Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut secara teoritis memiliki potensi untuk menahan air hingga delapan persen. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia meninjau pembangunan Embung Kebagusan di Jakarta Selatan pada Selasa sore, 13 Oktober. Angka itu menjadi bagian dari penjelasan mengenai peran infrastruktur penampungan air dalam strategi mengurangi tekanan terhadap sistem drainase perkotaan.
Perlu ditegaskan bahwa delapan persen merupakan hitungan teoritis, bukan hasil akhir atau capaian pengurangan banjir yang telah terbukti. Potensi tersebut masih berkaitan dengan kapasitas tampungan, kondisi aliran, pola hujan, serta pengelolaan kawasan di sepanjang DAS Mampang dan Krukut. Karena itu, klaim tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jaminan bahwa banjir akan berkurang sebesar delapan persen setelah embung beroperasi.
Pembangunan Embung Kebagusan mencerminkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat upaya pencegahan banjir. Embung dirancang sebagai salah satu ruang tampung yang dapat menahan sebagian limpasan air hujan sebelum mengalir lebih jauh ke saluran dan sungai. Pendekatan ini penting bagi Jakarta, terutama ketika curah hujan tinggi berpotensi meningkatkan debit air dalam waktu singkat.
Langkah preventif tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak semata-mata dilakukan ketika genangan sudah terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur, memetakan kapasitas DAS, serta mengoptimalkan pengelolaan waduk dan embung secara berkelanjutan. Dalam konteks itu, potensi penahanan air pada DAS Mampang dan Krukut menjadi dasar perhitungan awal yang masih memerlukan pengujian melalui pengamatan lapangan dan evaluasi setelah infrastruktur berfungsi. Pernyataan gubernur tersebut dengan demikian menggambarkan arah kebijakan dan peluang teknis, bukan kesimpulan mengenai dampak yang sudah terealisasi.
Upaya Jaktirta menekan risiko banjir Jakarta mencakup pembangunan tiga tampungan air strategis, yaitu Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, dan Waduk Sunter Hulu. Ketiganya dirancang untuk menampung limpasan air hujan, mengurangi beban saluran drainase, serta membantu mengendalikan debit air sebelum mengalir ke kawasan permukiman dan jalan-jalan utama. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir yang tidak hanya mengandalkan pompa dan normalisasi saluran.
Seluruh fasilitas itu masih dalam proses pembangunan. Berdasarkan rencana yang disampaikan, Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, serta Waduk Sunter Hulu diproyeksikan mulai beroperasi pada Februari 2027. Setelah berfungsi, ketiga tampungan tersebut diharapkan mampu menyediakan ruang tampung tambahan ketika curah hujan tinggi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan dan menghadapi peningkatan limpasan akibat perkembangan kawasan perkotaan.
Istilah embung dan waduk dalam proyek ini dibedakan berdasarkan luas tampungan. Embung di Jakarta merujuk pada tampungan air dengan luas di bawah lima hektare. Sementara itu, waduk memiliki luas lebih dari lima hektare dan umumnya menyediakan kapasitas tampung yang lebih besar. Perbedaan tersebut membantu menjelaskan skala setiap fasilitas, sekaligus menunjukkan bahwa penamaan proyek didasarkan pada karakteristik teknis, bukan semata-mata lokasi pembangunannya.
Embung Kebagusan, yang ditinjau Pramono, memiliki luas dua hektare sehingga termasuk kategori embung. Dengan ukuran tersebut, fasilitas ini tetap memiliki peran penting dalam mengurangi genangan lokal dan menahan air sementara saat hujan deras. Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir ditujukan untuk fungsi serupa di wilayah sekitarnya, sedangkan Waduk Sunter Hulu diproyeksikan menjadi tampungan dengan kapasitas lebih besar. Pengoperasian ketiganya pada Februari 2027 akan menjadi salah satu tahapan penting dalam memperkuat ketahanan Jakarta terhadap banjir.
Embung Kebagusan dirancang sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir dalam sistem Kali Mampang–Krukut. Perannya terutama menahan dan menampung limpasan air hujan sebelum aliran tersebut masuk ke jaringan sungai dan saluran yang lebih padat. Dengan kapasitas tampungan ini, debit puncak yang bergerak menuju kawasan hilir dapat dikurangi, terutama ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung dalam waktu singkat. Berdasarkan perkiraan yang dilaporkan, keberadaan Embung Kebagusan dapat mengurangi potensi banjir sekitar 2,3 persen.
Angka tersebut perlu dipahami secara khusus sebagai kontribusi embung, bukan sebagai gambaran pengurangan banjir untuk seluruh daerah aliran sungai. Klaim sekitar delapan persen berkaitan dengan penanganan pada keseluruhan DAS Mampang dan Krukut melalui kombinasi berbagai langkah, seperti pembangunan waduk atau embung lain, peningkatan kapasitas saluran, serta pengelolaan limpasan. Dengan demikian, Embung Kebagusan merupakan salah satu bagian dari strategi yang lebih luas, dan angka 2,3 persen tidak boleh disamakan dengan capaian delapan persen untuk seluruh sistem DAS.
Pembangunan fasilitas ini dilaporkan membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar. Pramono menjelaskan bahwa sekitar Rp200 miliar dari total kebutuhan tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan. Komponen ini menjadi bagian terbesar karena pembangunan embung memerlukan area yang memadai, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan teknis tampungan serta pengaturan aliran. Sementara itu, sedikit lebih dari Rp50 miliar disiapkan untuk pembangunan fisik embung, termasuk pekerjaan konstruksi utama dan elemen pendukungnya.
Selain fungsi hidrologis, kawasan Embung Kebagusan direncanakan memiliki manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Area tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang publik yang tertata, sehingga tidak hanya digunakan untuk menampung air, tetapi juga mendukung aktivitas warga. Rencana pemanfaatannya mencakup ruang terbuka dan fasilitas untuk berolahraga. Pendekatan multifungsi ini memungkinkan investasi pengendalian banjir memberikan manfaat yang lebih luas, sekaligus mendorong pemanfaatan lahan publik secara aman, terawat, dan berkelanjutan.
Pramono menekankan bahwa air yang ditampung di Embung Kebagusan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar berfungsi sebagai tampungan sementara ketika hujan turun. Pemanfaatan tersebut dapat mendukung kebutuhan warga di sekitar lokasi, termasuk untuk penyiraman ruang terbuka hijau, pemeliharaan lingkungan, serta kebutuhan lain yang sesuai dengan ketentuan teknis dan kesehatan. Dengan demikian, keberadaan embung memiliki manfaat yang lebih luas karena turut menyediakan sumber daya air alternatif bagi kawasan perkotaan.
Salah satu kemungkinan yang sedang dipertimbangkan ialah pengolahan air tampungan menjadi air yang layak konsumsi. Rencana tersebut tentu memerlukan kajian menyeluruh, mulai dari kualitas air baku, kapasitas instalasi pengolahan, standar keamanan, hingga kesinambungan operasionalnya. Apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan, kerja sama dengan PAM Jaya nantinya dapat dilakukan untuk mendukung proses pengolahan, distribusi, dan pengelolaan layanan kepada masyarakat. Pengaturan teknis harus disusun secara hati-hati agar pemanfaatan air tetap aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun penghitungan tarif, mekanisme pembayaran, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan air akan ditentukan oleh PAM Jaya sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Penetapan tersebut perlu mempertimbangkan biaya pengolahan, pemeliharaan infrastruktur, kemampuan masyarakat, serta prinsip pelayanan publik. Koordinasi pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan PAM Jaya menjadi faktor penting agar potensi Embung Kebagusan dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir.
Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu, dan Waduk Sunter Hulu merupakan bagian dari Jaktirta Project, program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dimulai sejak 2025 untuk mengendalikan banjir. Cakupan program ini tidak terbatas pada kolam tampungan, waduk, situ, dan embung. Jaktirta Project juga mencakup dua kluster infrastruktur lain, yaitu polder sebagai sistem pengendalian air di lahan rendah yang dikelilingi tanggul, serta kali atau sungai. Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan pengelolaan air dilakukan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat ketahanan Jakarta terhadap risiko banjir.
Baca juga: CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR | Melalui Komsos Bersama Staf Desa, Babinsa Imbau Warga Tidak Membakar Sampah Cegah Kebakaran
