeluaran yang berulang tersebut menambah kebutuhan rumah tangga, apalagi pemulihan dapat memerlukan waktu panjang dan frekuensi layanan bisa berubah mengikuti kondisi anak. Angka itu belum tentu mencakup seluruh kebutuhan lain, seperti perjalanan menuju tempat terapi atau bentuk pendampingan tambahan. Karena itu, penghapusan restitusi dipandang tidak sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga masih menanggung biaya yang berkaitan langsung dengan proses pemulihan.
Imedia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemulihan tersebut apabila restitusi tidak diwajibkan. Ia juga menyoroti apakah vonis telah memperhitungkan dampak jangka panjang yang mungkin dirasakan anak, bukan hanya keadaan mereka saat ini.
